Structure of Organization

Laporan Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian DIPA 26 November 2015

Kategori: Uncategorised
Ditulis oleh Septi Satriani Dilihat: 3721

Memasuki hari ketiga, ada dua tim yang mempresentasikan hasil penelitiannya. Pada sesi pertama Tim Otoda yang dikoordinatori oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, SE, M.Sc. M.Eng mengambil tema Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua. Dalam paparannya tim ini memfokuskan kajiannya pada adanya desain kelembagaan pemerintahan yang berbeda di daerah yang memiliki kekhususan yaitu Aceh dan Papua. Tim berpendapat bahwa pemberian otonomi khusus ini merupakan cerminan dianutnya desentralisasi asimetris oleh Negara Indonesia. Tim menyoroti bahwa desain beda yang diberikan pada kedua daerah ini adalah cerminan ‘solusi’ secara politis sebagai jalan ke luar transformasi konflik vertical antara Indonesia dengan kedua wilayah tersebut.

            Hasil temuan lapangan tim memperlihatkan bahwa desain kelembagaan yang berbeda di Aceh dengan adanya Wali Nanggroe justru menimbulkan persoalan baru. Persoalan pertama menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh Wali Nanggroe. Desain awal lembaga ini merupakan lembaga pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Namun belakangan ada keinginan memperjuangkan rumusan lembaga ini untuk memiliki kekuasaan politik. Kondisi ini menimbulkan pro dan kontra. Persoalan lain adalah struktur lembaga ini akan dilengkapi oleh berbagai majelis yang memilik kewenangan mirip dengan pemerintahan. Hal ini dikhawatirkan membuka potensi tumpang tindih dengan kewenangan lembaga pemerintahan yang selama ini sudah ada. Selain itu persyaratan anggota Wali Nanggroe harus bisa berbahasa Aceh ‘meminggirkan’ keberadaan etnik lain yang ada di Aceh. Kebijakan ini seolah-olah hanya memperbolehkan orang Aceh yang menjadi Wali Nanggroe padahal di Aceh ada sekitar 10 sub etnik lain yang juga memiliki hak yang sama untuk duduk dalam Wali Nanggroe tersebut. Untuk wilayah Papua, tim menaruh focus kajiannya pada keberadaan Majelis Rakyat Papua. Lembaga ini awalnya didesain memiliki kekuatan politik untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua. Namun dalam realitanya kewenangan lembaga ini hanyalah sebatas lembaga penasehat yang tidak dilekati hak legislasi dan budgeting. Keberadaan lembaga ini dianggap belum maksimal terutama dalam membela kepentingan hak-hak asli orang Papua sehingga keberadaannya hanya dianggap sebagai wadah berbagi ‘kekuasaan’.

            Sesi kedua hari terakhir sosialisasi akhir DIPA Pusat Penelitian Politik LIPI Tahun 2015 ditutup oleh Tim Dunia Islam. Tim ini mengambil judul Problematikan Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia. Tim yang dikoordinatori oleh M Fakhry Ghofur, Lc.M.Ag ini berpendapat bahwa  problematika demokratisasi di Timur Tengah bukan sebagai akar budaya dan agam Islam tetapi lebih dikarenakan ketidakmampuan rejim otoriter untuk menerapkan demokrasi dan memecahkan masalah kesejahteraan ekonomi, partisipasi politik, keadilan sosial dan sebagainya. Tim menaruh Negara Maroko, Sudan dan Somalia sebagai unit analisis karena aktivitas gerakan Islam transnasional seperti Ikhwanul Muslimin ternyata signifikan di tiga negara tersebut.

            Posisi Sudan yang unik juga menjadikan Negara ini penting untuk dikaji. Dalam penjelasan awal, tim berpendapat bahwa di Sudah awalnya kekuatan politik Islam bersatu dengan militer membentuk pemerintahan yang Islamis. Namun belakangan kekuatan politik Islam ini memilih menjadi oposisi dan berkonsentrasi dalam menentang pemerintahan militer-islamis tersebut. Sementara pilihan tim untuk menaruh Maroko sebagai negara yang ikut dikaji karena politik Islam memiliki peluang untuk semakin kuat dan luas di tengah kuatnya politik rejim monarkhi yang bercorak sosialis-sekuler. Sedangkan Somalia menjadi pilihan tim karena kekuatan Islam mampu tumbuh di tengah kondisi negara yang gagal serta kuatnya politik klan di sana. Mereka mampu tumbuh dalam bentuk perlawanan politik maupun militer terhadap adanya intervensi internasional dan pemerintahan yang despotic serta tidak aspiratif. Seminar sosialisasi akhir penelitian DIPA Pusat Penelitan Politik LIPI ini diakhiri dengan evaluasi yang disampaikan oleh Ketua PME Moch Nurhasim, S.Ip, M.Si dan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Dr. Adriana Elisabeth. Inti yang disampaikan oleh keduanya adalah bahwa masing-masing tim telah mendapat masukan dari pembahas dan peserta seminar sehingga berbagai kritik dan masukan tersebut baik untuk didiskusikan dan digunakan untuk memperbaiki laporan penelitian.