Politik Nasional

Memaknai Gedung DPR

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi Dilihat: 2642
Telah banyak kritik dilontarkan kalangan masyarakat dan LSM mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR yang diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 1 triliun. Di tengah kepongahan merespon berbagai kritik tersebut, saya mengajak khususnya para anggota DPR yang terhormat memikirkan secara jernih essensi penting dibalik gedung baru DPR yang hendak dibangun itu.

Bukan Sekedar Bangunan Fisik  
Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities (1991, 163-164) menyatakan bahwa  sensus, peta, dan museum adalah tiga elemen penting pembangunan kebangsaan yang dengan kehadiran fisiknya berperan membentuk komunitas yang terbayangkan. Meskipun Anderson tidak secara khusus menyinggung gedung wakil rakyat semisal gedung DPR, menurut saya gedung DPR harus dimaknai tidak hanya sekedar bangunan fisik bagi peningkatan kinerja anggota dewan. Dalam konteks ini, saya memberikan dua catatan penting yang harus dipertimbangan dalam mengkaji rencana pembangunan gedung baru DPR.
 
Pertama, seyogyanya gedung baru DPR harus ‘diletakkan dan dimaknai’ sebagai elemen penting pembangunan semangat kebangsaan. Gedung baru, yang katanya telah diproyeksikan untuk 50 tahun ke depan, secara konkrit harus berperan membangkitkan dan membentuk semangat kolektif kebangsaan yang terbayangkan untuk Indonesia masa depan: heterogen, maju,   menghargai perempuan, bermartabat, demokratis. Meskipun masih dilingkupi kekurangan, banyak negara melihat Indonesia sebagai negara yang relative sukses melakukan transisi demokrasi termasuk dalam upaya memperbaiki partisipasi politik perempuan. Jika ingin serius membangun demokrasi yang ramah perempuan, sudahkah rencana pembangunan gedung baru DPR sensitive terhadap hak-hak perempuan? UU No 36/2009 tentang Kesehatan, pasal 128 ayat 3 memberi mandat penyediaan fasilitas khusus ruang ibu dan bayi diadakan di tempat kerja dan sarana umum. Adakah rencana pembangunan gedung baru DPR, telah mengalokasikan ruang ibu dan bayi (nursery room) atau tempat perawatan/penitipan anak (child care) bagi anggota parlemen perempuan, staff perempuan, dan masyarakat sekitarnya? Sebagai bahan perbandingan, tempat perawatan anak juga terdapat di Parliament House of Australia  sejak tahun 2008 setelah melalui kampanye dan perjuangan panjang.

Dan   bagaimana pula, gedung daru DPR dapat membangkitkan  semangat kebangsaan   generasi muda Indonesia masa depan? Sebagai intern student (mahasiswa magang) dengan salah satu senator dari Partai Buruh Australia di Parliament House of Australia tahun 2005, tidak jarang saya bertemu dengan anak-anak SD atau SMP yang khusus datang untuk mengikuti program role play di ruangan tertentu, pada jam tertentu, dengan peran masing-masing seolah-olah mereka adalah anggota parlemen Australia. Dari wajah dan antusiasme anak-anak dan pelajar itu, terlihat mereka sangat menikmati dan bangga dengan peran yang ditentukan dan mainkan. Dengan cara seperti itu, mereka belajar untuk memahami kerja parlemen, membayangkan bahwa mereka saat ini, dan dan yang akan datang adalah bagian terpenting dari masa depan bangsanya. Sejauh yang saya tahu, penjelasan mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR, lebih menitikberatkan pada terpenuhinya fasilitas bagi peningkatan kinerja  para nggota dewan yang belum tentu terbukti, dan tidak dilandasi paradigma visioner bagi pelibatan rakyat secara luas utamanya penguatan semangat kebangsaan generasi muda masa depan.

Kedua, setiap bangunan politik termasuk gedung DPR memiliki konteks sejarah dan makna sosial politik pembangunannya (lihat misalnya Abidin Kusno, 2009). Jika memang rencana pembangunan gedung baru DPR hendak diletakkan dalam kerangka besar demokratisasi politik Indonesia sejak 1998, maka prosesnya jangan mencederai prinsip demokrasi. Jika hendak serius menjadikannya sebagai tonggak penting perbaikan kinerja parlemen Indonesia masa depan, para anggota dewan harus bisa mencari cara yang santun dan sesederhana mungkin melibatkan rakyat sejak proses rencana, perencanaan bangunan, hingga tahap pembangunan gedung. Ambil contoh misalnya rencana pembangunan stasiun kereta api baru di Kyoto (the new Kyoto station) awal tahun 1990an. Pada waktu itu diadakan kompetisi desain yang diikuti oleh berbagai kalangan luas termasuk professor dari universitas terkemuka dengan beragam tema seperti perpaduan Jepang modern dan kuno ataupun yang benar-benar modern. Bila rakyat yang sejatinya memegang hak politik tertinggi, diperlakukan sebagai entitas yang ‘hadir’ dalam proses bernegara-bangsa, bukan tidak mungkin rakyat dari berbagai lapisan baik petani, nelayan, guru, pedagang, pengusaha, siswa, mahasiswa hingga kaum intelektual dengan senang hati berkontribusi dalam pembangunan gedung baru itu. Masih ingat ketika Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR sebagai salah satu cara untuk melengserkan Suharto dan menjadi tonggak sejarah Reformasi? Semangat kepercayaan dan kebersamaan antara DPR yang mengklaim ‘wakil rakyat’ dan rakyat inilah yang saat ini tidak ada dalam rencana pembangunan gedung baru DPR.

Monumen ‘Ketimpangan’ 
Sejauh ini perdebatan para anggota dewan selalu mengenai validasi aksi untuk membangun atau tidak gedung baru DPR dengan melihat proses legislasi, dokumen grand design dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Sama sekali belum ada penjelasan kepada publik secara khusus-sistimatis-santun tentang paradgima dan visi kebangsaan Indonesia masa depan seperti catatan saya diatas, dibalik rencana pembangunan gedung itu. Jika para anggota dewan saja masih belum yakin dan belum bisa ‘memaknai’ arti gedung baru DPR lebih dari sekedar mendirikan bangunan, maka jangan harap rakyat yang saat ini menaruh kepercayaan sangat rendah akan setuju.

Namun, apabila rencana pembangunan gedung baru DPR akan terus dilanjutkan saat ini, yang akan kita lihat adalah sebuah “monumen ketimpangan”.  Ketimpangan antara aspirasi rakyat dan yang mengaku mewakili. Lebih miris lagi, ketimpangan antara gaya hidup serba mewah-canggih para anggota dewan tecermin dari 36 lantai gedung baru, dengan kondisi kebanyakan rakyat Indonesia dengan gedung sekolah yang masih banyak rusak, rumah dan pendapatan sehari-hari yang belum bisa disebut layak. Jika jadi dibangun, memori buruk ketimpangan dan pencederaan demokrasi akan melekat erat dalam benak setiap jiwa, tiap kali memandang gedung baru DPR. DPR bukan lagi “Dewan Perwakilan Rakyat” tetapi sangat mungkin menjadi “Dewan Pengkhianat Rakyat”. Jika sudah begitu, bagaimana kita bisa membayangkan Indonesia sebagai bangsa demokratis dan bermartabat di masa depan? (Kurniawati Hastuti Dewi)