Politik Nasional

Irasionalitas Argumen Pembangunan Gedung Baru DPR

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Yogi Setya P dan Pandu Yuhsina) Dilihat: 2134

Rencana pembangunan Gedung Baru DPR-RI kembali muncul ke permukaan setelah sempat surut akibat tertutupi riuh rendah persoalan mafia pajak, RUUK DIY, dan teroris. Manuver-manuver anggota dewan terkait isu ini cukup beragam, namun pada dasarnya terbagi menjadi dua kutub yaitu menyetujui dan menolak. Rencana ini menimbulkan banyaknya protes di kalangan masyarakat. Rencana pembangunan gedung baru DPR-RI tetap berlanjut meski menuai kecaman masyarakat. Proyek senilai lebih dari Rp 1 triliun seolah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Jumlah uang yang setara dengan JAMKESMAS selama 1 tahun itu akan digunakan untuk “kenyamanan” para legislator kita dalam bekerja.

Salah satu alasan muncul untuk mendukung pembangunan gedung baru adalah saat ini ruangan anggota dewan terlalu sempit untuk menampung tenaga ahli anggota yang telah bertambah. Terhitung sejak Januari 2011, tiap satu legislator mendapat “jatah” satu orang asisten pribadi (aspri) dan dua orang tenaga ahli. Ke depannya, sudah direncanakan bahwa jumlah tenaga ahli untuk tiap orang legislator akan ditambah lagi menjadi 5 orang. Konskuensi yang muncul dari bertambahnya jumlah tenaga ahli untuk masing-masing anggota dewan ini adalah dibutuhkannya tambahan ruangan agar bisa menampung tambahan tenaga ahli tersebut.  

Apabila alasan pembangunan gedung baru adalah untuk menampung keberadaan tambahan tenaga ahli, tentu alasan ini sangat lemah. Kenyataannya, keberadaan tenaga ahli anggota DPR, yang menjadi alasan pembangunan gedung baru tersebut bisa dibilang masih belum beres. Terjadi distorsi tentang pengadaan tenaga ahli anggota dalam pelaksanannya. Penempatan anggota dewan di alat kelengkatan yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan, kompetensi, atau profesi kerap ditemui. Ironisnya kemudian anggota dewan justru mengangkat tenaga ahli yang juga tidak sesuai dengan posisi dimana dia ditempatkan. Sebagai ilustrasi adalah anggota dewan dengan latar belakang ilmu hukum ditempatkan di komisi yang mengurusi kesehatan, namun ketika memilih tenaga ahli anggota justru mengambil orang dengan latar belakang ilmu teknik mesin. Ditemui juga keberadaan tenaga ahli hanya nama fiktif sementara orangnya entah dimana atau bahkan tidak ada.

Beberapa penyimpangan lainnya yang juga ditemui adalah anggota DPR mengangkat sanak kerabatnya sendiri menjadi tenaga ahli, bahkan ada yang mengangkat supirnya. Khusus untuk pengangkatan sanak kerabat, modus yang ditemui adalah barter jadi sesama anggota DPR saling berukar sanak kerabatnya untuk menjadi tenaga ahli anggota. Tidak semua anggota dewan menempatkan tenaga ahlinya di kantor. Beberapa justru menempatkan tenaga ahlinya di daerah pemilihan (Dapil) sehingga ruangan anggota dewan tetap luas. Pos tenaga ahli anggota juga digunakan sebagai ruang untuk menampung caleg yang kalah atau gerbong politik yang belum terakomodir. Akibatnya kompromi dan negosiasi politik lebih menjadi pertimbangan dibandingkan faktor kompetensi. Bahkan ada juga tenaga ahli anggota yang melalukan mekanisme outsource dengan mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas-tugasnya.

Kurang jelas dan rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota baik melalui UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3) maupun aturan Tata Tertib DPR 2009 menyebabkan muncul banyak distorsi dalam pelaksanaan. Dalam UU MD3 sebagai payung hukum tertinggi tentang tenaga ahli hanya menyebutkan ‘kelompok pakar’ dan ‘tim ahli’ pada pasal 80 dan 395. Jadi belum ada penyebutan secara definitif tentang keberadaan tenaga ahli anggota. Kemudian Tatib DPR 2009 yang asumsinya adalah penjabaran operasional dari UU tersebut, ternyata juga tidak menjelaskan secara rinci tentang keberadaan tenaga ahli anggota. Pasal 293 ayat 7 dan 8 Tatib DPR 2009 hanya mengatur bahwa tenaga ahli direkrut berdasarkan usul anggota dan bertanggung jawab terhadap anggota dewan bersangkutan. Namun mekanisme rekruitmennya, peran, dan fungsi dari tenaga ahli anggota tidak dijelaskan. 

Ketidakjelasan aturan operasional tenaga ahli anggota ini memicu penafsiran dan pemaknaan yang beragam baik dari anggota dewan maupun partai politik. Banyak anggota dewan yang kemudian mengangkat sanak saudaranya sebagai tenaga ahli anggota yang honor per bulannya ditanggung negara tersebut. Bahkan ada tenaga ahli yang melakukan outsource dengan mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas-tugas tenaga ahli. Perilaku-perilaku tersebut tidak bisa dimaknai sebagai pelanggaran karena di dalam aturan pun tidak ada larangan untuk berbuat demikian. Aturan tentang tenaga ahli anggota ini banyak memiliki celah yang bisa menimbulkan konsekuensi negative bagi pembelajaran keparlemenan di Indonesia.

Aturan tentang keberadaan tenaga ahli anggota perlu diperinci dan dipertegas. Jika aturan operasional tentang tenaga ahli anggota tersebut masih belum jelas maka rencana penambahan tenaga ahli anggota dari dua menjadi lima pun akan menjadi percuma. Pasti banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan hanya memboroskan anggaran negara. Tenaga ahli sebagai bagian dari supporting system parliament harus diperjelas peran dan tugasnya. Sebelum ada kejelasan tentang kerja dari tenaga ahli anggota, maka alasan pembangunan gedung baru agar bisa menampung anggota dewan beserta tambahan staf tenaga ahlinya tidak rasional dan sukar diterima secara logis.

Pembangunan gedung baru dengan anggaran besar merupakan pemborosan uang negara (APBN) yang juga merupakan uang rakyat. Korelassi antara pembangunan gedung baru dengan peningkatan kinerja parlemen belum jelas. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa ketika gedung baru telah jaddi, kinerja parlemen akan meningkat. Massih banyak masyarakat miskin yang lebih membutuhkan perhatian dan tentunya anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru DPR sebaiknya di batalkan. (Yogi Setya P dan Pandu Yuhsina)