Politik Nasional

JIDD: Dialog Pertahanan untuk Stabilitas Kawasan

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Muhammad Haripin Dilihat: 2704

Asia-Pasifik merupakan kawasan yang strategis. Negara-negara rising powers (Cina, Korea Selatan, India dan Indonesia), rute perdagangan internasional penting, dan jalur maritim yang krusial terletak di kawasan ini. Namun di balik kelebihan tersebut, Asia-Pasifik pun tidak terlepas dari masalah instabilitas di sektor keamanan tradisional maupun nontradisional. 

Ancaman perang terbuka antar negara masih mungkin terjadi. Akhir 2010 lalu, Korea Utara melancarkan serangan militer ke wilayah Korea Selatan yang mengakibatkan peningkatan eskalasi konflik di Asia Timur. Sengketa perbatasan yang mengarah kepada konflik bersenjata pun terjadi di beberapa lokasi, misalnya antara Indonesia dan Malaysia di perairan Ambalat serta Cina dan Jepang di Laut Cina Selatan yang bersengketa mengenai kepulauan Spratly. Pada beberapa wilayah, misalnya perbatasan Thailand dan Kamboja, persoalan sengketa bahkan telah merembet kepada konflik bersenjata yang menimbulkan korban jiwa karena sentimen pelanggaran kedaulatan negara serta perebutan hak milik atas sumber daya alam. Belum lagi, selama satu dekade terakhir, di Asia-Pasifik pun mencuat masalah perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan senjata dan narkotika (arms and drugs smuggling), serta terorisme yang menuntut perhatian lebih dan peningkatan koordinasi kebijakan pada level negara. 

Atas dasar problem tersebut, Indonesia mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para pemimpin nasional, pejabat militer, akademisi, dan pembuat kebijakan dari dalam negeri maupun negara tetangga di Asia-Pasifik, guna melaksanakan dialog lintas-sektoral mengenai masalah keamanan. Inisiatif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD). 

JIDD diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Universitas Pertahanan Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia yang bekerjasama dengan kementerian atau lembaga negara lainnya, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Konferensi ini berlangsung pada tanggal 23-25 Maret 2011 di Balai Sidang Jakarta Convention Center. JIDD didesain sebagai pertemuan awal bagi rangkaian dialog terfokus tentang pertahanan Asia-Pasifik selama lima tahun mendatang. 

Pembukaan JIDD dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian dilanjutkan dengan konferensi dengan dua topik besar, yaitu 1) keamanan dan kontraterorisme (security and counter-terrorism track), dan 2) offset dan transfer teknologi dalam ekonomi pertahanan (technology transfer and offset track). 

Dalam konferensi, para pembicara dari dalam negeri maupun luar negeri menyampaikan banyak hal menarik. Pada sesi pertama hari kedua, Dr. Stefanie Babst, yang menjabat sebagai NATO Deputy Assistant Secretary General for Public Diplomacy sejak Mei 2006 serta anggota aktif dari WIISS, Women in International Security Studies. memberikan klarifikasi tentang keikutsertaan North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam Operation Dawn Odyssey di Libya. NATO bukan hadir untuk mencapai kemenangan militer dan penguasaan teritori Libya, melainkan untuk menghindari terjadinya pembunuhan besar-besaran oleh rezim Muammar Khadafi yang, menurut klaim NATO, kemungkinan besar akan menimpa kelompok oposisi di wilayah timur Libya. 

Pada sesi berikutnya, Prof. Christopher Andrew dari Universitas Cambridge berbicara tentang masalah terorisme. Prof. Andrew menyatakan bahwa terorisme tidak bisa diatasi dengan kebijakan nasional. Sifat lintas-batas (transnasional) terorisme menuntut solusi kebijakan yang transnasional pula. Oleh karena itu, tiap negara di Asia-Pasifik mesti berkoordinasi dengan lebih baik, termasuk kolaborasi intelijen internasional (international intelligence collaboration). Terorisme mesti disikapi dengan kebijakan yang komprehensif karena belum tertutup peluang bahwa di masa depan (future threat), kelompok teroris akan memiliki kapabilitas untuk melakukan aksi teror dengan senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction) berupa bom nuklir. 

Selain urusan intelijen, Dr. Makmur Keliat dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa Asia-Pasifik pun mesti mencurahkan perhatian dengan porsi lebih besar daripada sebelumnya kepada keamanan maritim (maritime security) karena kini muncul berbagai ancaman lama dengan frekuensi kejadian lebih tinggi, seperti perompakan, penyelundupan, dan terorisme. Sejauh ini, menurut dosen senior Ilmu Hubungan Internasional ini, mekanisme yang ada masih sebatas pertemuan yang bersifat seremonial (seminar atau workshop), dan belum berfokus kepada penentuan kebijakan bersama yang sifatnya teknis-aplikatif serta fungsional. 

Selain konferensi, dalam acara selama tiga hari tersebut para delegasi JIDD juga dapat melihat dari dekat produk-produk unggulan industri pertahanan Indonesia yang dipamerkan dalam Asia-Pasific Security and Defense Expo (APSDEX). 

Manfaat Strategis 

Perhelatan JIDD memiliki tiga manfaat strategis bagi Indonesia. JIDD merupakan momentum Indonesia untuk berkontribusi secara konstruktif bagi penguatan kerjasama keamanan di Asia-Pasifik secara umum, dan Asia Tenggara secara khusus. Sebagai ketua ASEAN tahun 2011, Indonesia bertanggungjawab atas proses persiapan ASEAN dalam menyongsong pembentukan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC/ASEAN Political-Security Community) pada tahun 2015. 

Selanjutnya, JIDD merupakan ajang pembelajaran bagi Indonesia dalam upaya pengembangan postur pertahanan negara. Topik diskusi dalam forum menjadi bahan penting bagi para delegasi Indonesia untuk mempelajari pengelolaan ekonomi pertahanan, khususnya mengenai pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) melalui strategi offset dengan memasukkan komponen transfer teknologi didalamnya. Di tengah keterbatasan anggaran, offset merupakan strategi pengadaan transisi yang bisa bisa diambil beriringan dengan upaya pemerintah meningkatkan kapabilitas produksi industri pertahanan nasional, baik dari segi kuantitas maupun kualitas inovasi teknologi. Selain itu, Indonesia pun dapat mempelajari pemahaman sekaligus strategi penanganan negara lain terhadap masalah terorisme. 

Terakhir, inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan dialog pertahanan seperti JIDD ini memperkuat citra positif Indonesia di dunia internasional. Dunia internasional dapat mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara demokratis yang terbuka dan reliable untuk diajak berdialog dan bekerjasama. Pencitraan ini penting agar komunitas internasional tidak menaruh kecurigaan berlebih, atau security dilemma, terhadap kenaikan anggaran pertahanan Indonesia selama sepuluh tahun terakhir dan program modernisasi alutsista TNI. (Muhammad Haripin)