Politik Nasional

Mempertanyakan Kembali Ketahanan Pangan Indonesia

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga Dilihat: 4732

Tahun 2010 ini, Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan ketahanan pangan. Pada pertengahan 2010, pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik dihiasi dengan isu keresahan masyarakat akibat kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti beras, gula, rempah-rempah dan kebutuhan pokok lainnya. Faktor anomali cuaca yang terjadi disebut-sebut sebagai biang kerok dibalik melonjaknya harga kebutuhan pokok tersebut. Pemerintah pun menggelar operasi pasar sebagai langkah taktis untuk menekan kenaikan harga. Lagi-lagi, pemerintah hanya mampu membuat solusi jangka pendek bak pemadam kebakaran. Wacana ketahanan pangan kembali dibicarakan karena memang isu ini hanya menjadi isu berulang yang selalu muncul di sela krisis pangan yang melanda Indonesia. Ketahanan pangan masih sekedar wacana di Indonesia dan belum menjadi solusi jangka panjang, yaitu sebagai strategi utama.

Masih segar di ingatan kita awal tahun 2008 lalu juga harus diawali dengan krisis kedelai yang diikuti dengan demonstrasi pedagang tahu-tempe. Kenaikan harga kedelai saat itu juga diikuti kenaikan harga bahan pangan lainnya, seperti tepung terigu dan minyak goreng. Rakyat kecil menjadi korban, sebut saja penjual  gorengan yang terimbas secara langsung. Kini tahun 2010 kembali isu pangan menjadi masalah. Benarkah hal ini semata-mata karena faktor anomali cuaca?.

Tak dapat dipungkiri, anomali cuaca akhir-akhir ini yang ditandai dengan intensitas hujan yang masih tinggi meskipun saat itu sudah memasuki bulan Juli, yang biasanya adalah pertengahan musim kemarau, telah meningkatkan resiko serangan wereng juga tikus terhadap tanaman pangan tersebut, belum lagi pengaruhnya terhadap transportasi/ pengangkutannya ke sejumlah daerah di tanah air. Namun, ini bukanlah melulu salah alam, bukan?. Ini adalah potret ketahanan pangan Indonesia yang memang masih rentan.

Jika dirunut lebih jauh, penyebab krisis pangan di Indonesia, baik di tahun 2008 lalu maupun tahun 2010 ini ataupun di masa-masa sebelumnya dan mungkin di masa mendatang adalah konsekuensi dari pilihan bangsa Indonesia sendiri yang selama ini terlalu menggantungkan penyediaan pangannya pada impor. Ini terbukti dari angka impor pangan Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2007, pemerintah memutuskan mengimpor komoditi pangan, meliputi 1,5 juta ton beras dan 1,5 juta ton kedelai. Untuk beras, angka tersebut naik sekitar 78,5% dari tahun 2006 yang hanya sebesar 840 ribu ton. Sedangkan untuk kedelai, angka tersebut naik 25 % dari tahun 2006 yang berjumlah 1,2 juta ton. (berdasarkan Catatan Tahun 2007 Serikat Petani Indonesia). Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia, karena ketahanan pangan yang kuat dicirikan oleh kemandirian pangan yang kuat.

Kemandirian pangan Indonesia sudah lama berada di titik yang memprihatinkan. Ratifikasi Indonesia atas Perjanjian World Trade Organization (WTO) tahun 1995 telah membawa konsekuensi bahwa Indonesia wajib meliberalisasi pasarnya secara bertahap. Namun, krisis ekonomi yang menghantam Indonesia tahun 1997 membawa Indonesia pada proses yang lebih cepat. Indonesia yang semula di cap sebagai “a good boy” oleh IMF (International Monetary Fund), kemudian harus menjadi “pasien” IMF lewat LoI (Letter of Intent) yang ditandatangani Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia diwajibkan mengadopsi SAP (Structural Adjustment Program) sebagai “resep” yang harus diikuti Indonesia, salah satunya adalah liberalisasi perdagangan komoditas pertanian, khususnya pangan.

Liberalisasi pangan kemudian dimulai tahun 1998 dengan mencabut subsidi pupuk, melepas tata niaga pupuk, dan menghapus pembiayaan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia), termasuk membuka kran impor beras seluas-luasnya, yang tidak lagi dimonopoli BULOG (Badan Urusan Logistik) serta penerapan tarif impor nol persen. Ketika pada periode sebelum tahun 1994 Indonesia pernah tercatat sebagai negara pengekspor pangan, bahkan telah berswasembada beras tahun 1984, maka periode setelah tahun 1994, Indonesia tercatat sebagai negara pengimpor pangan, tidak hanya beras, tetapi juga gula, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Inilah benih ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari luar negeri hingga saat ini (Sugeng Bahagijo, 2006).

Tidak hanya itu, terhitung mulai 1 Januari 2010, secara resmi diimplementasikan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, yang menjadi pihak dari perjanjian tersebut, tentu harus menaati perjanjian ACFTA ini. Pelaksanaan ACFTA sebenarnya sudah lebih dahulu berjalan dalam bentuk Early Harvest Program (EHP), sedangkan pelaksanaan sejak 1 Januari 2010 ini merupakan bentuk normal track. Masuknya sektor pertanian sebagai salah satu fokus dalam FTA dengan China ini tentu akan semakin membuat membanjirnya bahan pangan impor dan terpuruknya sektor pertanian Indonesia. Menurut prinsip-prinsip yang tercantum dalam kerangka perjanjian, kedua pihak harus secara bertahap menurunkan tarif produk yang kompetitif secara global lebih cepat daripada produk yang sensitif. Konsekuensinya, Indonesia harus menghapuskan secara progresif semua hambatan tarif dan nontarif dalam semua perdagangan barang. Jika pada 2004, tarif bea masuk ke Indonesia dalam skema ACFTA masih sebesar 9,9%, maka pada 2010 ini sudah turun drastis menjadi 2,9%. Tak pelak, produk-produk China kini semakin membanjiri pasar Indonesia.

Melihat fenomena saat ini, kita harus berpikir bahwa sudah waktunya kita mandiri. Kemandirian pangan ini justru harus dimulai dari pemerintah. Harus ada perubahan mind-set pemerintah Indonesia bahwa impor hanya bersifat pelengkap, namun bukan menjadi komponen pertama dan utama. Juga, bahwa impor harus terus-menerus dikurangi sehingga suatu saat nanti bisa mandiri, dan bukan malahan bertambah tiap tahunnya. Bila tidak demikian, wacana yang digembar-gemborkan pemerintah mengenai peningkatan target produksi, tidak akan bermakna banyak bagi kemandirian pangan Indonesia. Dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Karawang Februari 2008, diserukan bahwa “kita tidak boleh terus-menerus menggantungkan pada impor. Produksi harus terus dipacu untuk mengimbangi kebutuhan seiring meningkatnya jumlah penduduk”. Seruan ini hanya terasa sebagai wacana jika pemerintah tidak sungguh-sungguh memberikan insentif nyata yang membantu petani untuk berproduksi secara maksimal serta stimulasi untuk mendapat insentif keuntungan dari berproduksi tersebut.

Pemerintah harus sungguh-sungguh mampu menghasilkan kebijakan yang propetani bila memang ingin melepaskan atau mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kebijakan itu tentu saja adalah kebijakan yang komprehensif, dari hulu hingga ke hilir, dan bukan melulu membebankan kepada rakyat untuk beradaptasi dengan kenaikan harga dunia. Pemerintah harus mampu memberikan solusi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Saat ini kita menyaksikan, tidak ada solusi jangka panjang dari pemerintah untuk mengatasi krisis pangan ini. Dalam kasus kedelai 2008, misalnya, pemerintah hanya menurunkan bea masuk dari 10% menjadi 0%, memperbanyak negara asal impor kedelai dan importir, termasuk BULOG. (TEMPO, 27 Januari 2008). Ini hanya solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, bukan mendorong petani lokal untuk berproduksi secara maksimal.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu serikat petani di Indonesia tahun 2007, diungkapkan bahwa ada tiga hal yang telah lepas dari petani saat ini, yaitu input (asupan), produksi, dan distribusi. Input pertanian saat ini sudah berbasiskan pada modal. Petani harus membeli pupuk, benih, pestisida, dan alat-alat pertanian sementara di sisi lain, subsidinya telah dicabut oleh MoU (Memorandum of Understanding) dengan IMF. Apalagi, sejak Indonesia terlibat aktif dalam WTO tahun 1995 yang menelurkan Agreement on Agriculture (AoA) yang telah mengubah cara pemerintah mengatur pertaniannya, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. AoA sendiri dengan tiga pilarnya, yaitu perluasan akses pasar, pemotongan subsidi ekspor, dan pengurangan dukungan domestik telah melanggengkan masuknya bahan pangan impor ke dalam negeri. Tak heran, supermarket besar di tanah air saat ini dibanjiri oleh produk pangan murah, terutama buah-buahan. Hal ini cepat atau lambat akan membunuh petani lokal Indonesia. WTO memang tidak mewajibkan kita untuk mengimpor, tetapi di WTO sendiri ada kewajiban untuk menghilangkan hambatan, baik tarif maupun nontarif.

Demikian pula halnya dengan produksi. Lahan bagi produksi pertanian semakin tidak mencukupi akibat tingginya alih fungsi lahan, baik untuk industri, perumahan, dan properti. Kondisi ini semakin diperparah dengan mahalnya harga asupan pertanian, sementara harga jual produk pertanian tersebut cenderung rendah, belum lagi dengan kasus maraknya benih palsu akhir-akhir ini. Biaya produksi sama sekali tidak terjangkau oleh harga penjualan, sementara di sisi lain harga pangan impor dipandang lebih murah. Dari aspek distribusi juga demikian. Hasil produksi petani tidak lagi sepenuhnya dapat dikendalikan oleh petani, termasuk jalur distribusinya. Kondisi ini sungguh memprihatinkan bagi negara yang notabene masih merupakan negara agraris seperti Indonesia. Padahal, ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika ada kecukupan lahan bagi produksi pangan, distribusi yang baik atas produksi pangan, serta ketersediaan pangan yang dikonsumsi.

Hal ini merupakan “pekerjaan rumah” bagi pemerintah yang tidak boleh ditunda lagi. Masalah pangan adalah masalah hakiki bagi rakyat. Pemenuhan hak rakyat atas pangan adalah tanggung jawab negara. Pemerintah perlu menyadari bahwa komitmen Indonesia terhadap liberalisasi perdagangan tidak serta merta meninggalkan tanggung-jawabnya untuk melindungi warga negaranya dari dampak negatif liberalisasi perdagangan itu sendiri. Kasus ini pasti akan berulang lagi di tahun-tahun mendatang jika pemerintah tidak sungguh-sungguh menjadikan pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Ketahanan pangan pun hanya akan menjadi mimpi dan berakhir sebagai wacana yang terus menerus dipertanyakan ketika kejadian serupa muncul. Sektor pertanian jangan lagi dianaktirikan karena Indonesia masih lah sebuah negara agraris di mana tenaga kerja paling banyak masih berada pada sektor ini. (Lidya Christin Sinaga)