Politik Nasional

Quo Vadis Yudhoyono?

Kategori: Politik Nasional
Ditulis oleh Syamsuddin Haris Dilihat: 1595

Setelah Sri Mulyani Indrawati mundur, atau tepatnya “dimundurkan” sebagai Menteri Keuangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan terbentuknya sekretariat gabungan (setgab) partai-partai koalisi yang dipimpin oleh Yudhoyono sendiri selaku ketua, Aburizal Bakrie (ketua harian), dan Syarif Hasan (sekretaris). Suatu peristiwa yang “kebetulan”, atau saling terkait? Lalu, mengapa setgab?

Sebenarnya cukup terang benderang bahwa mundurnya Sri Mulyani di satu pihak, dan terpilihnya Ical sebagai ketua harian setgab koalisi di pihak lain, merupakan hasil deal politik tingkat tinggi antara Yudhoyono dan pemilik usaha kelompok Bakrie tersebut. Seperti saya tulis untuk Sindo (27 Mei 2010), Presiden Yudhoyono berkepentingan menyelamatkan kekuasaannya hingga 2014 tanpa “gangguan politik” berarti dari DPR. Di sisi lain, Ical berkepentingan agar kasus-kasus bermasalah dari kelompok usaha Bakrie, seperti Lumpur Lapindo dan dugaan pengemplangan pajak, tidak menjadi sasaran tembak pemerintah ataupun lembaga peradilan.

Dalam kaitan ini Sri Mulyani sesungguhnya menjadi korban dari persekongkolan politik dua pemimpin partai besar, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Dia “dimundurkan” dari jabatannya agar Yudhoyono bisa membangun kembali relasi politik yang harmonis dengan parpol-parpol koalisi di DPR. Dengan kata lain, “memundurkan” Sri Mulyani adalah harga politik yang harus dibayar Yudhoyono jika ingin mendapat dukungan politik dari parpol-parpol koalisi. Bagi Yudhoyono, harga politik dari mundurnya Sri Mulyani tamapaknya dianggap lebih ”murah” dibandingkan jika dia mempertahankan mantan Menkeu tersebut dengan risiko pemerintahannya dirongrong terus oleh parpol koalisi di DPR.

Pernyataan publik Aburizal Bakrie bahwa Golkar yang dipimpinnya tidak akan mengusung usulan penggunaan hak pernyataan pendapat DPR jelas merupakan kompensasi yang diperoleh Yudhoyono dari deal politik tersebut. Begitu juga dengan semakin tenggelam sikap kritis parpol-parpol koalisi dalam menyikapi tindak lanjut skandal Bank Century, padahal sebelumnya DPR menyatakan pemerintah bersalah dalam kebijakan bail out 6,7 triliun atas bank bermasalah tersebut. Di sisi lain, Ical selaku pemilik kelompok usaha Bakrie juga secara tak langsung menerima kompensasi atas kasus dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan PT Kaltim Prima Coal (KPC) berupa penolakan Mahkamah Agung atas upaya peninjauan kembali yang dilakukan Dirjen Pajak. Seperti diketahui, PT KPC yang merupakan perusahaan tambang batubara terbesar yang berada di Kaltim ini merupakan salah satu ”mesin uang” kelompok Bakrie yang diduga melakukan pengemplangan pajak senilai 1,5 triliun rupiah.

Mengapa Presiden Yudhoyono begitu mudah takluk di hadapan Ical, Golkar serta parpol koalisi? Ya, begitulah watak personal jenderal kelahiran Pacitan, Jawa Timur ini. Yudhoyono secara personal bukan sekadar seorang peragu dan selalu berobsesi harmoni, melainkan juga adalah sosok tentara yang tidak memiliki ”nyali politik”.

Pilihan politik Yudhoyono untuk membentuk koalisi politik terlalu besar, atau sekitar 74 persen kekuatan parpol di DPR, dengan melibatkan Golkar –lawan politik dalam Pemilu 2009—di dalamnya, adalah kesalahan pertama mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI era Soeharto ini. Secara obyektif koalisi politik untuk mendukung efektifitas pemerintahan dalam skema demokrasi presidensial berbasis multipartai seperti negeri kita memang diperlukan untuk mengurangi potensi ”gangguan politik” DPR. Namun karena secara teoritis maupun empirik (pengalaman negara-negara Amerika Latin) koalisi politik dalam skema demikian tidak pernah benar-benar disiplin, serta juga pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu I, semestinya Yudhoyono menghindarinya. Koalisi politik terlalu besar tanpa jaminan disiplin partai-partai cenderung terperangkap pada kolusi dan relasi politik transaksional ketimbang menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Kesalahan kedua Yudhoyono adalah ketika dia memilih Ical (Golkar) sebagai pemimpin koalisi mendampinginya. Sebagai parpol pemenang pemilu legislatif dan pemilu presiden, Yudhoyono mestinya tidak membiarkan setgab koalisi dipimpin Golkar yang dikenal sangat lihai dan licik berpolitik. Sewajarnya jika ketua harian koalisi dipegang sendiri oleh pimpinan Partai Demokrat. Toh, Yudhoyono memiliki legitimasi politik sangat besar ketika meraih dukungan lebih dari 60 persen pada Pilpres 2009 yang lalu.

Secara obyektif setgab koalisi sebenarnya diperlukan untuk mengefektifkan dukungan parpol di DPR. Namun ketika Yudhoyono mempercayakan ketua harian kepada Ical, maka, seperti pernah saya tulis sebelumnya di Kompas (10 Mei 2010), mantan Menteri Pertambangan era Presiden Abdurrahman Wahid ini sesungguhnya menyerahkan kontrol dan kendali koalisi oleh partai beringin.

Ironis memang. Akan tetapi itulah pilihan-pilihan politik presiden pilihan rakyat, yakni ”merayakan” empat tahun bencana lumpur panas Lapindo melalui ”deal politik” dengan Ical, pemilik kelompok usaha yang telah menyengsarakan ribuan rakyat Sidoarjo, Jawa Timur. (Syamsuddin Haris) 

Lantai Sebelas, 31 Mei 2010.