• Home
  • Tentang P2P
    • Peta Lokasi P2P
    • Division
      • In memoriam
      • Purnabakti
      • Dokumentasi dan Informasi
      • Administrative
      • International Political Studies
      • National Political Studies
      • Local Political Studies
    • Structure of Organization
      • Struktur Tim Redaksi Website
      • Struktur Organisasi P2P
    • Visi & Misi
    • History
  • Kolom
    • Kolom 1
      • Tinjauan Buku
      • Politik Lokal
      • Papua
      • Politik Internasional
    • Kolom 2
      • Politik Nasional
      • Perbatasan
  • Kerjasama
  • Kegiatan
    • ICWG LIPI 2018
      • ICWG LIPI 2018
    • Tahun 2013
    • Tahun 2012
    • Tahun 2011
    • Tahun 2010
    • Tahun 2009
    • Tahun 2008
    • Tahun 2007
    • Pengadaan Barang dan Jasa
    • Tahun 2014
    • Tahun 2015
    • Tahun 2016
    • Tahun 2017
    • Tahun 2018
    • Dialogue Series Maritime
      • National Seminar on Maritime Diplomacy
      • National Seminar on Maritime Border Resource Management
      • National Seminar on Regional Maritime Security
  • Publikasi
  • Galeri
    • Video
    • Foto
  • Download
Jumat, 16 November 2018 14:10:20

Artikel Populer

Antara Cai Gunung Karang dan Teluk Benoa: Perbedaan Strategi Penolakan Warga Terhadap Perusahaan Swasta

Masyarakat Cadasari Versus PT Tirta Fresindo Jaya: Sebuah Tinjauan Yuridis

Keistimewaan Indonesia dan Stigma Atas Papua

Dinamika Isu-isu HAM dan Gerakan ULMWP di Wamena

Mungkinkan Islah PPP?

Politik Nasional

Perdebatan Lembaga Pengawas Hakim Konstitusi: Antara Tirani Yudisial dan Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 01 Oktober 2018
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 226
  • Cetak
  • E-mail
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah  salah satu lembaga tinggi negara di bidang yudikatif, yang putusannya bersifat final dan mengikat. MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang diatur secara tegas dalam UUD 1945.[1]Untuk menjalankan  kewenangan dan kewajibannya MK memiliki sembilan orang anggota hakim yang ditetapkan…

Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD: Kepentingan Politik Praktis atau Amanah Konstitusi?

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 20 September 2018
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 320
  • Cetak
  • E-mail
Pengajuan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tak kunjung selesai. Padahal, perhelatan Pemilu Serentak 2019 akan segera berlangsung. Pasal-pasal yang terdapat dalam UU tersebut kian gencar diajukan untuk judicial reviewke Mahkamah Konstitusi (MK). Mulai dengan pasal yang…

Uji Materi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Kemunduran Demokrasi Indonesia?

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 12 Juli 2018
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 678
  • Cetak
  • E-mail
Pada Senin, 30 April 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review), dengan register Nomor 40/PUU-XVI/2018. Perkara tersebut diajukan pada tanggal 27 April 2018 oleh tiga pemohon dari kalangan swasta, Serikat Pekerja Singaperbangsa, dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi. Ketiga…

Teror Bom di Surabaya: Sebuah Kegagalan Intelijen?

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 25 Juli 2018
Ditulis oleh Putri Ariza Kristimanta Dilihat: 316
  • Cetak
  • E-mail
Teror Bom di Surabaya: Sebuah Kegagalan Intelijen?Publik terhenyak ketika serangkaian ledakan terjadi di Surabaya dan Sidoarjo pada pertengahan Mei 2018, tepat sebelum umat Muslim menyambut bulan suci Ramadhan. Pasalnya, sebelum kejadian ini terjadi kerusuhan di Mako Brimob, Depok antara narapidana teroris dan polisi yang menewaskan beberapa personil Brimob. Menurut para pengamat…

Problematika PKPU No. 20 Tahun 2018: Mantan Koruptor menjadi Caleg?

Kategori: Politik Nasional Dibuat: 06 Juli 2018
Ditulis oleh Sutan Sorik Dilihat: 1717
  • Cetak
  • E-mail
Perhelatan Pemilu Serentak 2019 sudah semakin dekat. Untuk menyongsong pesta demokrasi tersebut, berbagai peraturan sudah diundangkan oleh pemerintah. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan merumuskan aturan penyelenggaraan (electoral law) dan pelaksanaan pemilu (electoral process), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan satu peraturan baru tentang persyaratan pendaftaran calon…

Artikel Selanjutnya...

  • Keterwakilan Perempuan di Ujung Tanduk: Proyeksi Dampak Metode Sainte Lague Murni pada Pemilu 2019
  • Hambatan Perempuan Calon Kepala Daerah Dari Masa Ke Masa: Masalah Struktural atau Kultural?
  • Menyikapi Ancaman SARA pada Pilkada 2018
  • Moeldoko’s Appointment: Guarding Jokowi’s Re-election?

Halaman 1 dari 14

  • Sebelum
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Berikut
  • Akhir
Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta Selatan 12710
Telp: (021) 5251542 Ext: 2315 | Telp/Fax: (021) 5207118  
Email: politik@mail.lipi.go.id Copyright © 2018
Politik Nasional