Tinjauan Buku

Tinjauan Buku “Membumikan Deradikalisasi”

Kategori: Tinjauan Buku
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga Dilihat: 863

Pertanyaan “Deradikalisasi gagal?” menjadi topik hangat diskusi dalam hari-hari setelah tragedi bom beruntun di sejumlah tempat di Indonesia, dimulai dari Surabaya pada hari Minggu, 13 Mei 2018.

 

Pertanyaan ini bukan berarti baru muncul pada 2018. Setidaknya pertanyaan serupa sudah mencuat secara khusus sejak 2016, setelah tragedi bom Thamrin di bulan Januari. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa pelaku aksi bom tersebut, dikenal dengan nama Sunakim alias Afif, seorang mantan narapidana terorisme yang baru saja keluar dari penjara. Pada tahun 2015, terdapat 95 orang narapidana terorisme yang berakhir masa tahanannya dan dilepaskan dari jeruji penjara di mana Sunakim adalah salah satunya. Tidak hanya Sunakim, beberapa tragedi bom yang terjadi di beberapa tempat pada tahun itu, juga dilakukan oleh sejumlah mantan narapidana terorisme. Skeptisisme mulai muncul, program deradikalisasi yang selama ini menjadi trade mark unggulan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dianggap tidak mampu mencapai misinya.

 

Dalam bukunya “Membumikan Deradikalisasi, Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan” (2017), Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, M.A. menggambarkan kegalauan masyarakat terhadap program deradikalisasi. Prof. Irfan menuangkannya dalam kalimat “Hampir tidak dijumpai sambutan selamat datang, penerimaan yang hangat dan tepukan menyenangkan (hlm. 18).” Meskipun bukan sebuah buku akademik, buku kumpulan tulisan pendek yang berisi pandangan, pengalaman sekaligus harapan sebagai representasi dari pemerintah yang menangani secara langsung program deradikalisasi di Indonesia ini memaparkan informasi kepada masyarakat awam mengenai apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah terkait program deradikalisasi.

 

Merujuk pada penjelasan Prof. Irfan, deradikalisasi dirumuskan sebagai “proses transformasi cara berpikir, aksi dan perilaku yang radikal anarkis menuju kepada sebuah pembentukan ide, cara berpikir radikal yang komprehensif, moderat, holistik, kritis akomodatif bukan kritis yang anarkis (hlm. 11).” BNPT dalam hal ini menjalankan deradikalisasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 yaitu melaksanakan tugas koordinasi deradikalisasi (pasal 3). Program deradikalisasi dilakukan dalam dua kategori. Pertama, bagi mereka yang telah berstatus narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Kedua, bagi mantan narapidana terorisme (napiter) yang telah kembali ke masyarakat (di luar lapas). Bagi kategori kedua ini, program pembinaan yang dilakukan BNPT utamanya adalah kegiatan pembinaan kewirausahaan ekonomi, seperti yang sudah dilakukan di Aceh. Program ini dilaksanakan pada 17 provinsi di Indonesia.

 

Program nasional deradikalisasi ini telah dicanangkan sejak tahun 2012, namun baru terlaksana pada akhir tahun 2014. Dalam melaksanakan Gerakan Deradikalisasi Nasional, BNPT selama ini mempunyai enam sasaran program, yaitu pemberdayaan rumah ibadah, peningkatan kapasitas lembaga pendidikan keagamaan (pesantren), peningkatan peran lembaga pendidikan tingkat menengah umum dan kejuruan, peningkatan peran perguruan tinggi, pemberdayaan media literasi, dan peningkatan peran ormas. Selain itu, BNPT juga mempunyai dua media online, yaitu www.jalandamai.org dan www.damailahindonesiaku.com yang dikelola oleh Pusat Media Damai BNPT sebagai wadah informasi pencegahan terorisme dan pemberitaan kegiatan BNPT bersama masyarakat.

 

Namun demikian, munculnya modus pelibatan keluarga dalam aksi terorisme terbaru di Surabaya, Mei 2018 menjadi pengingat baru bahwa tren aksi ini terus berkembang dan bahwa strategi deradikalisasi yang ada saat ini tidaklah cukup.

 

Pertama, pelibatan perempuan sebagai pelaku teror aktif, untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia, menunjukkan telah terjadinya pergeseran yang signifikan terhadap aktor pelaku teror. Pergeseran ini sangat terkait dengan standpoint ISIS bahwa posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam hal jihad (Indriana Kartini, 2018). Faktor perempuan sebagai jihadis ini nampaknya belum diperhitungkan karena tidak muncul secara khusus dalam keseluruhan isi buku setebal 350 halaman ini. Untuk itu, perempuan yang sebelumnya tidak disasar secara khusus dalam program nasional deradikalisasi BNPT, kini jelas harus diberikan perhatian serius sebagai bagian dari penanggulangan terorisme. Menurut Irine H. Gayatri (2018), kerangka aksi nasional yang mengintegrasikan kerangka kerja perempuan dalam perdamaian dan keamanan dengan pencegahan violent extremism, sudah waktunya untuk diinisiasi oleh BNPT.

 

Kedua, pada dasarnya mereka yang terpapar dengan paham radikal tidak hanya yang termasuk dalam dua kategori napiter dan  mantan napiter. Di luar kategori tersebut, terdapat kelompok lain yang lebih berbahaya yaitu deportan dari Suriah dan Turki. Mengutip ChannelNewsAsia (19 Mei 2018), secara resmi terdapat 1.200 deportan dari Suriah dan banyak di antara mereka yang tidak ditahan akibat UU Anti-terorisme tahun 2003 yang tidak mencakup aksi teror yang dilakukan di luar negeri.

 

Selama ini, BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menampung sementara para deportan sebelum dipulangkan ke kampung masing-masing. Itu tentu berlaku bagi deportan yang terdeteksi, karena banyak juga yang kembali ke tanah air dan tidak terdeteksi. Menurut seorang narasumber dari Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Handayani Bambu Apus yang penulis temui awal Februari 2018, terdapat 176 deportan yang baru saja ditampung di PSBR, sekitar 50 orang di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Taman Mini, Jakarta Timur, termasuk dengan anak-anak. Namun pada 12 Januari 2018, seluruh deportan sudah kembali ke daerah asal masing-masing. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari seluruh deportan tersebut belum ada yang telah sampai di Suriah, umumnya mereka ditemukan di perbatasan Turki. Monitoring di daerah asal oleh Kementerian Sosial hanya dilakukan secara kolaboratif dengan lembaga swadaya masyarakat, seperti Yayasan Prakarsa Perdamaian (YPP).

 

Rentang pengawasan BNPT semakin sulit ketika tidak ada mekanisme wajib lapor secara berkala bagi mantan narapidana terorisme yang kembali ke masyarakat. Akibatnya, sejauhmana seluruh strategi ini telah berdampak pada hilangnya potensi mantan narapidana terorisme untuk kembali beraksi atau untuk menularkan ke rekan atau kerabat terdekat menjadi sulit diukur. Sementara itu, terorisme sebagai tindakan adalah buah keputusan panjang yang tentu proses penyembuhannya memakan waktu panjang dan juga tidak mudah karena pada umumnya bersifat religiously motivated.

 

Oleh karena itu, deradikalisasi bukanlah gagal, tapi membutuhkan sinergi yang lebih intensif dari kita semua. Ini bukanlah tugas dan tanggungjawab BNPT semata. Berbagai elemen masyarakat pun bertanggungjawab mengubah kondisi yang ada di depan kita. Fakta menunjukkan perubahan mind-set lebih banyak terjadi akibat sentuhan personal, daripada program-program yang bersifat formal. Deradikalisasi bukanlah soal pembinaan semata, namun bagaimana memanusiakan manusia.

 

Sentuhan personal yang tidak dapat digeneralisir oleh berbagai konseplah yang mampu menderadikalisir seorang pelaku aksi teror secara lebih permanen. Seperti yang diakui Ali Fauzia Manzi, pelaku teror bom dan mantan koordinator Jamaah Islamiyah (JI) Jawa Timur dalam diskusi di LIPI bertajuk “Memutus Mata Rantai Terorisme” pada 17 Mei 2018. Menurut Ali, sentuhan manusiawi dari pejabat polisi yang menolongnya ketika dibawa pulang ke Indonesia dalam kondisi sakit, membuatnya berpikir ulang bahwa doktrin yang dia terima selama ini bahwa polisi adalah thogut yang harus diperangi adalah salah. Sepulangnya ke rumah, berbagai sentuhan personal yang dia alami mulai dari kesempatan kuliah di Jakarta hingga beasiswa S2 di Surabaya dan pertemuan serta pemberian maaf dari korban-korban bom yang dia temui, semakin memberanikan dan menguatkan dirinya untuk menyatakan bahwa aksi-aksi teror yang dilakukan selama ini adalah bagian dari kejahatan yang perlu dihentikan.

 

Pengakuan ini tentu menegaskan bahwa sebagai pendekatan yang humanis, deradikalisasi membutuhkan partisipasi dari semua elemen masyarakat untuk menciptakan situasi yang sejuk. Inilah yang disebut Prof. Idris dalam bukunya dengan istilah “deradikalisasi kondisi”, yaitu bagaimana menciptakan kondisi objektif masyarakat yang sejuk, damai, tentram, serta tidak membiarkan masyarakat pada kondisi yang mencekam, menegangkan, mencemaskan yang dapat berakibat pada suasana masyarakat yang tidak menentu, labil, dan dapat memengaruhi keutuhan berbangsa dan bernegara (hlm. 27). Poin ini menjadi catatan penting yang menjadi penegas buku ini bahwa membumikan deradikalisasi adalah sebuah pendekatan yang humanis.

 

Kita semua bertanggungjawab atas tercapainya “deradikalisasi kondisi” yang dimaksud. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat yang mencakup tokoh agama dan tokoh adat, tetapi juga partai politik untuk secara sadar tidak mengkomodifikasi isu-isu ini. “Deradikalisasi kondisi” inilah yang memampukan kita menghilangkan stigma, menghilangkan keinginan untuk menyuburkan kebencian dan rasa permusuhan yang merupakan bibit lahirnya sikap radikal, serta menciptakan rasa aman sebagai satu bangsa. Sebagaimana pendekatan yang terus didorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sedang akan dimulai BNPT, deradikalisasi ini adalah "whole government and whole society", ini adalah tugas kita semua. (Lidya Christin Sinaga)

 

Referensi:

Chew, A., “Surabaya attack: Teen suicide bomber seen crying inconsolably before bombings, says witness”, ChannelNewsAsia, 19 Mei 2018,  https://www.channelnewsasia.com/news/asia/surabaya-attack-teen-suicide-bomber-seen-crying-inconsolably-10244778

Gayatri, I. H., “Involve Women in Terrorism Prevention”, The Jakarta Post, 7 Juni 2018.

Kartini, I.,  “Female Suicide Bombers in Indonesia: A New Trend”, <http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1221-female-suicide-bombers-in-indonesia-a-new-trend>, 25 Mei 2018.