Papua

Papua Kondusif: Saling Merangkul untuk Papua Lebih Baik

Kategori: Papua
Ditulis oleh Administrator Dilihat: 433

papuaSejak perayaan kemerdekaan 17 Agustus 2019 lalu sampai dengan September 2019 terjadi sejumlah rentetan kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Penduduk lokal di beberapa kota di Papua dan Papua Barat melakukan sejumlah aksi protes dengan membakar ban, merusak fasilitas milik negara, dan aset milik perorangan seperti ruko, kios kelontong maupun fasilitas umum pasar, dan sebagainya. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi masyarakat non-Papua tetapi juga bagi masyarakat asli Papua yang bermukim di Manokwari, Sorong, Jayapura, Fakfak, serta kota lainnya di Papua dan Papua Barat. Pastinya, situasi ini mengecewakan dan mengusik rasa nasionalisme dalam semangat memperingati hari kemerdekaan yang baru saja dirayakan.

 

Kerusuhan di Papua sendiri muncul sebagai bentuk reaksi terhadap insiden yang melibatkan mahasiswa Papua dan organisasi kemasyarakatan (ormas) serta aparat di Surabaya dan Malang menjelang perayaan 17 Agustus. Meskipun sempat tidak terkendali, situasi di Papua dan Papua Barat saat ini sudah dapat dikendalikan oleh pihak keamanan dan berangsur-angsur kondusif. Masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti semula, kegiatan pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA kembali memulai proses pembelajaran seperti sedia kala. Jaringan penyedia data komunikasi kembali dinormalkan setelah diperlambat guna menghindari penyebaran informasi yang dapat memicu aksi-aksi susulan. 

 

Membaiknya situasi paska kerusuhan tidak lepas dari respons cepat pemerintah pusat melalui berbagai bentuk aksi meredam kerusuhan yang berpotensi meluas di berbagai daerah di Tanah Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Wiranto saat hadir di program ILC-TVOne menyampaikan bahwa “Pemerintah akan secepat mungkin melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang menjadi sasaran amukan masa di Manokwari, Jayapura, Sorong, dan kabupaten lainnya”. Penegakan hukum kepada para pelaku kerusuhan maupun pihak-pihak di balik aksi tersebut akan dilakukan, janjinya.

 

Langkah rehabilitasi sejumlah fasilitas umum dan kepastian hukum dari pemerintah paska kerusuhan merupakan langkah terbaik untuk merajut kembali kepercayaan berbagai elemen masyarakat di Papua. Terbakarnya pasar sebagai fasilitas bersama yang mempunyai arti penting bagi masyarakat, sebagai contoh, tentu membuat masyarakat kesulitan untuk menjual hasil kebun. Untuk itu, komitmen pemerintah dalam merenovasi pasar sangat diharapkan, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup di sejumlah pasar yang telah dibakar. Komitmen pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi fasilitas umum di Papua dan Papua Barat patut diberi apresiasi oleh segenap lapisan masyarakat Papua dan Indonesia pada umumnya yang merindukan kedamaian di bumi Cenderawasih.

 

Kecemburuan penyebab Bakar-Membakar di Papua

Bila dilihat dari luapan amarah massa yang menyasar fasilitas umum maupun sentra ekonomi yang dominan dikuasai non-Papua, memberi pesan yang kuat adanya kekecewaan terhadap pemerintah daerah serta adanya benih sentimen ras terhadap dominasi kaum non-Papua di kedua daerah tersebut. Bagi penduduk asli, kehadiran non-Papua telah mendominasi berbagai sektor seperti ekonomi, birokrasi maupun keamanan di kedua daerah yang lebih banyak diduduki oleh non-Papua ketimbang putera-puteri dari suku-suku asli yang tersebar di berbagai wilayah adat di Tanah Papua.

Selama ini Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat belum mampu mewujudkan fungsi pemerintahan sesuai harapan rakyat Papua. Tingkat pengangguran yang tinggi, meningkatnya beban ekonomi, ditambah dominasi pendatang yang menutup ruang bagi Orang Asli Papua, telah memunculkan sentimen ras terhadap kaum non-Papua. Pada saat yang sama, pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi dominasi kaum non-Papua di Tanah Papua. Para pemuda di Tanah Papua menyaksikan sendiri bagaimana mereka gagal bersaing dalam berbagai kompetisi baik di sektor ekonomi maupun untuk menduduki birokrasi pemerintahan melalui jalur sipil maupun militer (TNI dan Polri). Situasi yang telah berlangsung lama ini, pada akhirnya berhasil melipatgandakan emosi masyarakat Papua. Kegagalan bersaing para pemuda tersebut kemudian seolah mencapai puncaknya terutama pasca kejadian di Malang dan Surabaya. Markus Kaisepo seorang tokoh Papua dari generasi pertama era integrasi mengatakan:

 

“Sekarang adalah zaman kemerdekaan. Bangsa Indonesia dan Bangsa Papua adalah saudara. Di dalam zaman kemerdekaan ini, bangsa Indonesia dan Bangsa Papua berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah. Bangsa Indonesia tidak boleh memonopoli kekuasaan, posisi jabatan, pekerjaan, sedangkan bangsa Papua tidak mendapatkan apa-apa. Jika persoalan tersebut masih ada, maka selama itu pula akan tetap ada permasalahan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Papua.”

 

Tokoh Papua dari generasi pertama ini seolah menegaskan bahwa selama tidak ada kesetaraan di Papua, maka selama itu pula lah konflik akan terus terjadi. Situasi ini seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk tetap tampil sebagai wadah yang mampu memupuk nilai kesetaraan yang ideal untuk kaum non-Papua maupun setara menurut ukuran Orang Papua. Dengan begitu, harapan mewujudkan kedamaian di Papua tetap terwujud dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

 

Dialog Penting Untuk Papua Lebih Baik

Pada dasarnya, kunci dan jalan keluar dinamika isu-isu Papua berada pada level lokal. Penyelesaian masalah seperti sentimen ras, kemiskinan, ketertinggalan, permasalahan kesehatan dan pendidikan adalah tanggung jawab kedua pemda, baik Pemda Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memicu gelombang konflik lebih besar di kemudian hari. Untuk itu, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta lembaga kultural Majelis Rakyat Papua harus mampu menggiring Papua ke luar dari jebakan kemiskinan, permasalahan kesehatan dan pendidikan di sisa masa Otonomi khusus yang akan berakhir di tahun 2021 nanti. Tentu kita tidak menginginkan kerusuhan terjadi saat Otonomi Khusus Papua berakhir. Untuk itu, sudah waktunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat saling merangkul untuk terwujudnya dialog yang melibatkan tokoh-tokoh pemuda, agama, dan perempuan sehingga dapat menemukan jalan keluar yang ditindaklanjuti dengan aksi sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat Papua.

 

Dialog damai yang sifatnya internal harus segera diwujudkan, jangan hanya berhenti sebagai wacana semata. Gejolak kerusuhan di berbagai daerah dengan nada sentimen ras dan sejumlah aksi kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Nduga dan kabupaten lainnya di daerah pegunungan adalah isyarat bahwa Orang Papua ingin didengar. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin harapan untuk melihat Papua tanah damai akan mustahil terjadi, dan bahkan gejolak kerusuhan akan terulang di kemudian hari. Pendekatan dialog akan dapat meredam konflik. Hanya melalui dialog, pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat yang sesungguhnya sehingga kebijakan yang dirancang oleh pemerintah sesuai dengan keinginan rakyat Papua. Jika pemerintah konsisten dengan hasil dialog tersebut, maka kemungkinan konflik akan bisa diminimalisir. (Agus Elya Imbiri)

 

Sumber:

Daftar Pustaka

1. ILC TV One “Papua: Mencari Jalan Terbaik” 03 September 2019.

2. Haris, Syamsuddin et. al. 1999. Buku Indonesia Di Ambang Perpecahan, Jakarta:Erlangga

3. CNN Indonesia (2019, 19 Agustus) Warga ungkap suasana mencekam saat rusuh Manokwari. Diakses tanggal 9 Septemberr 2019, dari:

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190819135531-20-422677/warga-ungkap-suasana-mencekam-saat-rusuh-manokwari

4. Kompas.Com (2019, 21 Agustus) Mendagri: Situasi di Papua dan Papua Barat sudah kondusif. Diaksen tanggal 9 September 2019, dari

https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/52921/videos/berita-kompas-tv/mendagri-situasi-di-papua-papua-barat-sudah-kondusif

5. UU No. 21 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.