Pusat Penelitian Politik LIPI menggelar peluncuran dan bedah buku “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi” pada Kamis, 12 September 2019. Bertempat di Ruang Seminar Widya Graha LIPI lantai 1, peluncuran buku ini diawali dengan pengantar dari editor buku yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Haris. Dalam pengantarnya, beliau menyampaikan bahwa latar belakang pembuatan buku ini berawal dari kegelisahannya mengenai kehidupan kebangsaan Indonesia setelah dua dekade reformasi. Lebih lanjut Prof. Haris menjelaskan bahwa ada lima sub tema dalam buku ini, yaitu: Reformasi Sistem Politik, Reformasi Sistem Perwakilan, Pemilu dan Kepartaian, Reformasi Sektor Keamanan, serta Reformasi Hubungan Pusat dan Daerah.

Menurut Prof. Haris, LIPI pada umumnya dan Pusat Penelitian Politik pada khususnya sejak awal memiliki komitmen untuk ikut membenahi bangsa ini dengan lebih baik. Komitmen itulah yang melatarbelakangi 19 peneliti pada saat gerakan reformasi 1998 meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya pada tanggal 20 Januari 1998. Sejauh mana pelaksanaan reformasi yang diperjuangkan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dua puluh tahun yang lalu, menjadi faktor pendorong utama lahirnya buku ini. Selain itu, Prof. Haris juga mempertanyakan predikat Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia yang seolah seperti kebanggaan semu mengingat gagalnya penegakan hukum dan HAM, korupsi yang semakin meluas, bahkan adanya upaya pelumpuhan KPK oleh kartel politik di Senayan, yaitu partai-partai politik, tanpa kecuali, baik partai koalisi maupun oposisi, baik partai agama maupun nasionalis.

Setelah pengantar dari editor yang mewakili penulis, acara dilanjutkan dengan pembahasan buku oleh keempat narasumber. Diawali oleh Dr, Greg Fealy dari Australian National University (ANU), beliau menggarisbawahi keyakinan banyak pengamat politik bahwa demokrasi Indonesia sekarang ini mengalami kemunduran. Banyak istilah yang dipakai untuk menggambarkan kondisi ini, misalnya regresi demokrasi, demokrasi otokratis, dan lain sebagainya. Namun kesemuanya mengandung makna bahwa demokrasi Indonesia sedang tidak sehat jika dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun yang lalu.

Pembahas kedua, Dr. Valina Singka Subekti dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa dua puluh tahun reformasi Indonesia masih berkutat pada posisi elektoral dan prosedural belum sampai kepada demokrasi substansial yang terkonsolidasi. Pada saat amandemen konstitusi (perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat) sebenarnya tidak by design, tetapi karena desakan masyarakat saat itu sehingga MPR harus melakukan reformasi konstitusi terkait sistem pemilu. Pasca amandemen konstitusi, revisi UU Pemilu terkait sistem pemilu diupayakan untuk mencapai pengurangan jumlah partai, sehingga diadopsilah district magnitude. Tapi sampai hari ini, meskipun kita mengadopsi sistem pemilu dengan ukuran dapil yang kecil dan alokasi kursi yang terbatas, persyaratan peserta pemilu yang lebih ketat, parliamentary threshold yang makin tinggi, serta mengadopsi sistem Pemilu Serentak, tapi tetap saja menghasilkan jumlah partai di atas lima partai.

Dalam sudut pandang yang berbeda, Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam pembahasannya menyatakan bahwa TNI pada masa reformasi berada pada masa transisi. Reformasi keamanan menurutnya adalah penempatan lembaga pelaksana keamanan nasional dalam tugas, peran, dan kewenangan yang tegas. Reformasi keamanan bukan menyangkut kebijakan tentang hal operasional lembaga pelaksana fungsi keamanan. Reformasi sektor keamanan, menurut beliau, sebenarnya mudah, yaitu dikembalikan kepada amanat konstitusi sebelum amandemen. Menurut Agus Widjojo, Dwifungsi ABRI tidak pernah menjadi amanat konstitusi.

Dari aspek pelaksanaan otonomi daerah, Prof. Djohermansyah Djohan mengemukakan bahwa pasca-dua dekade reformasi setidaknya ada sepuluh permasalahan yang dihadapi, yaitu: tarik-menarik kewenangan, pemekaran daerah, korupsi kepala daerah, pecah kongsi kepala daerah-wakil kepala daerah, politik dinasti, politisasi birokrasi, kurang efektifnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, DPRD gagal fungsi, Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang bermasalah, dan Otonomi Khusus yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu Prof. Djohermansyah juga menguraikan tiga isu panas politik lokal, yaitu: reformasi hubungan pusat-daerah yang kurang harmonis, pilkada langsung yang memunculkan beragam persoalan politik di daerah, dan konflik Papua yang dianalogikan sebagai bara yang tak kunjung padam. (Yusuf Maulana)