Pembahasan mengenai karya-karya akademis merupakan hal yang perlu diadakan secara rutin untuk memastikan kemutakhiran kerangka pengetahuan masyarakat. Dalam rangka tersebut, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI menggandeng Pusat Penelitian Politik LIPI mengadakan bedah dua buah buku mengenai kewarganegaraan dan politik Indonesia. Bertempat di Widya Graha LIPI, bedah buku yang dilaksanakan pada Rabu, 10 April 2019, menghadirkan lansung para editor serta kontributor dalam buku-buku tersebut, sehingga para peserta yang hadir dapat langsung berdiskusi mengenai topik yang tertulis di dalamnya.

Buku pertama yang dibahas adalah ”Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi” yang diterbitkan KITLV dan Pustaka Yayasan Obor Indonesia. Buku yang disunting oleh Ward Berenschot dan Gerry van Klinken ini merupakan kumpulan tulisan Indonesianis serta mahasiswa S3 di Belanda. Buku ini menawarkan berbagai perspektif mengenai citizenship yang menurut Gerry van Klinken tidak bias semata-mata dimaknai dalam konteks kewarganegaraan yang selama ini dikenal. Konsep citizenship pada pemahaman masa lalu di Yunani, misalnya memandang citizen adalah warga yang diatur namun juga memiliki hak dalam mengatur apa yang berlaku di dalam kehidupannya. Citizen memiliki andil dalam menjadi pemerintah dan yang diperintah. Namun hal ini tidak berlaku di Indonesia karena ada pemisahan atas pembuat kebijakan dan yang menjalankan kebijakan. Van Klicken menawarkan sebuah konsep citizenship yang dinamis dimana citizen dapat menuntut hak, memiliki identitas, dan berpartisipasi dalam membangun lingkungannya.

Sebuah contoh dalam penuntutan hak oleh citizen ditulis oleh salah satu kontributor dalam buku ini, Williem van de Muur. Van de Muur menuliskan tentang konflik kepemilikan lahan hutan oleh masyarakat adat. Ia melakukan riset di dua lokasi, yaitu Sinjai dan  Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ia menemukan bahwa setelah reformasi, mulai ada tuntutan kepada negara untuk mengakui hak-hak  masyarakat adat. Dari kajiannya, ia menemukan bahwa kedekatan dengan pemerintah memengaruhi pencapaian usaha masyarakat adat dalam mendapatkan haknya.

Buku kedua yang dibahas adalah “Democracy for Sale: Pemilu, Klientalisme, dan Negara di Indonesia” yang ditulis oleh Edward Aspinall dan Ward Barenschot. Buku ini secara khusus membahas mengenai klientalisme di mana variasi klientalisme yang terjadi didasarkan pada survei ahli yang diadakan di seluruh Indonesia. Menurut Barenschot, klientalisme merupakan bagian dari dimensi informal dalam perpolitikan Indonesia. Klientalisme yang juga banyak dikenal sebagai politik transaksional dan perwujudannya di Indonesia memiliki karakter berbeda dengan dua negara pembanding yang juga diriset oleh kedua penulis, yaitu India dan Argentina. Lebih jauh Barenschot mengatakan bahwa beberapa bentuk aktivitas politik di Indonesia yang berkaitan dengan klientalisme antara lain pemilu yang bersifat freewheeling serta figure politics yang lebih mengedepankan individu daripada partai politik.

Kedua buku ini dibahas oleh Yogi Setya Permana dari Pusat Penelitian Politik LIPI dan Amin Mudzakkir dari Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI. Mengawali pembahasannya, Yogi menyebutkan bahwa klientalisme merupakan hal yang sangat tepat dibahas pada saat ini. Menurut Yogi, buku ini berhasil mengisi gap studi tentang klientalisme dan menjadi terobosan dalam studi ini karena menggabungkan dua metode etnografi dan kuantitatif. Apresiasi pada buku mengenai citizenship disampaikan oleh Amin yang mengatakan buku ini berhasil menunjukkan kemampuan warga biasa untuk menghadapi berbagai macam sumbatan kewarganegaraan formal. Namun, Amin mengkritik bahwa penggunakan pendekatan poskolonial pada buku ini menyebabkan tidak adanya aspirasi kebangsaan sebagai sebuah aspek formal dari kewarganegaraan, tetapi hanya narasi-narasi partikular, seperti aspirasi kelas, gender, agama, dan etnis. (Khanisa)