Pusat Penelitian Politik menyelenggarakan Diskusi Publik Bedah Debat Pilpres 2019 seri kedua pada hari Senin, 18 Februari 2019. Diskusi ini mengulas tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup yang disampaikan kedua calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, pada debat seri ke-2 hari Minggu, 17 Februari 2019. Hadir sebagai narasumber adalah yaitu Yogi Setya Permana, MA (peneliti Puslit Politik LIPI) dan Hendro Sangkoyo (School of Democratic Economics/SDE). Diskusi publik kali ini dimoderatori oleh Diandra Mengko, MSi (Han) (peneliti Puslit Politik LIPI).

Dalam paparannya, Yogi menilai bahwa secara umum, berbagai persoalan menyangkut dampak sosial dari pengelolaan SDA, masih luput diperhatikan dan dibahas oleh kedua capres di dalam debat. Selain itu, Yogi menilai bahwa paradigma pengelolaan SDA yang berkelanjutan sama sekali tidak muncul dari mereka keduanya. Padahal, Integrated Natural Resource Management (INRM) sangat penting untuk dibahas agar pengelolaan SDA tidak dipisahkan dari ruang fisik maupun non-fisiknya.

Pengarusutamaan dampak sosial pun tidak terlihat banyak dipaparkan oleh kedua capres di dalam debat. Sebagai ilustrasi, Yogi menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak banyak kabupaten di Indonesia yang memiliki sistem pendukung untuk melakukan verifikasi uji analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Di samping itu, dukungan kelembagaan maupun sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi verifikator pertama dalam uji AMDAL, pun masih sangat kurang. Padahal, AMDAL sebagai salah satu instrumen untuk mengukur dampak sosial, sangat penting untuk dilihat lebih jauh. Persoalan pengelolaan SDA di daerah, seperti persoalan perizinan, akses informasi, dan keterlibatan publik, pun kurang banyak disoroti oleh kedua capres. Padahal, menurut Yogi, persoalan-persoalan inilah yang semestinya dibahas oleh kedua capres di dalam debat.

Selain itu, terkait persoalan kesenjangan kepemilikan SDA, masing-masing capres juga belum secara maksimal memaparkan persoalan tersebut.  Yogi mengkritisi capres Jokowi yang kurang jelas dalam membahas situasi kesenjangan kepemilikan SDA, meskipun Jokowi telah secara langsung memberikan ilustrasi dengan menekankan kepemilikan Prabowo atas ribuan hektar lahan pada saat debat.  Selain itu, ia juga menilai bahwa Jokowi kurang menyoroti persoalan terkait SDA maritim dalam paparannya. Persoalan penurunan harga jual (mark-down) yang merugikan nelayan kecil misalnya, justru tidak muncul dalam paparan Jokowi.

Yogi juga mengkritisi capres Prabowo yang kurang menjelaskan mengenai bagaimana cara menstabilkan harga pupuk atau menjaga harga jual agar tetap stabil, sehingga penjelasan yang disampaikan Prabowo mengenai kedaulatan pangan menjadi cenderung sebatas retorika. Padahal, Prabowo sendiri pernah menjadi ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Yogi juga menyoroti Prabowo yang kurang dapat menunjukkan strategi penjagaan kedaulatan SDA di level pengambilan kebijakan, seperti soal peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola SDA, kapasitas lembaga, dan sebagainya. Selain itu, Yogi menilai bahwa paparan Prabowo mengenai dampak sosial atas pengeleolaan SDA masih belum terlalu luas. Sebagai contoh, Prabowo masih cenderung mereduksi dampak sosial menjadi sekadar kalkulasi ekonomi semata. Padahal, pengalaman yang ditemui Tim Penelitian SDA Pusat Penelitian Politik LIPI menunjukkan bahwa dampak sosial juga mencakup dampak kultural, sebagaimana ditunjukkan dalam pengalaman di Teluk Benoa, Bali.

Narasumber kedua, Hendro Sangkoyo, melihat bahwa tuturan dari kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo, sedikit sekali gunanya untuk dibahas pada level “prima facie”. Hendro memaparkan bahwa Pemilu 2019 harus diletakkan di dalam sebuah kerangka makna. Menurut Hendro, tahun 1970 adalah titik penting untuk meletakkan Pemilu 2019 karena politik penguasaan ruang dan waktu untuk melayani ekspansi kapital diletakkan di sekitar tahun itu. Hendro menekankan bahwa apa yang terjadi dalam setiap pemilu hingga saat ini ialah masih belum terbukanya kesadaran tentang krisis yang tengah terjadi. Hendro mengatakan bahwa kita tengah berada dalam ekskalasi krisis yang berdimensi kemanusiaan dan ekologis. Dimensi kesejarahannya sangat penting untuk dimengerti oleh mereka yang akan memimpin rezim politik selama 5 tahun. Namun, hal itu sama sekali luput dari kedua capres.

Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebutkan bahwa sebanyak 15 juta Ha (perkiraan) hutan dihancurkan secara terorganisir dengan sponsorship negara, bukan illegal logging. Di Maluku, seluruh Kepulauan Sula di Maluku Utara, 90-100% wilayah daratannya terbagi habis menjadi kampung tambang. Kemudian, terjadi kehancuran sabuk mangrove (hutan bakau) di Papua. Jadi, di balik cerita yang tidak dituturkan dalam debat, ada kekerasan yang sangat mendebarkan, yang merupakan wajah masa depan, paling tidak dalam 10 tahun ke depan dari seluruh kepulauan. Kekerasan yang dimaksud ialah kekerasan yang terjadi akibat dari ekspansi kapital.

Mengenai persoalan energi, Hendro menyatakan bahwa pembangkitan dan alokasi energi untuk reproduksi sebuah organisme merupakan jantung dari persoalan yang sekarang digunakan dalam berbagai kajian ekonomi politik serta metabolisme sosial. Menurut Hendro, pertukaran energi dan bahan-bahan alam untuk reproduksi masyarakat manusia sekarang lebih digenjot bukan untuk melayani kebutuhan reproduksi itu sendiri, tetapi untuk akumulasi nilai yang immaterial. Hendro menuturkan bahwa saat ini kita tengah berada di dalam suatu tawanan dari ekonomika energi dan ekonomika SDA yang bertujuan agar proses ekstraksi dan konversi energi itu berjalan seperti biasa. Kemudian, Hendro juga menekankan bahwa cerita mengenai infrastruktur yang saat ini dibangun untuk melayani “financial extraction” dari publik ke swasta/korporasi, tidak pernah dituturkan ke publik. Terkait dengan paparan kedua capres, menurut Hendro, semua kata-kata kunci terkait berbagai persoalan tersebut tidak dikeluarkan sama sekali oleh kedua capres, Jokowi dan Prabowo. (Fathimah Fildzah Izzati)