Tahun 2010

Workshop Bidang Politik Nasional Pusat Penelitian Politik LIPI “Penataan Kembali Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum di Indonesia” Hotel Santika, Jakarta, 13 April 2010

Kategori: Tahun 2010
Bidang Perkembangan Politik Nasional- Pusat Penelitian Politik LIPI, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 mengadakan workshop nasional yang bertemakan “Penataan Kembali Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum di Indonesia yang bertempat di Hotel Santika, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para peneliti P2P LIPI, serta peserta yang berasal dari anggota Komisi II DPR RI, pengamat politik, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota parpol, dan lainnya. Acara dibuka oleh Dra.Sri Yanuarti selaku Kepala Bidang Perkembangan Politik Nasional P2P LIPI. Pembicara dalam workshop tersebut adalah; Ferry Mursyidan Baldan, M.Si .yang membahas tentang “UU Partai Politik”, Drs. Arbi Sanit tentang “Reformasi Sistem Partai: Dari Pluralisme ke Mayoritarianime” dan Prof.Dr.Syamsuddin Haris,M.Si.tentang “UU Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu”. Selaku moderator dalam diskusi adalah Prof.Dr.Ikrar Nusa Bhakti.

Dalam kegiatan tersebut pembicara pertama memaparkan tentang “Penataan Sistem Kepartaian dan Pemilu Menyongsong Pemilu 2014”. Menurutnya, ada beberapa dasar pemikiran yang menjadi pokok pembicaraan, diantaranya penyederhanaan sistem kepartaian, peningkatan fungsi parpol, efektifitas lembaga perwakilan, Mmdahnya sistem pemilihan, meningkatnya derajat keterwakilan/kualitas personal serta penegasan “political cost” dengan “money politics”. Mantan anggota Komisi II DPR RI untuk periode 2004-2009 ini juga membahas berbagai agenda isu mengemuka dalam pembahasan regulasi pemilu lalu, serta langkah antisipasinya.

Sementara itu Drs. Arbi Sanit sebagai pembicara kedua memaparkan tentang ”Reformasi Sistem Partai: Dari Pluralisme ke Mayoritarianime” Pengamat politik dan mantan dosen Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia ini membahas empat hal yang berkaitan dengan perlunya perspektif atau paradigma, yang tepat untuk memberikan arahan bagi penentuan strategi dan penyusunan rencana serta pelaksanaan pembaharuan sistem kepartaian. Keempat hal tersebut yakni pertama, pembaharuan kepartaian, berpeluang mencapai tujuannya, bila didasarkan kepada prinsip demokrasi minimalis. Kedua, fungsi kehidupan politik bukan sebagai panglima, akan tetapi mesti sebagai pengelola dengan maksud menyederhanakan aspek kehidupan lainnya ke dalam struktur dan proses politik, berdasar kepentingan dan nilai rakyat yang beraneka warna. Ketiga, mekanisme untuk mewujudkan fungsi tersebut adalah mayoritarianisme, tidak lagi pluralisme kepartaian, dan keempat, bingkai bagi semua aspek perspektif tersebut ialah presidensialisme, tidak lagi semi presidensialisme apalagi parlementarianisme.

Profesor Dr. Syamsuddin Haris, M.Si. selaku pembicara ketiga, berpandangan bahwa meskipun Bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu 2009, baik pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilihan Presiden dan Wapres, namun banyak terjadin penurunan kualitas dibandingkan dengan pemilu tahun 2004. Selanjutnya, dia juga berpendapat bahwa untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu pada periode mendatang perlu adanya perubahan terhadap UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diantaranya melalui; pertama, adanya perpanjangan masa persiapan pemilu; kedua, peninjauan kembali Bawaslu yang bersifat permanen; ketiga, adanya perubahan sistem seleksi calon anggota KPU; keempat, Perubahan sistem seleksi KPU Daerah; kelima, perubahan struktur kewenangan KPU dan Dewan Kehormatan KPU; keenam, peningkatan kapasitas Setjen/Sekretariat KPU. Selain itu Profesor Dr. Syamsuddin Haris M.Si. yang juga Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI membahas tentang pokok-pokok pikiran perubahan sistem pemilu.

Dalam penutupnya Prof.Dr.Syamsuddin Haris,M.Si berharap agar kegiatan workshop yang telah dilakukan dapat menjadi sarana perbaikan Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum di Indonesia. (Anggih Tangkas Wibowo/ Editor Tamu: Sri Yanuarti)