Tahun 2010

Seminar Intern Pusat Penelitian Politik LIPI: “Pilkada Langsung dan Konflik Walikota dan DPRD: Pelajaran dari Pengalaman Kota Depok (2006-2007)”

Kategori: Tahun 2010
Banyak studi yang sudah dilakukan untuk mengkaji pemilihan kepala daerah secara langsung sejak diberlakukan pada tahun 2005. Umumnya penelitian tersebut menyoroti dinamika politik yang terjadi dalam penyelengaraannya, antara lain mengenai konflik dalam pelaksanaan tahapan pilkada, terutama dalam penetapan hasil, menurunnya pengaruh partai dan menguatnya faktor figur, dan pengaruh kampanye media. Salah satu topik yang masih relatif jarang dikaji adalah mengenai dampak dari hasil pilkada langsung terhadap kualitas pemerintahan daerah.

Berkaca dari berbagai daerah yang telah menyelenggarakan pilkada hingga akhir tahun 2007, pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata tidak secara otomatis mewujudkan harapan tersebut. Di banyak daerah konflik antara kepala daerah dan DPRD yang tak kalah rumit juga tetap terjadi, seperti terjadi di Kota Depok, yang mengalami konflik tidak hanya pada saat penyelenggaraan pilkada, tetapi juga setelah walikota terpilih dilantik. Dalam Pilkada tahun 2005 pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra, yang diusung oleh PKS berhasil memperoleh suara tertinggi. Setelah melalui sengketa yang berjalan cukup alot dan kontroversial, akhirnya pasangan tersebut ditetapkan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2006-2011. Belum berjalan satu tahun Kepala Daerah terpilih menghadapi usaha pemakzulan yang bermula dari pengajuan hak interpelasi. Ketegangan-ketegangan yang menyertai proses politik di DPRD ini telah menghambat walikota yang praktis hanya didukung oleh sekitar 27% kursi di DPRD dalam menjalankan program pembangunan yang telah diamanatkan oleh RPJMD.

Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab konflik antara walikota dan DPRD Kota Depok, antara lain terganggunya akses materiil anggota dewan sejak Nur Mahmudi Ismail dilantik menjadi Walikota Depok, adanya kendala komunikasi antara Walikota dengan lima fraksi di DPRD, serta polarisasi PKS dan non-PKS yang banyak dipengaruhi oleh perbedaan karakter antara keduanya. Polarisasi ini terjadi sejak penyusunan pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan berlanjut hingga pembentukan koalisi pencalonan menjelang Pilkada 2005 dan sengketa hasil perhitungan suara.
 
Konflik yang bersumber pada beberapa hal tersebut menjadi semakin mendalam ketika walikota tidak memiliki dukungan mayoritas di DPRD. Kelima fraksi non PKS berupaya menggunakan hak-hak DPRD yang sebenarnya sangat mungkin berujung pada pemberhentian Walikota. Menurut Wawan Ichwanudin, S.IP, M.Si, peneliti bidang lokal yang menjadi narasumber dalam seminar intern hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 di ruang seminar P2P lantai 11 Gedung Widya Graha LIPI ini, situasi pemerintahan yang terbelah tersebut lebih berperan sebagai setting yang menjadikan konflik berlangsung sangat mendalam dan bukan penyebab langsung dari konflik. Di banyak daerah situasi pemerintahan yang terbelah tidak menyebabkan konflik. Ini sedikit berbeda dengan beberapa sarjana Ilmu Politik yang melihat faktor ini sebagai biang keladi konflik.

Komplikasi sistem presidensial di tengah sistem multipartai di tingkat nasional, yang terbukti telah menimbulkan konflik yang menghambat kinerja pemerintahan juga ditemukan di tingkat lokal. Karena itu, upaya untuk memperkuat model pemerintahan presidensial, baik di tingkat lokal maupun nasional, mau tidak mau harus menyertakan pembenahan sistem kepartaian ke arah yang lebih sederhana. Selain pembenahan kelembagaan, setidaknya ada dua agenda lain yang harus dilakukan, yaitu mendorong perilaku elit politik yang lebih bertanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga mereka dapat secara aktif mengawasi pemimpin yang mereka pilih untuk menjalankan tugas mereka. (Prayogo)