Tahun 2010

Seminar Intern Pusat Penelitian Politik LIPI: “Pergeseran Peran Perempuan Minang di Sumatra Barat”

Kategori: Tahun 2010

Perbedaan pendapat tentang peran atau posisi perempuan Minang di Sumatra Barat, dihasilkan oleh dua generasi yang berada dalam satu payung sosial budaya yang sama, tetapi perbedaan ini terjadi karena generasi tersebut hidup dalam kurun waktu yang berbeda sehingga mengakibatkan pandangan mereka menjadi berbeda. Perbedaan pendapat ini sering menimbulkan banyak pertanyaan dan konflik diantara masyarakat Minang di Sumatra Barat. Pengaruh modernisasi budaya juga dilihat sebagai pemicu timbulnya pergeseran peran perempuan Minang di Sumatera Barat.  Isu-isu di atas menjadi latar belakang dari topik yang disampaikan dalam “Seminar Intern” pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2010 oleh Septi Satriani, S.Ip dengan makalahnya yang berjudul “Pergeseran Peran Perempuan Minang di Sumatera Barat.” Pertanyaan besar yang menjadi sentral dari diskusi adalah dinamika peran perempuan Minang dahulu dan sekarang di Sumatra Barat. Acara tersebut dihadiri oleh peneliti-peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

Peneliti yang memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik  dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini, mendasarkan penelitiannya pada temuan lapangan ketika dia melakukan penelitian pada Bulan Juli 2009 di Sumatra Barat. Pembicara menguraikan mengenai lanskap sosial di Sumatra Barat. Lanskap sosial Sumatra Barat ini, sebagai usaha memberi gambaran bagaimana sistem matrilinial membingkai peran dan posisi perempuan. Menurutnya, adanya pergeseran peran perempuan Minang juga disebabkan oleh modernisasi dan pergeseran adat di Sumatera Barat dan perubahan adat pada sistem budaya lama, dimana adanya perubahan dari rumah Gadang ke rumah Rakyat (Parlemen) dari segi kepemimpinannya.

Menurut Septi, ada tiga  hal penting dalam penjelasan terkait tentang pergeseran peran perempuan Minang di Sumatra Barat. Pertama, peran perempuan Minang yang dahulu direpresentasikan oleh rumah gadang tidak serta merta bisa ditransformasikan ke dalam peran politik di parlemen meski perempuan tersebut menjadi wakil daerah pilihan yang kemungkinan adalah daerah asalnya. Peran ini  disebabkan dahulu peran dan posisi perempuan Minang dalam rumah gadang ditopang oleh kuatnya hubungan dan ikatan keluarga yang masih berada dalam satu garis keturunan. Kedua, peran perempuan Minang dalam rumah gadang hanya mewakili komunitas ‘terbatas’ dalam satu ikatan kekerabatan, sementara dalam rumah rakyat (parlemen) perempuan tersebut mewakili komunitas yang jauh lebih besar bahkan yang kemungkinan besar tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan perempuan yang bersangkutan. Ketiga, jumlah perempuan Minang dalam rumah gadang dengan masyarakat yang dinaunginya cukup berimbang termasuk dengan laki-laki yang berada dalam naungan rumah gadang tersebut. Sementara itu jumlah perempuan Minang dalam rumah rakyat (parlemen) tidak sebanding dengan jumlah masyarakat perempuan Minang yang mesti mereka wakili.

Dalam paparannya yang terakhir, Septi mengemukakan bahwa untuk mengembalikan peran mereka seperti masa lalu tidaklah mudah dan mungkin tidak akan bisa karena segala pranata yang mendukung perwujudan itu (sistem kekerabatan, kehidupan sosial ekonomi politik budaya adat yang berbeda) sudah banyak mengalami pergeseran. (Anggih Tangkas Wibowo)