Demokratisasi dan Fenomena Kebangkitan Politik Islam di Timur Tengah PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Muhammad Fakhry Ghafur   
Selasa, 03 April 2012 10:17
Sudah setahun gelombang revolusi atau yang lebih dikenal dengan “Arab Spring” menerjang negara-negara Timur Tengah. Satu persatu para diktator di kawasan tersebut tumbang akibat protes warga yang menghendaki adanya perubahan baik sosial, politik dan ekonomi. Dimulai dari rezim Ben Ali di Tunisia yang telah berkuasa selama 23 tahun, lalu disusul dengan tumbangnya Husni Mubarok di Mesir yang telah berkuasa selama kurang lebih 33 tahun. Kemudian  revolusi merambah ke Libya dan berhasil meruntuhkan rezim Khadafi yang telah berkuasa selama 33 tahun. Hingga akhirnya gelombang revolusi dapat melengserkan rezim Ali Abdullah Saleh di Yaman. Bahkan, angin revolusi tersebut disinyalir akan berhembus lebih kencang lagi sampai menerpa Suriah, Jordania dan Bahrain. Berbagai media massa menyebut fenomena tersebut sebagai sebuah gelombang demokratisasi baru yang pernah melanda dunia. Seorang pakar politik Internasional, Samuel P.Huntington dalam bukunya The Third Wave : Democratization in the late twentieth century (1991, 17), melukiskan fenomena demokratisasi yang pernah melanda dunia. Gelombang pertama (1828-1926) dipicu dengan terjadinya revolusi industri, revolusi Perancis dan revolusi Amerika Serikat. Gelombang demokratisasi tersebut akhirnya berhasil mempengaruhi negara-negara di Eropa Timur dan Selatan. Gelombang kedua (1943-1962), ditandai dengan kemenangan sekutu atas Jerman, Italia dan Jepang. Sedangkan gelombang ketiga dimulai ketika terjadinya revolusi bunga di Portugal pada tahun 1974, yang kemudian menjalar ke beberapa negara, seperti Yunani, Spanyol, Amerika Latin dan Asia. Namun, pada saat dunia tengah dilanda gelombang demokratisasi, Timur Tengah justru luput dari gelombang demokratisasi tersebut dimana mayoritas negara masih dipimpin oleh para diktator, baik dari kalangan militer maupun partai tunggal. Pada saat itu gerakan Islam belum muncul sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan, bahkan kelompok ini kerap mendapat tekanan dan intimidasi dari para rezim. Pasca revolusi, dunia Arab yang mayoritas penduduknya muslim mempunyai peluang menjadi kawasan yang demokratis. Bahkan, berdasarkan laporan Economist Intellegence Unit (EIU), pada tahun 2011 negara-negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Maroko, Libya dan Yaman mengalami peningkatan indeks demokrasi secara signifikan.

Kebangkitan Politik Islam
Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara telah merubah peta politik di kawasan tersebut menjadi lebih demokratis. Beberapa negara seperti Tunisia, Mesir dan Maroko sukses menggelar pemilu pertamanya. Yang menarik dalam perayaan pesta demokrasi tersebut adalah munculnya partai-partai Islam sebagai kekuatan baru di pentas politik Regional. Tunisia merupakan negara pertama yang menyelenggarakan pemilu pasca revolusi. Hasil akhir perhitungan suara menunjukkan partai An-Nahdhah memperoleh suara signifikan dengan meraih 89 kursi dari 217 kursi yang diperebutkan mengungguli partai lainnya seperti Partai Kongres (CPR) yang memperoleh 29 kursi dan Ar-Ridha Asy-Sya’biyyah dengan 26 kursi. An-Nahdhah merupakan partai berasaskan Islam yang didirikan oleh Rashid Al-Ghannushi pada tahun 1981 terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1928. Disamping itu agenda politik partai An-Nahdhah yang sesuai dengan agenda revolusi Tunisia dalam memberantas korupsi dan pemulihan krisis ekonomi menjadikan partai ini banyak dipilih rakyat selain daripada coraknya yang Islami namun moderat.

Sama halnya dengan yang terjadi di Tunisia, Mesir pun menggelar pemilu yang diselenggarakan sejak 28 November 2011. Hasil akhir pemilu untuk memilih majelis rendah (Majlis Asy-Sya’biyyah yang diumumkan Komisi Pemilu Mesir pada 21 Januari 2012 menunjukkan kemenangan partai-partai Islam. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang merupakan representasi dari Ikhwanul Muslimin memperoleh 235 kursi atau 47,18 persen. Partai An-Nur dari kalangan Salafi memperoleh 121 kursi. Sedangkan partai Al-Wafd yang berhaluan liberal hanya memperoleh 42 kursi. Sementara partai aliansi Mesir meraih sekitar 33 kursi. Keberhasilan FJP tersebut merupakan yang pertama kali dalam sejarah politik mesir sejak gerakan Ikhwanul Muslimin dilarang terjun dalam kancah politik. Dengan kemenangan tersebut FJP pun mempunyai peluang untuk menggolkan Khairat As-Satir, tokoh yang diusungnya sebagai presiden Mesir pada Pemilu presiden bulan Mei mendatang. 

Berbeda dengan yang terjadi di Tunisia dan Mesir yang menyelenggarakan pemilu setelah lengsernya rezim, di Maroko pelaksanaan pemilu berlangsung tanpa adanya pergantian kepemimpinan. Setelah terjadinya protes besar-besaran yang terjadi di beberapa kota pertengahan Februari 2011, Raja Muhammad VI langsung merespons tuntutan para demonstran untuk mempercepat penyelenggaraan pemilu dan melakukan amandemen konstitusi yang memberikan kebebasan kepara rakyat untuk berpartisipasi dalam politik. Sejak penyelenggaraan pemilu pertama tahun 1963, partai Islam belum menunjukkan kekuatan yang signifikan. Namun, pada penyelenggaraan pemilu 25 November 2011, partai Islam mulai menunjukkan kekuatannya. Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang mewakili kelompok Islam berhasil memperoleh suara terbanyak dengan memperoleh 107 kursi atau 27 persen dari total 395 kursi menggeser dominasi partai Istiqlal yang beraliran nasionalis. Dengan kemenangan tersebut, pemimpin PJD Abdelillah Benkirane menjadi perdana menteri untuk pertama kalinya. Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) merupakan partai Islam moderat yang didirikan pada tahun 1967. 

Begitu juga di Libya, Suriah, Bahrain dan Yaman walaupun pemilu di negara-negara tersebut belum diselenggarakan, namun indikasi menguatnya pengaruh Islam sudah nampak kepermukaan. Gerakan-gerakan Islam serempak menyatakan akan menetapkan Syariah Islam sebagai hukum negara. Gerakan Ikhwanul Muslimin di Libya misalnya yang belum lama ini menggelar kongres, menganjurkan para anggotanya untuk bergabung dengan partai yang menjadikan Islam sebagai tujuannya.

Kemenangan partai-partai Islam di beberapa negara Timur Tengah tersebut tidak terlepas dari peran para aktivisnya yang berhasil meraih simpati rakyat setelah sebelumnya kerap mendapatkan tindakan kekerasan dan intimidasi para rezim. Pendiri Partai An-Nahdhah di Tunisia misalnya Rashid Al-Gannushi pernah mengasingkan diri ke eropa setelah rezim Ben Ali melarang partai An-Nahdhah pada 1981, sampai dapat muncul kembali setelah terjadinya revolusi tepatnya pada 1 Maret 2011. Begitu juga di Libya Mesir, Suriah, Bahrain dan Yaman gerakan Islam senantiasa menjadi sasaran kekerasan  rezim yang berkuasa. Namun, tindakan represif para rezim yang didukung Barat tersebut justru dimanfaatkan kelompok Islam untuk melakukan restruktur organisasi dan kegiatan sosial, hingga gerakan tersebut muncul dan menjadi kekuatan penting seiring dengan proses demokratisasi di Timur Tengah.

Tantangan Pemerintahan Baru
Revolusi 2011 yang melanda berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika Utara telah mengguncang perekonomian dikawasan tersebut, bahkan krisis politik yang berkelanjutan di Libya, Suriah, Bahrain, Yaman maupun Teluk Persia bisa berdampak terhadap perekonomian global. Akibat krisis politik tersebut harga minyak sempat menyentuh level USS 120-150/barel. Kenaikan harga minyak tersebut merupakan konsekuensi dari krisis politik yang terjadi, mengingat Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak terbesar dan rute pelayaran kunci minyak dan gas dunia. Disamping itu, pergolakan tersebut menimbulkan kekhawatiran kalangan investor global hingga memicu pergerakan bursa saham. Bursa-bursa saham dunia pun menurun akibat semakin memanasnya iklim politik di Timur Tengah. Memang, sebelum terjadinya revolusi, Timur Tengah merupakan kawasan kaya jika dilihat dari Produk Domestik Bruto (GDP) dan produksi minyaknya. (Arab Human Development Report, 2002). Belakangan, kebijakan-kebijakan rezim yang tidak pro-rakyat seperti pengurangan subsidi menjadikan semakin mahalnya harga komoditas dan angka pengangguran mengalami peningkatan. Data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menunjukkan bahwa sejak 2009, angka kemiskinan di Timur Tengah semakin meningkat. Di Mesir Angka kemiskinan mencapai 40 persen atau sekitar 30,8 juta jiwa. Sedangkan di Suriah, jordania dan Yaman kemiskinan meningkat hingga mencapai 33-45 persen. (Adnan Khan, 2011). Angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintahan baru di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.       

Pasca pemilu, pemerintahan baru yang didomonasi kelompok Islam memilih untuk mengedepankan agenda reformasi di berbagai bidang terutama ekonomi. Partai Kebebasan dan Keadilan di Mesir misalnya, mendukung terciptanya pasar bebas dan akan bekerjasama berbagai pihak dalam rangka mengembangkan jaringan bisnis dan pariwisata Timur Tengah. Disamping itu, petinggi partai An-Nahdhah Tunisia yang menjadi perdana menteri, Hamadi Jebali menyatakan pemerintahan baru yang dipimpinnya akan fokus pada pemulihan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain dikawasan Timur Tengah dan Eropa. Sementara Abdelilah Benkirane sebagai pemimpin baru Maroko berjanji akan meningkatkan ekonomi negaranya termasuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, meningkatkan upah bagi buruh, menciptakan stabilitas nasional. Demikian halnya pemerintahan baru Libya pimpinan Abdurrahim Al-Kib menyatakan siap membentuk negara demokratis dan akan bekerjasama dengan Uni Afrika dan negara-negara Arab lainnya untuk memulihkan perekonomian negara terutama dalam melanjutkan program-program African Economic Community (AEC).

Saat ini masyarakat internasional tengah menantikan hasil yang akan dicapai dari berbagai agenda reformasi pemerintahan baru negara-negara di Timur Tengah.  Pemerintahan baru tersebut seyogyanya tetap fokus pada pemulihan ekonomi seperti mengoperasikan kembali ladang-ladang minyak yang sempat terhenti akibat krisis politik, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Tengah lambat laun akan meningkat. Lembaga reaserch seperti The economist and Group Head of Global Research memperediksikan bahwa pada tahun 2012 disaat ekonomi Barat mengalami penurunan akibat krisis finansial,  ekonomi Asia dan Timur Tengah justru akan mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya produksi minyak Timur Tengah. (Muhammad Fakhry Ghafur)