Mentawai dan Refleksi Daerah Kepulauan Indonesia PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga   
Senin, 23 Juli 2012 12:02

Pemerintah akhirnya secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (Media Indonesia, 13 Juli 2012). Dari sumber yang sama disebutkan bahwa pemberlakuan RUU ini disinyalir akan menabrak aturan perundangan yang lain, bahkan dengan hukum laut internasional. Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) itu sendiri sebelumnya telah disetujui oleh seluruh Fraksi DPR RI pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis 5 April 2012, untuk diajukan pada Sidang Paripurna dan ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Meskipun RUU ini akhirnya ditolak pemerintah, namun ada pesan menarik dari munculnya RUU ini, yaitu bahwa aturan-aturan yang ada selama ini sebenarnya belum mampu “dinikmati” oleh daerah kepulauan atau seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Pansus RUU PPDK, Edison Betaubun, bahwasanya gagasan memberi perhatian ke daerah kepulauan dan perbatasan belum pernah direalisasikan dengan konsisten (Media Indonesia, 13 Juli 2012).

Dalam laporan singkat Rapat Panitia Kerja Penyusunan RUU tentang Perlakuan Khusus Daerah Kepulauan, 12 Januari 2012, telah diputuskan bahwa pengertian daerah kepulauan dapat berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Daerah kepulauan yang dimaksud tidak terbatas hanya yang terdapat di provinsi kepulauan, namun termasuk kabupaten atau kota yang bercirikan kepulauan sehingga, sebagaimana juga disebutkan dalam laporan tersebut, seperti Kabupaten Mentawai yang terdiri dari banyak pulau dapat terakomodir kepentingannya. Tulisan ini mencoba merefleksikan bagaimana kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu daerah kepulauan di Indonesia dan sejauh mana perhatian terhadap wilayah kepulauan ini sudah diberikan oleh pemerintah.

Kabupaten Kepulauan Mentawai berdiri pada 12 Oktober 1999 melalui UU RI No. 49 Tahun 1999. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 kecamatan, 43 desa, 202 dusun, yang tersebar di empat pulau besar, yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Namun demikian, setelah hampir tiga belas tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk, wilayah ini masih tertinggal dengan sarana transportasi, komunikasi, dan infrastruktur yang sangat minim, termasuk tingkat pendidikan dan fasilitas kesehatan masyarakatnya. Setidaknya, kondisi inilah yang penulis rasakan selama kunjungannya di  Mentawai pada 15-24 April 2012, bagaimana ketidakpastian dan keterbatasan kebutuhan mendasar dialami oleh masyarakat. 

Transportasi di kabupaten kepulauan ini tentu sangat tergantung pada transportasi laut, baik antar pulau maupun menuju ibukota provinsi. Sarana transportasi yang tersedia mulai dari kapal laut kayu (KM. Simasin, KM. Nade, dan KM. Sumber), KM. Ambu-Ambu milik ASDP, dan boat. Namun cuaca yang seringkali tidak pasti, menyebabkan jadwal pelayaran pun tidak dapat dipastikan, apalagi jika terjadi badai. Seperti yang penulis lihat sendiri bagaimana serombongan penumpang boat menuju Siberut yang terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanan karena boat yang mereka tumpangi tidak mampu melawan ganasnya ombak. Dengan baju dan barang yang basah kuyup mereka kembali menuju Tuapejat dan mencari penginapan untuk malam itu sambil menunggu bersahabatnya cuaca. 

Jumlah kapal yang ada juga sangat terbatas untuk daerah kepulauan yang luas seperti Mentawai. Kapal yang ada harus melayani rute ke empat pulau besar secara bergantian. Akibatnya, masing-masing rute hanya dilayani satu kali dalam satu minggu. Sebagai contoh, KM. Ambu-Ambu melayani rute Padang-Tuapejat (ibukota Kabupaten) satu kali dalam seminggu, yaitu hari Minggu sore berangkat dari Padang dan kembali pada hari Senin sore ke Padang. Sementara itu, medan yang dihadapi tidak mudah dan acapkali badai menghadang tiba-tiba, menyebabkan kapal seringkali mengalami kerusakan. Padahal idealnya, dengan jumlah pulau besar dan lalu lintas yang tinggi dari dan ke ibukota provinsi maupun antar pulau, sudah saatnya Mentawai mendapat tambahan armada dan pengaturan rute untuk masing-masing kapal. Baru-baru ini, tepatnya pada 17 Juli 2012, KM. Simasin, salah satu kapal laut kayu, dalam rute Sikabaluan (Siberut)-Padang terombang-ambing di laut lepas selama tujuh jam akibat kerusakan mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tentu menyisakan trauma dan keprihatinan bersama yang tak lain akibat dari terbatasnya kapal sementara banyak dan beratnya rute yang harus ditempuh. 

Hanya ada satu maskapai penerbangan yang melayani rute Padang-Rokot (Sipora) dengan jadwal penerbangan dua kali dalam seminggu. Jika pesawat sedang dalam pemeliharaan, sudah dipastikan tidak ada jalur transportasi udara yang bisa digunakan sebagaimana pengalaman yang kami alami di awal keberangkatan menuju Mentawai. Pada perjalanan pulang menuju Padang akhirnya saya bersama tim bisa “menikmati” penerbangan ini, setelah beberapa bulan pesawat tidak terbang. Sekali lagi kami melihat keterbatasan infrastruktur bandara yang dalam pandangan kami sebagai orang awam kurang representatif dengan landasan pacu yang pendek dan berada di tepi pantai. Menuju bandara ini kita harus naik boat yang ditempuh hampir satu jam dari ibukota kabupaten. 

Sarana komunikasi merupakan keterbatasan lain yang harus dihadapi masyarakat di Mentawai. Sinyal komunikasi dari telepon selular rasa-rasanya sebagai suatu kemewahan. Bagaimana tidak, untuk memperoleh sinyal kami harus berjalan menuju pelabuhan Tuapejat atau ketika berada di kilometer 4 (sebutan masyarakat sebagai penunjuk jalan). Lepas dari kedua wilayah tersebut, hampir dipastikan tidak ada sinyal komunikasi. Demikian pula halnya dengan jaringan telepon rumah dari Telkom yang tidak berfungsi. Padahal, wilayah kabupaten kepulauan Mentawai merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana gempa dan tsunami di mana kebutuhan komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat vital. Bisa dibayangkan kesulitan yang dihadapi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di kilometer 9 dan tidak memperoleh sinyal. Seperti pada gempa 11 April 2012 lalu, meskipun BPBD mempunyai fasilitas dari BMKG namun informasi yang diterima terlambat karena fasilitas tersebut menggunakan sinyal seluler. Satu-satunya jalur komunikasi yang bisa diandalkan adalah komunikasi radio SSP (handy talkie) dan handphone satelite yang dimiliki oleh sebagian aparat desa. 

Tak cukup terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi, Mentawai juga dihadapkan pada keterbatasan bahan bakar minyak (BBM). Tidak ada SPBU di kabupaten ini apalagi pengecer di pinggir jalan. Seminggu sekali atau bisa jadi lebih dari satu minggu bila cuaca tidak memungkinkan, kapal pengangkut BBM datang dari Padang. BBM kemudian disalurkan ke pangkalan-pangkalan yang ada di beberapa titik. Seperti yang penulis alami di Pulau Sipora, misalnya, setelah empat hari berada di sana akhirnya kapal pengangkut BBM datang. Berita kedatangan kapal ini seolah menjadi oase di tengah dahaga akan BBM. Antrean motor di beberapa pangkalan tentu menjadi pemandangan pada hari itu. Bagaimana tidak, kedatangan kapal yang tidak menentu dan terbatasnya kuota yang bisa dijual kepada masyarakat membuat masyarakat berlomba untuk mengisi persediannya, terutama paling cepat untuk satu minggu kemudian. Selama penulis berada di sana, alhasih tidak bisa berencana terlalu banyak karena semua tergantung ada tidaknya BBM. Hal ini tentu berimbas pada harga. Dalam kondisi normal ketika pasokan bensin baru datang, harga satu liternya mencapai Rp.6000-Rp.7.000. Namun, jika pasokan sedang langka harga satu liternya bisa mencapai Rp.12.000-Rp.15.000. Hal ini bukan hanya dialami masyarakat, melainkan juga seluruh kendaraan operasional dinas-dinas yang ada di Mentawai. 

Listrik pun mengalami hal yang hampir sama. Selama delapan hari berada di Sipora, kami beberapa kali mengalami pemadaman listrik dan berlangsung cukup lama. Ada yang berlangsung mulai pukul 08.00 pagi hingga sore atau pukul 13.00-17.00 WIB. Pemadaman tersebut biasanya didahului oleh selebaran dari PLN yang ditempel di kantor-kantor pemerintahan atau kantor-kantor lainnya. Namun kadang pemberitahuan itu tidak diketahui masyarakat yang jarang mengakses tempat-tempat umum, seperti halnya yang diakui pemilik tempat penginapan kami yang mengaku tidak mengetahui pemadaman listrik yang terjadi.

Padahal, sebagai wilayah kepulauan yang memanjang di sisi paling barat Pulau Sumatera dan dikelilingi Samudera Hindia, Mentawai juga rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Betapa tidak, mengutip hasil studi pakar gempa LIPI, Danny Hilman, wilayah barat Sumatera sering terjadi gempa karena posisinya di sepanjang jalur tumbukan dua lempeng bumi, di mana lempeng (Samudra) Hindia bergerak menunjam ke bawah lempeng (benua) Sumatera. Belum lekang dari ingatan ketika pada 25 Oktober 2010, bencana tsunami yang diawali gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter (SR) melanda wilayah Kepulauan Mentawai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat korban meninggal dunia mencapai 456 jiwa, ditambah kerugian harta benda dan kerusakan fisik serta sarana dan prasarana umum. Sebagaimana prediksi para ahli gempa sejak bertahun-tahun lalu, Mentawai masih dihadapkan pada potensi gempa besar, yaitu mega thrust Mentawai yang berpusat di zona subduksi dan diperkirakan akan terjadi dengan pusat gempa berada di bawah Siberut-Sipora-Pagai Utara. 

Sepakat dengan pernyataan Ade Edward, Manajer Pusat Kendali Operasi Penanggulangan Bencana Sumatera Barat (Kompas, 25 Mei 2012) bahwa Mentawai seharusnya menjadi prioritas karena tiga hal, yaitu sebagai daerah tertinggal, daerah perbatasan terluar Indonesia, dan wilayah yang rawan bencana, sekaligus benteng pertahanan tsunami untuk Sumatera Barat. Sudah saatnya Mentawai diberikan perhatian lebih dan prioritas untuk mengatasi keterbatasan kebutuhan mendasar yang mereka masih hadapi hingga kini, baik itu pasokan BBM, listrik, transportasi, sinyal komunikasi, yang kesemuanya adalah juga kebutuhan vital di saat bencana. Berbicara pengurangan resiko bencana, terutama untuk Mentawai, tidak bisa tidak harus berbicara tentang keterbatasan ini.

Apa yang dialami Kabupaten Kepulauan Mentawai mungkin juga dialami oleh daerah kepulauan lainnya di Indonesia. Kesamaan ini justru menunjukkan bahwa daerah kepulauan belum menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Hal yang ironis ketika kita justru mengakukan diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Kita saksikan sendiri bagaimana pembangunan selama ini sangat terpusat ke daratan. Pemerintah lebih memilih membangun dan memperbanyak jembatan-jembatan yang menghubungkan antar pulau daripada meningkatkan kualitas dan kuantitas kapal-kapal penyeberangan dan pelabuhan. Pembangunan Jembatan Selat Sunda menjadi salah satu contoh nyata betapa prioritas pembangunan pemerintah mengabaikan aspek maritimnya. 

Sudah saatnya pemerintah, terutama pemerintah pusat, berbenah dan memberikan perhatian dan prioritas khusus kepada daerah kepulauan. Affirmative action bagi daerah kepulauan yang tertinggal penting dan perlu diberikan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Pertama, dukungan dalam bentuk anggaran dan kebijakan. Setidaknya hal ini dilakukan untuk kebutuhan vital masyarakat kepulauan, seperti penguatan sinyal komunikasi; penentuan pasokan BBM berdasarkan jarak bukan jumlah penduduk; serta penambahan armada transportasi antar pulau dan menuju ibukota propinsi. Di samping itu yang juga penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, baik melalui beasiswa ataupun jalur khusus penerimaan. 

Kedua, perubahan mindset pemerintah dalam memandang wilayah dan kebutuhan rakyatnya. Sudah waktunya pemerintah kembali ke ”kodrat”-nya sebagai negara kepulauan. Harus diakui pola pikir pemerintah saat ini sangat berorientasi daratan. Untuk wilayah kepulauan seperti Mentawai ini, misalnya, jelas bukan mobil yang dibutuhkan, tetapi transportasi laut yang menunjang lalu lintas antarpulau. Memang cost-nya lebih besar, namun bukankah ini konsekuensi dari sebuah negara kepulauan itu sendiri? Skala prioritas jelas dibutuhkan dalam hal ini. (Lidya Christin Sinaga)

 
HAK CIPTA: Seluruh artikel yang ada di website ini Boleh diperbanyak atau dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Herbarium Bogoriense LIPI, Lantai IV
Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Bogor, Jawa Barat 16122
Telp/Fax: (0251) 8321038  | Email: politik@mail.lipi.go.id
Copyright © 2009. All Rights Reserved.