Menilik Perbatasan Indonesia-Filipina: Pulau Miangas PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo   
Selasa, 17 Januari 2012 15:43

Pasca Krisis Finansial Global 2008, dunia kini semakin memperhitungkan kawasan Asia Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global. Kerjasama Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang dulu bergerak relatif stagnan kini menunjukkan kemajuan dengan ditandatanganinya Trans-Pacific Partnership Agreement oleh beberapa negara anggota, yang digadang-gadang sebagai langkah awal perdagangan bebas di kawasan ini. Selain itu, negara-negara di Asia Timur yang merupakan bagian dari kawasan ini juga mempererat kerjasama melalui East Asia Summit. Untuk mendukung peningkatan peran kawasan Asia Pasifik dalam dunia internasional, Indonesia menyiapkan Sulawesi Utara sebagai salah satu pintu gerbang ke kawasan. Sehingga sudah seharusnyalah wilayah ini diperhatikan secara lebih serius, terutama pulau-pulau yang langsung berbatasan dengan dunia luar. Namun, hal ini bertolak belakang dengan kondisi pulau paling utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina, Miangas. Prasyarat standar sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Pasifik belum terpenuhi secara layak. Jangankan untuk memberikan pelayanan terhadap tamu dari luar, untuk mencukupi kebutuhan primernya pun Pulau Miangas masih kesulitan.

Pentingnya Pulau Miangas

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pulau-pulau di perbatasan memiliki peran yang sangat vital. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 pasal 47 ayat 1, negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI. Jika Pulau Miangas lepas, Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang luas berikut sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, Pulau Miangas juga menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada zaman dulu, pulau ini menjadi pertahanan orang-orang Talaud terhadap serangan kerajaan Sulu yang berbasis di Filipina. Di pulau ini pulalah berdiri Monumen Patung Santiago, pejuang dari Talaud yang gigih melawan penjajahan Belanda.

Dengan dua peran penting di atas, sudah seharusnya pemerintah, dan bangsa Indonesia secara umum, melaksanakan kebijakan untuk mendukung Pulau Miangas agar bisa menjalankan peran vitalnya tersebut dengan baik.

Kebijakan Pelarangan Lintas Negara: Ketakutan yang Berlebihan

Mengingat statusnya sebagai pulau paling utara Indonesia, pemerintah hingga saat ini banyak melaksanakan program pembangunan untuk Miangas. Dalam bidang tata pemerintahan, Pulau Miangas menjadi satu kecamatan khusus, terpisah dari kecamatan Natuna yang dulu menaunginya. Hal ini dimaksudkan agar kepengurusan dokumen-dokumen warga bisa lebih cepat dilakukan, mengingat jarak Miangas dengan kota kecamatan cukup jauh. Dalam bidang pertahanan keamanan, telah tersedia Polsek, pos TNI Angkatan Darat, dan pos TNI Angkatan Laut yang memiliki personel memadai untuk menjaga stabilitas pulau. Dalam bidang ekonomi, berbagai bangunan seperti pasar, kantor pelabuhan, dan kantor bank juga didirikan.

Hal yang disayangkan adalah infrastruktur ekonomi itu hanya berupa bangunan, tidak ada petugas yang mengelolanya sehingga bangunan-bangunan tersebut tidak berfungsi. Hal ini berdampak pada perekonomian warga Miangas yang tidak berkembang, cenderung berproduksi untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri. Pemenuhan kebutuhan pokok pun  terganggu.

Kondisi kesejahteraan semakin sulit setelah jalur pelayaran Miangas-Dafau (Filipina), baik formal maupun tradisional, dilarang oleh pemerintah pada tahun 2005. Padahal, jarak Miangas dengan Dafau hanya 3 jam perjalanan dengan kapal nelayan tradisional, sedangkan jarak Miangas ke ibukota kabupaten Talaud, Melonguane, membutuhkan perjalanan minimal sehari semalam, itu pun dengan kapal perintis yang jauh lebih besar dari kapal nelayan dan singgah di Miangas dua minggu sekali. Warga Miangas yang dulu bertransaksi dengan warga Filipina di tengah laut maupun di Dafau, kini tidak punya pembeli untuk ikan-ikan yang ditangkapnya.

Salah satu alasan yang mungkin mendasari kebijakan tersebut adalah memori buruk kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan milik Malaysia atas dasar ”efektivitas” (Haryono, 2007). Kekhawatiran kasus serupa terjadi pada Miangas mungkin juga muncul ke permukaan. Jika melihat jarak Miangas yang lebih dekat ke Filipina Selatan dibanding ke ibukota kabupaten, apalagi ke ibukota provinsi Sulawesi Utara, maka secara teori hubungan ekonomi dan sosial akan lebih intensif dengan warga Filipina. Hal ini ditakutkan bisa merubah orientasi warga Pulau Miangas untuk bergabung menjadi bagian dari negara tetangga. Kekhawatiran ini seolah terbukti dengan insiden pengibaran bendera Filipina oleh warga Miangas pada tahun 2005. Apalagi, Filipina seolah menyambut aspirasi warga Miangas dengan beredarnya isu Las Palmas-sebutan lain untuk Miangas- dimasukkan dalam peta kedaulatan Filipina.

Isu-isu negatif tentang Miangas pun berkembang. Banyak media di internet yang mengabarkan bahwa warga Miangas menggunakan bahasa Tagalog, mata uang Peso, barang-barang produk Filipina, bahkan memajang foto presiden Filipina di rumah-rumah mereka. Hal yang disayangkan, berita-berita burung ini menyebar dalam artikel dan makalah seminar (Suradi, 2008).

Padahal, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut sebagian besar bertolak belakang dengan fakta yang ada. Mengenai memori buruk kasus Sipadan-Ligitan, Pulau Miangas sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional sebagai milik Belanda, yang menang melawan Amerika Serikat pada 1920-an. Karena Indonesia adalah pewaris Hindia Belanda, maka secara otomatis pulau Miangas juga menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian, insiden pengibaran bendera Filipina sebenarnya tidak berkaitan dengan tuntutan masyarakat Miangas untuk memisahkan diri. Pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk protes warga terhadap tindakan oknum aparat yang secara tidak sengaja menewaskan salah seorang warga lokal. Terkait masalah peta, pemerintah Filipina secara resmi tidak pernah memasukkan Las Palmas dalam peta kedaulatannya, tetapi biro wisata di Filipina yang memasukkan Las Palmas sebagai salah satu destinasi wisata paket turnya. Terakhir, warga Miangas juga tidak menggunakan identitas Filipina dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan bahasa Talaud, fasih berbahasa Indonesia, hanya beberapa orang dari golongan lanjut usia yang bisa Tagalog, berjual-beli barang-barang produk Indonesia, menggunakan mata uang rupiah, dan menangkap siaran televisi dari Indonesia.

Kebijakan pelarangan lintas batas yang didasari pada ketakutan yang berlebihan ini telah berdampak pada warga Miangas. Mereka semakin sulit mendapatkan barang kebutuhan pokok. Jarak tempuh yang jauh dan lama membuat barang kebutuhan pokok yang dipasok dari daerah Bitung atau Melonguane mencapai harga 3 kali lipat. Kapal perintis juga hanya singgah dua minggu sekali. Apalagi pada periode Oktober-Maret, di mana gelombang laut tidak bersahabat, kapal perintis tidak bisa berlabuh. Warga bercerita bahwa selama bulan-bulan tersebut, mereka memakan Laluga (sejenis talas) sebagai pengganti nasi.

Kebijakan yang Seharusnya

Jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan melarang lintas batas Miangas-Dafau, maka seharusnya pemerintah bisa menyediakan sarana dan prasarana untuk memeuhi hak warga Miangas mendapatkan kebutuhan pokoknya. Jadwal kapal perintis seharusnya diperbanyak, tidak hanya dua minggu sekali. Pemerintah mungkin juga perlu memberikan bantuan khusus, sehingga harga barang-barang di Miangas tidak terlalu jauh berbeda dengan di Bitung. Hal ini bisa dilakukan, misalnya, dengan membangun koperasi yang dimiliki warga secara bersama-sama sehingga tidak terlalu mengejar keuntungan secara maksimal. Warga Miangas memang pernah punya koperasi, tetapi bubar karena tidak ada penyuluhan dan bimbingan yang intensif dan berkelanjutan tentang bagaimana mengelola koperasi yang baik. Ketika ide koperasi dimunculkan kembali, warga mengaku bingung mencari modalnya, mengingat untuk mencukupi kebutuhan dalam sehari saja sering tidak sanggup, apalagi harus menyisihkan uang untuk iuran pokok dan iuran wajib.

Saat ini, pemerintah memang sedang melaksanakan persiapan pembangunan bandara di Miangas yang direncanakan akan selesai pada 2013. Hal ini merupakan langkah yang baik agar lalu lintas dari dan ke Miangas bisa lebih sering. Namun, antisipasi terhadap dampak kemungkinan mahalnya tiket pesawat perlu juga diakomodasi.

Jika pemerintah merasa tidak sanggup untuk menyediakan hal-hal di atas, maka pilihan yang terbuka adalah dengan membuka kembali jalur pelayaran Miangas-Dafau, setidaknya untuk warga lokal yang menggunakan kapal tradisional. Dengan kondisi nasionalisme warga yang menurut penulis masih tinggi, yang diukur melalui penggunaan bahasa Indonesia dan rutinnya upacara bendera dalam hari-hari besar nasional, maka pemerintah tidak perlu terlalu takut bahwa warga Miangas akan lebih memilih menjadi bagian dari Filipina. Apalagi, secara makro, ekonomi Indonesia lebih baik dari Filipina. Alat-alat pengaman kedaulatan negara dan pemupuk nasionalisme pun saat ini sudah tersedia di Miangas, seperti Pos TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang dekat dengan warga. Jadi, tidak perlu ada lagi ketakutan yang berlebihan bahwa Miangas bisa dicaplok Filipina.

Pada akhirnya, pembukaan lintas batas Indonesia-Filipina di Miangas bisa menjadi satu argumentasi yang menguatkan agar jangan mengorbankan kesejahteraan rakyat demi pemenuhan definisi kedaulatan yang sempit. Hal ini bisa menjadi model bagi pembangunan kawasan perbatasan Indonesia lainnya yang saat ini masih banyak yang menghadapi permasalahan serupa. Kerjasama dengan negara tetangga dalam mengelola perbatasan bersama akan jauh lebih menguntungkan daripada berusaha swasembada dan independen tanpa didukung kemauan dan kemampuan yang memadai. Jika Pulau Miangas maju,  hal ini tentu bisa memberikan dukungan positif bagi ide menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Pasifik. (Sandy Nur Ikfal Raharjo)

 
HAK CIPTA: Seluruh artikel yang ada di website ini Boleh diperbanyak atau dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Herbarium Bogoriense LIPI, Lantai IV
Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Bogor, Jawa Barat 16122
Telp/Fax: (0251) 8321038  | Email: politik@mail.lipi.go.id
Copyright © 2009. All Rights Reserved.