Revitalisasi Peran Indonesia di Organisasi Konferensi Islam (OKI) PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Muhammad Fakhry Ghafur   
Selasa, 19 April 2011 10:22
Krisis politik yang melanda negara-negara anggota OKI sejak awal Januari 2011 menunjukkan bahwa dunia Islam saat ini membutuhkan role of model dalam proses transisi dan demokrasi. Sebagai salah satu anggota OKI dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah. Indonesia dipandang mampu untuk berperan sebagai teladan (role of model) bagi keserasian antara Islam, modernitas dan demokrasi damai, serta sebagai bridge builder hubungan Barat dan Islam. Tuntutan untuk ikut berperan dalam upaya perdamaian bagi Negara-negara anggota termasuk Indonesia sejalan dengan Mecca Declaration and Ten-Years Program of Actions Organization of The Islamic Conference (TYPOA-OIC) yang tidak hanya fokus pada isu politik, tetapi juga isu-isu pembangunan, sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Melalui deklarasi ini, OKI diharapkan mampu membangun nilai-nilai toleransi, modernitas, demokrasi, memerangi terorisme, membendung Islamophobia, meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar negara anggota, conflict prevention, penanggulangan masalah Palestina, Filipina Selatan, Kashmir yang tak kunjung usai, serta masalah-masalah yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Lantas, bagaimanakah Indonesia menempatkan partisipasi dan kontribusinya di OKI sebagai bagian integral dari kepentingan diplomasi dan politik luar negerinya? Langkah apa saja yang ditempuh Indonesia dalam proses transformasi yang kini tengah berlangsung di OKI? Sejarah Indonesia di OKI mengalami dinamika yang cukup unik. Keanggotaan dan peran aktif Indonesia di OKI bermula sejak Organisasi Islam terbesar di dunia ini berdiri pada 25 September 1969, karena Indonesia merupakan salah satu dari 24 negara yang hadir dalam KTT I di Rabat, Maroko yang merupakan awal berdirinya OKI. Sejak saat itu peran Indonesia di OKI mengalami pasang surut. Pada tahun-tahun pertama peran Indonesia di OKI masih terbatas, bahkan keanggotaan Indonesia di OKI sempat menjadi perdebatan, baik oleh kalangan OKI maupun di dalam negeri. Ketika piagam pertama OKI dicetuskan pada tahun 1972, Indonesia menolak untuk menandatanganinya dan menahan diri untuk menjadi anggota resmi karena berdasarkan UUD 1945, Indonesia bukanlah negara Islam. Demikian juga dengan politik luar negeri Indonesia yang Bebas Aktif, tidak mendasarkan pada nilai-nilai Islam. Namun, karena tuntutan aspirasi dan politik dalam negeri, maka Indonesia memulai berperan ‘aktif’ di OKI pada tahun 1990-an, ketika presiden Soeharto untuk pertama kalinya hadir dalam KTT ke-6 OKI yang diselenggarakan di Senegal, Desember 1991. Kehadiran presiden Soeharto tersebut merupakan langkah awal perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif di OKI, meskipun peran Indonesia di OKI tidak terlalu dominan sebagaimana perannya di forum kerjasama multilateral seperti ASEAN dan GNB (Gerakan Non Blok). 

Beberapa peran aktif Indonesia di OKI yang menonjol adalah ketika pada tahun 1993 Indonesia menerima mandat sebagai ketua Committee of Six, yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintah Filipina. Kemudian pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM-OKI) ke-24 di Jakarta.

Selain itu, Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21. Pada penyelenggaraan KTT OKI ke-14 di Dakar Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC's Ten-Year Plan of Action. Dengan diadopsinya piagam ini, Indonesia memiliki ruang untuk lebih berperan dalam memastikan implementasi reformasi OKI tersebut. Indonesia berkomitmen dalam menjamin kebebasan, toleransi dan harmonisasi serta memberikan bukti nyata akan keselarasan Islam, demokrasi dan modernitas.

Bagi Indonesia, OKI merupakan wahana untuk menunjukkan citra Islam yang santun dan moderat. Sebagaimana yang ditunjukkan Indonesia pada dunia internasional dalam pelaksanaan reformasi 1998 serta kemampuan Indonesia melewati transisi menuju negara yang demokratis melalui penyelenggarakan pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan presiden secara langsung yang berjalan dengan relatif baik. Pengalaman Indonesia tersebut dapat dijadikan rujukan bagi negara-negara anggota OKI lainnya, khususnya negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara yang sedang mengalami proses demokratisasi.

Dalam mengatasi konflik Aceh, Indonesia mampu belajar dari pengalaman bahwa puluhan tahun perseteruan Indonesia-GAM hanya bisa diselesaikan melalui perjanjian damai yang saling menguntungkan bukan dengan jalan kekerasan yang memakan korban banyak jiwa. Selain itu berbagai keberhasilan Indonesia yang didukung berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah mampu dijadikan nilai tambah bagi Indonesia di mata negara-negara yang tergabung dalam OKI. Indonesia dapat mengambil sejumlah peluang dengan menjadikan OKI sebagai Organisasi multilateral non-PBB yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan Indonesia di kancah internasional. Melalui OKI, Indonesia juga dapat menawarkan program-program nasional yang bisa dikembangkan oleh negara-negara anggota OKI lainnya. Sebagai contoh peningkatan pembangunan ekonomi, program anti korupsi, Good Governance, penegakkan HAM, dan hak-hak perempuan.

Peluang Indonesia untuk memimpin OKI semakin terbuka pada KTT OKI 2014 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Pemerintah Indonesia memiliki modal dasar yang kuat terkait peranan-peranan di dunia internasional: Pertama, sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia menjadi kekuatan penting pada abad ke 21 terkait dengan pembangunan demokrasi. Di dunia Islam–selain Malaysia dan Turki-konsep demokrasi dan toleransi sulit diterapkan secara penuh oleh negara-negara anggota OKI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya konflik kekerasan hingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit dalam pelaksanaan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Kedua, sebagai ketua ASEAN, posisi Indonesia semakin diperhitungkan. Permasalahannya adalah mampu tidaknya pemerintah mengelola potensi strategis sebagai ketua ASEAN tersebut.

Ketiga, Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia dan kawasan sekitarnya. Disamping itu, jabatan yang diemban Indonesia sebagai ketua Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) pada sidang keenam di Kampala, Uganda Januari 2011, memberikan kesempatan lebih bagi Indonesia untuk lebih vokal dalam menyuarakan kebijakan luar negeri dan kepentingannya. Dalam PUIC, Indonesia dapat berperan untuk mendorong peningkatan kinerja OKI ditengah tantangan globalisasi. PUIC menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan tidak hanya oleh dunia Islam, tetapi juga oleh Barat. Dengan mengoptimalkan peran PUIC, OIC dan subsidiary organs diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dunia Islam terhadap negara Barat dalam penyelesaian masalah di negara-negara anggotanya.

Berbagai peluang ini harus mampu dimanfaatkan oleh Indonesia meski ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mereformasi peran OKI kedepan. Misalnya, masalah kepentingan politis dan perbedaan pendapat antar negara anggota OKI sering mempersulit bagi OKI untuk menampilkan sikap yang jelas. Hal ini terlihat ketika negara-negara Arab memiliki perbedaan sikap mengenai Palestina yang hingga saat ini masih belum menemukan penyelesaian. Tantangan lain adalah posisi geografis Indonesia yang tidak berdekatan dengan titik pusat peta dunia Islam (Peripherial Position), memunculkan kekhawatiran bagi Indonesia untuk memberikan pengaruhnya kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Tantangan lain seperti dikemukakan oleh Saad S.Khan, dalam bukunya Reasserting International Islam : a focus on the organization of the Islamic conference and other Islamic Institusions adalah adanya empat kondisi yang menghambat kinerja OKI yaitu meningkatnya jumlah negara angota hingga mencapai 57 negara yang mengakibatkan sulitnya menentukan konsensus (kesepakatan), munculnya perbedaan kepentingan antara negara yang maju dan berkembang, piagam OKI yang dinilai belum dapat menampilkan susunan organisasi dan pola hubungan organisasi yang jelas, serta kekuatan finansial OKI yang masih lemah.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut Indonesia harus mampu mengoptimalkan perannya di kancah Internasional, seperti dalam G20, dimana Indonesia bisa bekerjasama dengan Arab Saudi dan Turki untuk membangun poros strategis dalam mempersatukan dunia Islam. Disamping itu Indonesia dituntut untuk memperbaiki citranya dihadapan negara-negara Arab, khususnya berkaitan dengan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan perekonomian melalui kerjasama antar negara-negara anggota OKI, sehingga dengan kekuatan ekonomi tersebut dapat dijadikan modal untuk membangun dunia Islam yang bebas dari pengaruh hegemoni Barat. (Muhammad Fakhry Ghafur)

 
HAK CIPTA: Seluruh artikel yang ada di website ini Boleh diperbanyak atau dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Herbarium Bogoriense LIPI, Lantai IV
Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Bogor, Jawa Barat 16122
Telp/Fax: (0251) 8321038  | Email: politik@mail.lipi.go.id
Copyright © 2009. All Rights Reserved.