“Habis Manis Sepah Dibuang”: Residu Masalah Pengungsi Eks Timor Timur Sebagai “Bom Waktu”? PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Ganewati Wuryandari   
Kamis, 10 Maret 2011 12:43
Artikel ini dimulai dengan suatu kutipan dari pernyataan yang dilontarkan oleh Yoanico Belo, mantan komandan milisi Timor Timur, yaitu ketika penulis melakukan wawancara di Kupang tahun 2007. Kalimat “habis manis sepah dibuang” ini nampaknya mewakili perasaan Belo dan kawan-kawannya yang pernah bertugas membantu militer Indonesia dalam perang selama 24 tahun melawan Fretilin, namun realitasnya hingga kini sebagian besar di antara mereka warga eks Timor Timur yang hidup tersebar di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur masih mengalami pergulatan hidup yang keras.

Selama 12 tahun pasca jejak pendapat, warga eks Timor Timur yang menurut cacatan Filomeno J. Homay, Sekretaris Jenderal Untas (2010) diperkirakan jumlahnya mencapai 104 ribu orang kehidupannya masih memprihatinkan. Kehidupan mereka sangat sulit, bukan saja terkait persoalan ekonomi, melainkan persoalan kemanusiaan dengan segala turunan masalahnya seperti kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup termasuk kesehatan dan pendidikan. Kesulitan ini nampak semakin parah terutama mereka yang hingga kini masih tertahan tinggal di sejumlah lokasi pengungsian di NTT. Ketika mengunjungi salah satu kamp pengungsian di Desa Naibonat, Kabupaten Kupang penulis melihat secara langsung kondisi memprihatinkan tersebut. Bangunan sangat sederhana beratap daun gewang dan berpelepah gewang, (sejenis palem Timor), jalan tanah, tidak ada drainase. Di salah satu lokasi pengungsi di Kabupaten Belu pun kondisi hampir sama, bahkan akses jalan sangat sulit berupa jalan tanah dan batu, tidak ada sarana kesehatan, pendidikan dan air bersih. Warga baru eks Timor Timur ini semakin sulit untuk menyisiati hidup terutama lahan untuk bercocok tanam yang pada mulanya dipinjamkan warga lokal saat ini sudah diminta kembali oleh mereka, sementara mereka untuk mencari pekerjaan lain pun sangat sulit. Tidak hanya harus bersaing dengan warga lokal, keterbatasan SDM juga menjadi kendala serius. Bagi sebagian besar di antara mereka, Indonesia sebagai tumpah darah mereka yang diyakini akan memberikan perlindungan dan kesejahteraan ternyata belum secara optimal mampu merealisasikan impian dan harapan mereka.

Agregasi kekecewaan mereka pun kemudian diwujudkan dalam ragam bentuk kekerasan fisik dan non kekerasan. Salah satu yang kuat dalam ingatan kita adalah demonstrasi warga eks Timor Timur yang berakhir dengan kebrutalan dan anarkhi pada 2008. Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung hampir sebulan pada 3 April-2 Mei di Belu tersebut, mereka terpenuhinya hak-hak mereka sebagai pengungsi, seperti dana keserasian bantuan sosial (KBS) dan perumahan yang layak huni.

Dalam bentuk lain, kekecewaan mereka yang mendalam di atas pun diwujudkan dalam bentuk yang lebih “soft”, seperti Kongres yang digelar oleh organisasi warga eks Timor Timur (Uni Timor Aswain, Untas) pada akhir November 2010 lalu di Kupang. dengan niatan ratusan warga esk Timor Timur mengajukan suaka ke Portugal pada triwulan pertama tahun 2010. Sebanyak 24 eks pengungsi Timor Timur yang sudah menetap selama 11 tahun di Belu pun memutuskan untuk kembali ke Timor Leste. Repartiasi ini merupakan yang ketiga kalinya dalam setahun terakhir ini. Sebelumnya pada bulan Juli, sebanyak 25 eks pengungsi pun memilih untuk “pulang kampung” (Vivanews: 2010).

Meskipun repartiasi sesungguhnya merupakan hak yang dimiliki oleh pengungsi dan kendati ada sebagian menyatakan bahwa niatan ratusan warga eks Timor Timur mengajukan suaka ke Portugal sebagai “mengada-ada” (Kompas, 18/3/2010), namun sesungguhnya keinginan mereka itu harus dilihat sebagai sesuatu hal yang tidak sekedar emosional melainkan sesuatu yang lebih serius. Mengapa? Agregasi kekecewaan mendalam warga eks pengungsi Timor Timur bila tak tertangani dengan baik bisa merupakan “bom waktu” akan memiliki implikasi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang luas. Kemiskinan dan keterbatasan mereka akan akses ekonomi tidak jarang menjadi faktor yang mendorong sebagian mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi illegal dan aksi-aksi kriminal, yang sifatnya pun bisa lintas batas. Kekhawatiran akan para mantan milisi menggunakan kemahiran mereka untuk olah senjata selama 24 tahun mereka membantu TNI dalam masa perang di Timor Timur pun menjadi hal perlu disadari. Keterdesakan situasi dan kondisi yang tidak tertahankan bagi siapapun bisa memotivitasi seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kendali akal budi.

Sejumlah langkah nyata perlu segera dilakukan untuk para pengungsi eks Timor Timur yang disebut sebagai warga baru di NTT. Kesulitan hidup dan kesabaran mereka selama 12 tahun sejak pasca jajak pendapat perlu dijawab dengan langkah kongkrit. Sebagai langkah awal niatan baik pemerintah dapat dilakukan pertama-tama dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang dianggap telah berjasa membantu Indonesia ketika selama 24 tahun berada di Timor Timur. Persoalan ini memang bisa sangat rumit secara politik, terutama citra Indonesia di dunia internasional. Namun mau-tidak mau Indonesia harus mulai mencoba untuk berdamai dengan sejarahnya sendiri. Kedua, sejumlah intervensi demi pemulihan ekonomi para eks pengungsi Timor Timur agar bisa memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan perlu dilakukan, antara lain melalui program pembangunan jalan raya, transmigrasi lokal, asistensi ketrampilan, alat dan modal usaha. Pemberian bea siswa atau subsidi khusus untuk pendidikan anak-anak eks pengungsi Timor Timur juga bisa menjadi pilihan strategis sebagai “pembuka” jalan bagi mereka untuk meretas masa depan yang jauh lebih baik dan berkualitas. (Ganewati Wuryandari)

 
HAK CIPTA: Seluruh artikel yang ada di website ini Boleh diperbanyak atau dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Herbarium Bogoriense LIPI, Lantai IV
Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Bogor, Jawa Barat 16122
Telp/Fax: (0251) 8321038  | Email: politik@mail.lipi.go.id
Copyright © 2009. All Rights Reserved.