Otonomi Daerah
Urban Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz   
Jumat, 07 Juni 2013 16:25

Tatakelola perkotaan (urban governance) semakin mengalami perkembangan di era otonomi daerah.  Berdasarkan UU No. 32/2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian ini, maka otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Selanjutnya...
 
Meninjau Kembali “Eksperimentasi” Pilkada Langsung Di Indonesia PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Tri Ratnawati   
Senin, 01 Maret 2010 13:08

Masyarakat dalam waktu dekat ini tampaknya akan segera menyaksikan pelaksanaan pilkada langsung di sekitar 226 daerah (kabupaten/kota/provinsi) di seluruh Indonesia. Di era ‘kapitalisasi pilkada’ saat ini, figur-figur berduit atau yang dipasoki dana oleh pihak lain, peluang mereka untuk memenangi pilkada langsung cenderung besar dengan cara money politics. Masyarakat pemilih lapis bawah yang jumlahnya cukup besar namun pendapatan mereka relatif kecil, kelompok ini cukup rentan sekaligus cukup ’permisif’ terhadap praktek-praktek politik uang yang dilakukan oleh para kandidat dan orang-orangnya. Pilkada langsung yang ’mahal’ ini menurut penulis bukanlah demokrasi ideal yang kita impikan bersama. Pilkada langsung dengan cara politik uang sebenarnya tidak lebih dari sebuah ‘demokrasi teatrikal’, pseudo demokrasi atau facade democracy yang tidak banyak manfaatnya karena tidak berkualitas dan tidak banyak bermanfaat untuk perbaikan bangsa ke depan. Oleh karena itulah Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR) dan KPU perlu segera melakukan evaluasi dan moratorium pilkada langsung. Bukannya justru memaksakan kehendak untuk ”kejar tayang” pilkada di 226 daerah tahun ini hanya karena untuk membangun citra kepada dunia betapa demokratisnya sistem politik negara kita. Tulisan ini merupakan refleksi singkat terhadap demokrasi era reformasi dan eksperimentasi pilkada langsung di Indonesia.

Selanjutnya...
 
Evaluasi Pemekaran Daerah dan Saran Perbaikan ke Depan PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh ri Ratnawati   
Senin, 01 Maret 2010 13:04
Depdagri dan sebuah ” Tim Independen” yang terdiri dari sembilan pakar otonomi daerah yang kredibel, saat ini sedang menyelesaikan instrumen evaluasi terhadap 205 daerah pemekaran di seluruh Indonesia. Depdagri menargetkan tim tersebut dapat melaporkan hasil penilaian terhadap daerah-daerah baru pada bulan Maret 2010. Pemeringkatan daerah pemekaran menjadi lima kategori, dari yang sangat mampu sampai yang sangat tidak mampu, dan pemetaan permasalahan daerah pemekaran, merupakan salah satu output yang akan dihasilkan kelompok pakar otonomi daerah ini. Tulisan ini mengenai prospek tim tersebut serta kira-kira bagaimana kontribusinya terhadap perbaikan kebijakan pemekaran daerah yang rasional dan efektif di negara kita.  
Selanjutnya...
 
Problematika Posisi dan Kelembagaan Desa PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Mardyanto Wahyu Tryatmoko   
Kamis, 25 Februari 2010 10:50
Setelah mendapatkan banyak tekanan dari masyarakat desa, pemerintah dan DPR berjanji akan membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desa pada tahun ini. Persoalannya adalah apakah RUU tentang desa yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR dapat serta merta memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perangkat desa yang lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Apakah UU (undang-undang) tentang desa yang baru akan mampu meredam tuntutan masyarakat desa yang beragam dari sisi kepentingan politik, ekonomi, dan budaya? 

Untuk menjawab pertanyaan itu, upaya minimal yang harus dilakukan pemerintah adalah mencermati dan memperbaiki kekurangan pengaturan tentang desa yang termuat di dalam UU 22/1999 dan UU 32/2004. Meskipun demikian, hal ini tidak mudah. Banyak persoalan substantif yang belum terpecahkan, dan bahkan banyak persoalan yang muncul akibat peraturan yang tidak sesuai dengan keberagaman desa. Persoalan utamanya adalah berbagai regulasi yang ada, belum mampu mendefinisikan posisi desa secara tepat dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Apakah desa akan diletakkan sebagai daerah otonom berdasarkan asal-usul, atau sebagai bagian integral dari wilayah pemerintahan kabupaten.
Selanjutnya...
 


HAK CIPTA: Seluruh artikel yang ada di website ini Boleh diperbanyak atau dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Herbarium Bogoriense LIPI, Lantai IV
Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Bogor, Jawa Barat 16122
Telp/Fax: (0251) 8321038  | Email: politik@mail.lipi.go.id
Copyright © 2009. All Rights Reserved.