Selamat Datang di Situs Kami.

“Tugas manusia adalah menjadi manusia”. Demikian seorang Multatuli mengatakan. Dalam khazanah dunia ilmiah, kemanusiaan seseorang diukur dari seberapa jauh keberpihakannya tertuang dalam ulasan kritis mengenai fenomena-fenomena di luar dirinya, baik sosial, politik, ekonomi, maupun yang berkarakter lintas disiplin ilmu. Inilah yang akan anda temukan pada situs Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

 

Home Kolom Antisipasi Perjuangan Perempuan dalam UU Pemilu
Antisipasi Perjuangan Perempuan dalam UU Pemilu PDF Cetak
Ditulis oleh Luky Sandra Amalia   
Kamis, 24 Juni 2010 13:49
 
Pendahuluan
Pasca lengsernya rezim Orde Baru, perpolitikan Indonesia memasuki fase baru, salah satunya adalah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan atas beberapa pasal aturan hukum tertinggi di Indonesia ini semakin mengukuhkan persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara Indonesia. Hal ini, setidaknya, bisa dilihat pada Pasal 27 dan 28. Jauh sebelum itu, Indonesia juga telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW) yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Demikian pula UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46, tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin keterwakilan perempuan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan seluruh kebijakan dan Program Pembangunan Nasional dirancang dengan perspektif gender.
 
Dengan demikian, secara yuridis, kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki, baik di bidang hukum, politik, sosial maupun ekonomi, dijamin setingkat dalam konstitusi negara Indonesia. Namun realitas berbicara lain, meskipun perangkat yuridis tidak membedakan hak dan kewajiban warga negara berdasar jenis kelamin, tetapi perangkat yuridis tersebut tidak memiliki efek yang signifikan terhadap realitas sehari-hari, termasuk dalam bidang politik. Perempuan menjadi subordinasi dari laki-laki dalam berbagai hal, khususnya penentuan dan pengambilan kebijakan. Di lembaga politik selalu terjadi kesenjangan yang cukup lebar dalam setiap keterwakilan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah anggota legislatif perempuan yang masih sedikit. Jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan (dibawah kuota 30 persen). Padahal, sensus penduduk menunjukkan jumlah perempuan di Indonesia adalah 101.625.816 jiwa atau 51% dari seluruh populasi (BPS, 2000).

Perempuan meyakini bahwa dengan menambah jumlah keterwakilan perempuan di legislatif maka perjuangan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada tataran kebijakan negara bukan mustahil dapat dicapai, termasuk mengawal undang-undang yang berkaitan dengan isu perempuan sebab perempuan lebih mampu memahami, merasakan dan berempati terhadap masalah dan aspirasi perempuan, disamping mempunyai kesadaran politik dan kesadaran gender. Permasalahnnya adalah apakah aturan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu sudah berpihak kepada perempuan atau dengan kata lain sudah memperhatikan prinsip kesetaraan gender secara sungguh-sungguh atau belum?

Payung Hukum Perjuangan Perempuan
Penjabaran konstitusi dasar dilakukan melalui undang-undang. Oleh karena itu, perjuangan perempuan menuju parlemen tidak bisa dilepaskan dari UU tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) sebab UU ini menjadi acuan bagi siapapun, termasuk perempuan, yang ingin duduk sebagai wakil rakyat.

Pemilu pertama pasca lengsernya rezim otoriter Soeharto diselenggarakan pada tahun 1999. Pada pemilu ini, calon wakil rakyat ditentukan oleh partai politik secara tertutup, sementara rakyat hanya mencoblos tanda gambar parpol yang tersedia di surat suara. Dengan demikian, orang-orang yang duduk di kursi dewan baru bisa diketahui setelah masa pencoblosan selesai dan angka perolehan masing-masing parpol selesai ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga tidak bisa memilih orang-orang yang duduk di lembaga legislatif sebab kewenangan menentukan daftar nama anggota dewan mutlak berada di tangan parpol. Demikian halnya dengan anggota dewan perempuan yang ditunjuk keberadaannya oleh parpol tanpa memperhatikan prinsip kesetaraan gender.

Gender bisa dipahami sebagai identitas dan hubungan sosial dan budaya yang dipelajari dan sering merujuk pada sebagai perempuan atau laki-laki. Identitas gender bukan bawaan dari lahir tetapi merupakan konstruksi sosial dan budaya sehingga dapat berubah. Gender tidak sama dengan jenis kelamin (sex). Pembagian jenis kelamin merupakan kodrat manusia yang telah ditentukan Tuhan, sebagai perempuan dan laki-laki yang merujuk pada perbedaan biologis. Oleh karena itu, kesetaraan gender termasuk pada perspektif kuantitatif yang mengutamakan keseimbangan gender secara fisik dalam hitungan angka, dan perspektif kualitatif yang mengutamakan pada kesetaraan distribusi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (www.idea.int.com).

Kaum perempuan terus berjuang untuk mensetarakan posisi perempuan dan laki-laki di lembaga parlemen, setidaknya, meningkatkan jumlah anggota DPR perempuan sebab segala aturan perundang-undangan, termasuk undang-undang untuk menjamin kesejahteraan perempuan dibuat lembaga ini. Untuk itu, perjuangan perempuan dilakukan dengan mendesakkan tindakan afirmatif melalui undang-undang pemilu. UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) memuat penerapan kuota 30 persen bagi calon anggota legislatif perempuan pada Pasal 65 ayat 1. Pasal ini merupakan aturan hukum yang pertama kali sepanjang sejarah menyebut secara gamblang persentase yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif UU ini menjadi landasan pelaksanaan Pemilu 2004.

Hasil Pemilu 2004 menunjukkan bahwa anggota DPR perempuan Pemilu 2004 berjumlah 11,6 persen dari 550 anggota DPR. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah anggota dewan perempuan periode sebelumnya yang berjumlah 9,6 persen. Namun demikian, peningkatan angka ini tidak signifikan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sebab jumlah perempuan di parlemen masih jauh dari harapan, yaitu dibawah 30 persen. Selain itu, masyarakat sebagai pemilih tidak leluasa memilih calon wakil rakyat sebab penetapan caleg menjadi anggota legislatif masih didasarkan pada nomor urut caleg, yang lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan demikian, pasal 65 ayat 1 UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu tersebut bisa disebut sebagai lips service belaka sebab kuota yang dipersyaratkan hanya sampai pada tahap pencalonan saja.

Oleh karena itu, UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu kemudian disempurnakan menjadi UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menjadi landasan hukum pemilu 2009. Pasal 53 UU No.10 Tahun 2008 kembali memuat kuota 30% caleg perempuan, ditambah dengan pasal 55 ayat 2 yang mencantumkan sistem zipper atau di setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan, dan pasal 214 mengenai penetapan calon terpilih yang masih tetap berpatokan pada perolehan 30 persen BPP (bilangan pembagi pemilih) dan atau kembali ke nomor urut. Kombinasi sistem hukum ini dianggap mampu meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, setidaknya mensiasati penetapan berdasarkan nomor urut jika tidak ada caleg yang berhasil melampaui BPP.

Namun demikian, aturan hukum tersebut ternyata masih “dipatahkan” oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusannya yang menyatakan bahwa perolehan kursi ditentukan berdasar suara terbanyak. Keputusan ini mengundang kecaman dari aktivis perempuan karena dianggap sebagai upaya untuk menggagalkan perjuangan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Meskipun, pada kenyataannya, persentase jumlah anggota DPR perempuan hasil Pemilu 2009 mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, yaitu berjumlah 18,03 persen dari 560 anggota DPR, tetapi peningkatan ini tidak otomatis disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender sebab caleg perempuan “tertolong” oleh penentuan nomor urut yang terlanjur mengacu pada sistem zipper sesuai UU. Caleg perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif disebabkan mereka menempati nomor urut kecil, terutama antara nomor urut satu hingga tiga. Sisanya, caleg perempuan tetap mengalami kesulitan untuk meraih suara banyak kecuali bagi caleg perempuan yang mempunyai jejaring luas dan terjalin dengan bagus, namun yang demikian jumlahnya sangat kecil.

Penutup
Oleh karena itu, perjuangan perempuan belum berakhir. Kaum perempuan harus kembali mendesakkan tindakan afirmatif dalam UU Pemilu yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu berikutnya untuk mengejar ketertinggalan terhadap laki-laki. Penerapan kuota 30 persen juga masih perlu dilakukan sebab kesenjangan gender di tataran pengambil kebijakan masih belum hilang. Demikian halnya dengan sistem zipper juga masih perlu dimuat kembali dalam UU Pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan dominasi laki-laki pada urutan nomor pencalegan sebab nomor urut caleg ini masih merupakan wewenang elit parpol yang lebih banyak dikuasai laki-laki. Dalam UU Pemilu perlu juga dimuat mengenai sanksi bagi parpol yang tidak menerapkan kuota 30 persen bagi perempuan. Selain itu, satu hal yang paling penting dari perjuangan kaum perempuan dalam tataran payung hukum ini adalah mengamankan tindakan afirmatif yang telah dimuat dalam UU Pemilu agar tidak mudah dipatahkan oleh pihak manapun, seperti pengalaman pemilu 2009 lalu.

Untuk itu, perempuan harus bersatu dan membangun jaringan antara perempuan di luar parlemen dengan perempuan yang telah duduk di lembaga legislatif. Perempuan yang duduk di dewan harus mampu mendesakkan aturan hukum yang berperspektif gender tersebut hingga tahap paripurna. Sementara itu, perempuan yang di luar parlemen, sebagai kelompok penekan, juga harus berjuang melalui peningkatan opini publik. Perjuangan perempuan melalui tindakan afirmatif bukan hanya untuk mempersempit gender gap di tataran pengambil kebijakan, tetapi juga merupakan pintu masuk untuk mengatasi berbagai masalah diskriminasi gender maupun masalah sosial lain yang masih terabaikan. (Luky Sandra Amalia)

 
HAK CIPTA: Seluruh artikel yang ada di website ini Boleh diperbanyak atau dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Herbarium Bogoriense LIPI, Lantai IV
Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Bogor, Jawa Barat 16122
Telp/Fax: (0251) 8321038  | Email: politik@mail.lipi.go.id
Copyright © 2009. All Rights Reserved.