Seminar Kajian Khusus Pemilu: Sistem Pemilu dan Kepartaian dalam Kerangka Sistem Presidensial PDF Cetak E-mail
Senin, 10 Desember 2012 11:38
Terlepas dari kelemahan amandemen UUD 1945, sistem presidensial telah menjadi pilihan politik bangsa Indonesia. Terlebih, jika dikaitkan dengan rentang geografis Indonesia yang begitu luas, sangat heterogen secara politik dan kultural, serta obsesi desentralisasi pemerintahan bagi sejumlah daerah, sistem presidensial masih merupakan pilihan yang tepat. Hal ini diperkuat dengan pengalaman historis selama demokrasi parlementer yang dianggap gaduh dan terjadinya “kegagalan” politik. Persoalannya apakah sistem presidensial ini sudah didukung oleh sistem pemilu dan kepartaian yang ada?

Berangkat  dari latar belakang  tersebut, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pemilu dan Kepartaian dalam Kerangka Sistem Presidensial”. Penelitian ini digawangi oleh Sri Yanuarti (selaku koordinator), Heru Cahyono, Lili Romli, Luky Sandra Amalia, Mardyanto W Tryatmoko, Moch Nurhasim, Sarah Nuraini Siregar, dan Syafuan Rozi. Hasil penelitian yang dilakukan sepanjang tahun 2012 ini diungkap ke publik dalam acara bertajuk “Seminar Kajian Khusus Pemilu: Sistem Pemilu dan Kepartaian dalam Kerangka Sistem Presidensial” pada tanggal 5 Desember 2012 kemarin bertempat di Kantor LIPI Jakarta dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Acara seminar ini dibagi ke dalam dua sesi, yakni sesi presentasi yang disajikan oleh Dr. Lili Romli dan sesi diskusi (tanya jawab) yang dipandu oleh moderator Sarah Nuraini Siregar. Keduanya adalah anggota tim peneliti.

Menurut Dr Lili Romli, selaku pembicara seminar mewakili tim peneliti, demokrasi presidensial yang terbentuk tidak berjalan efektif. Problematik yang terbentuk berpangkal pada desain konstitusi itu sendiri yang masih bersifat ambiguitas. Di satu pihak, amandemen konstitusi melakukan purifikasi demokrasi presidensial, tetapi di pihak lain, desain konstitusi yang terbangun masih bercita rasa parlementer. Disamping itu, penggunaan sistem multipartai juga dinilai tidak kompatibel dengan sistem presidensial. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang menerapkan demokrasi presidensial mesti didukung dengan sistem kepartaian yang kompatibel, yaitu sistem dwipartai. Di Indonesia, alih-alih kompatibel, sistem kepartaian yang terbentuk adalah sistem multipartai ekstrem atau dengan kata lain jumlah partai di parlemen sangat banyak tetapi tidak ada partai dominan. Terbentuknya sistem multipartai ekstrem ini antara lain disebabkan dari model sistem pemilihan umum yang diberlakukan. Lebih jauh, penggunaan sistem multipartai dalam sistem presidensial telah mengakibatkan instabilitas pemerintahan. Ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen dan “jalan buntu” bila terjadi konflik relasi eksekutif-legislatif.

Sebelumnya, Dr Lili Romli juga memaparkan problematika sistem pemilu dan sistem kepartaian berdasarkan hasil penelitian tersebut. Pemilu-pemilu di masa transisi dianggap gagal menciptakan koalisi yang stabil untuk terbentuknya pemerintahan yang efektif dan kuat yang memperoleh dukungan parlemen. Persoalan ini juga dipengaruhi oleh regulasi pemilu yang tidak konsisten dan membingungkan. Inkonsistensi regulasi pemilu antara lain terekam dalam persoalan yang memperbolehkan parpol yang memperoleh kursi di DPR meski tidak memenuhi batasan minimal ET untuk dapat mengikuti Pemilu 2009 tanpa perlu adanya verifikasi dari KPU. Selain itu, penggunaan mekanisme sistem proporsional setengah terbuka  pada Pemilu 2004 telah menegasikan mekanisme sistem setengah terbuka itu sendiri. Hal ini dikarenakan penggunaan BPP (bilangan pembagi pemilih) yang terlalu tinggi telah membuat banyak calon dalam satu partai yang memperoleh suara terbanyak gagal terpilih sebagai anggota legislatif, karena suaranya justru disumbangkan ke nomor urut satu. Sementara di lain pihak terlihat tetap kuatnya peran pengurus pusat partai dalam menentukan nomor urut calon. pencantuman nama dan foto caleg (memilih langsung) menjadi tidak berarti ketika harus berhadapan dengan persyaratan BPP, sebab hampir 100 persen caleg gagal memenuhi kuota BPP.

Tidak hanya itu, penggunaan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2009 juga menghadapi sejumlah distorsi di lapangan. Lemahnya pelembagaan partai  menyebabkan munculnya calon-calon yang tidak memiliki kapabilitas, lebih mengandalkan faktor popularitas dan modal besar lantaran begitu masifnya penggunaan politik uang dalam proses pemilihan umum. Ditambah Penghitungan suara dan konversi suara ke kursi sangat rumit sehingga seringkali menimbulkan perselisihan, kata Dr. Lili Romli.

Selain memaparkan problematika sistem pemilu, penyaji materi seminar juga menyebutkan problematika sistem kepartaian. Pertama, partai politik lebih tampil sebagai alat memobilisasi dukungan dari warga masyarakat daripada sebagai sarana bagi warga negara memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Kedua, pengelolaan partai politik masih lebih banyak berdasarkan keputusan pengurus di bawah kepemimpinan yang sentralistik, oligarkhi, dan personalistik. Ketiga, kegiatan partai lebih terfokus pada mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam partai, lembaga legislatif (DPR dan DPRD), dan eksekutif daripada upaya merumuskan dan memperjuangkan alternatif kebijakan publik sesuai dengan tuntutan ideologi dan konstituen. Keempat, derajat stabilitas aturan dan struktur partai di Indonesia masih lemah. Ini dapat dilihat dari  tingkat independensi organisasi rendah (sumber dana bukan dari iuran anggota, suara partai ditentukan oleh sponsor dana, personalisasi masih cukup tinggi dalam kepeminpinan partai) dan disiplin internal partai yang masih lemah. Kelima, dalam kaitannya dengan sarana produksi kepemimpinan nasional dan lokal, partai politik hanya memainkan peran pencalonanan saja, sedangkan  rekrutmen dan kaderisasi belum dilakukan secara sistimatis dan berkesinambungan. Keenam, Kompetisi antar partai di DPR cenderung kolutif karena tidak ada partai politik yang mencapai jumlah suara/kursi yang signifikan, apalagi mayoritas. Demikian sebagaimana diungkapkan oleh Dr Lili Romli.

Menariknya, tim peneliti tidak hanya memaparkan problematika sistem pemilu, kepartaian, dan presidensial saja, melainkan juga menawarkan rekomendasi untuk menata sistem pemilu dan kepartaian ke depan sebagai upaya membangun demokrasi presidensial yang efektif. Ada tiga rekomendasi untuk menata sistem pemilu ke depan. Pertama, mengubah sistem pemilu proporsional menjadi sistem pemilu distrik. Kedua, tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional dengan melakukan beberapa perubahan. Ketiga, menggunakan sistem pemilu campuran, melalui penerapan Mixed Member Majoritarian (MMM).

Pilihan pertama, yakni mengubah sistem pemilu proporsional menjadi sistem pemilu distrik jelas akan melahirkan perubahan besar. Dampaknya, banyak suara hilang dan heterogenitas masyarakat Indonesia menjadi tidak terwakili, serta banyak kaum minoritas yang akan merasa tidak terwakili di parlemen. Sementara itu, berkaitan dengan pilihan kedua yaitu tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional dengan melakukan beberapa perubahan, hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain mengubah district magnitude (besaran daerah pemilihan) dan quota kursi; mengubah formula (rumus) konversi suara ke kursi, yang tidak berbasis pada quota murni; penetapan kursi bagi calon yang konsisten dengan sistem proporsional setengah terbuka (SPST); pemberian ruang stembus accord; menerapkan Parliamentary Threshold (PT) yang dapat mendorong terbentuknya 6-7 partai di parlemen; mendorong terjadinya proses koalisi permanen sebelum pemilu; dan membatasi partai peserta pemilu.

Pilihan ketiga yang ditawarkan adalah menggunakan sistem pemilu campuran, melalui penerapan Mixed Member Majoritarian (MMM). Sistem pemilu campuran ini diyakini memiliki beberapa kelebihan diantaranya, dengan tidak adanya hubungan antara proportional list dengan member of district  sehingga memungkinkan terciptanya peluang partai mayoritas lebih terbuka ketimbang dengan menggunakan MMP (Mixed-Member Proportional System). Dengan kata lain, konseptualisasi perbaikan kualitas sistem proporsional sebagaimana telah disinggung pada opsi pertama seiring dan sejalan dengan gagasan praktik MMM yang lebih berpotensi menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen. Selain itu, kelebihan MMM pada rigitnya penentuan daftar tertutup (daftar proporsional) yang tidak berhubungan dengan daftar nominal (distrik) akan memberikan kejelasan mana wakil yang mewakili partai dengan mana yang mewakili distrik (konstituen) sehingga akuntabilitasnya lebih baik ketimbang MMP. Pada MMM ada dua jenis suara yaitu suara dengan daftar partai versus suara nominal perseorangan (dengan daftar nama dan distrik). Disamping itu, tidak adanya hubungan antara kursi dan suara dan tidak adanya kompensasi bagi partai politik, akan mendorong partai-partai menyiapkan kader terbaiknya untuk bertarung pada tingkatan distrik. Dengan kata lain, pengunaan MMM lebih mendorong partai memilih calon-calon lokal untuk distrik yang potensial agar memperoleh kursi pada tingkat distrik. Hal itu jelas berbeda dengan sistem proporsional, yang kecenderungannya justru mekanisme pencalonan dan penentuan sangat dimonopoli oleh partai politik.

Setelah menawarkan alternatif sistem pemilu, hasil penelitian ini juga merekomendasikan penataan sistem kepartaian termasuk perbaikan partai politik di dalamnya. Penataan partai politik dan sistem kepartaian dapat dilakukan melalui pembentukan sistem multipartai sederhana dan perbaikan pelembagaan parpol. Untuk membentuk sistem multipartai sederhana dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, memperberat aturan pembentukan partai dengan cara meningkatkan persyaratan jumlah warga negara untuk dapat membentuk partai dan pemberlakuan larangan bagi parpol yang gagal memenuhi ambang batas pemilu (electoral threshold) untuk berganti nama sebagai partai baru. Kedua, memperketat persyaratan bagi parpol peserta pemilu. Peningkatan angka ET ini harus dibuat relatif moderat sebab patokan angka ET yang tinggi akan bertentangan dengan filosofi sistem pemilu proporsional yang cenderung memberi ruang bagi partai-partai kecil. Selain itu, angka ET yang tinggi juga akan menimbulkan potensi suara hilang dalam pemilu. Ketiga, adanya tenggat waktu pendirian parpol. Aturan ini perlu dibuat untuk menghindari munculnya parpol instant. Selain itu, dengan adanya tenggat waktu ini parpol baru juga memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sehingga benar-benar siap untuk berkompetisi dalam pemilu. Terakhir, adanya deposit dana bagi partai baru. Kewajiban ini diharapkan mampu mendorong lahirnya partai yang mandiri sekaligus mengurangi nafsu politisi untuk membentuk partai baru.

Sementara itu, upaya perbaikan pelembagaan parpol dapat dilakukan dengan mendorong lahirnya kepemimpinan parpol yang demokratis dan akuntabel. Upaya ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mendorong otonomi dan desentralisasi partai. Otonomi dan desentralisasi partai diperlukan untuk mengurangi sentralisasi pengambilan keputusan di tingkat pengurus pusat (DPP). Melalui otonomi dan desentralisasi selain dapat mengurangi munculnya figur pemimpin yang klientelistik dan kharismatik, di satu sisi juga tetapi juga mendorong munculnya pimpinan partai yang programatik. Kedua, mendorong profesionalisme pimpinan partai. Profesionalitas pimpinan partai dapat dilakukan melalui adanya larangan bagi pengurus parpol untuk merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah membangun demokrasi presidensial yang efektif, sebagaimana disampaikan Dr. Lili Romli di akhir presentasinya. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian, demokrasi presidensial yang efektif dapat dibangun dengan dua cara. Pertama, membentuk pemerintahan koalisi. Demokrasi presidensial dibangun atas dasar koalisi permanen yang menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan,  bertujuan “policy seeking”  dan bukan “office seeking”. Untuk itu, koalisi yang diperlukan adalah koalisi berbasis kesamaan ideologi dan atau platform. Koalisi berbasis platform juga diperlukan agar relasi Presiden-DPR tidak semata-mata menjadi arena transaksi politik antar elit pemerintah dan politisi partai-partai. Koalisi yang dibentuk juga harus diikat dalam bentuk “kontrak politik” yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkoalisi. Kedua, penyederhanaan konfigurasi kekuatan politik di DPR. Artinya, perlu didorong pengelompokan kekuatan politik berdasarkan blok kekuatan politik berdasarkan partai pendukung pemerintah dan kekuatan politik partai oposisi. Keberadaan oposisi merupakan suatu keniscayaan. Oposisi di parlemen penting, selain sebagai penyeimbang juga untuk melakukan kontrol efektif atas jalannya pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang hendak dirumuskan.

Sesi berikutnya adalah sesi diskusi (tanya-jawab) yang dimoderatori oleh Sarah N. Siregar (salah satu anggota tim peneliti). Pada sesi ini muncul beberapa pertanyaan dari para peserta seminar yang hadir, tetapi ada satu pertanyaan yang menggelitik dari seorang aktivis perempuan yang mempertanyakan persoalan sistem pemilu dan kepartaian yang belum sensitif gender. Berkaca pada pengalaman dirinya yang sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2009 lalu, ia sangat merasakan betapa regulasi pemilu yang ada tidak sensitif gender. Hal ini, setidaknya terlihat dari diberlakukannya sistem suara terbanyak. Aturan ini menyebabkan banyak caleg perempuan yang “terjun bebas” (tidak lolos pemilu). Kalaupun, jumlah perempuan di DPR meningkat, lebih disebabkan penentuan nomor urut caleg yang terlanjur didasarkan pada sistem zipper (di setiap tiga nomor urut ada satu nama caleg perempuan). Demikian halnya di dalam partai politik sendiri juga belum sensitif gender. Banyak partai tidak mau memberikan tindakan afirmasi bagi caleg perempuan. Bahkan, perempuan harus bersaing dengan laki-laki yang notabene jauh lebih dulu memasuki dunia politik dibandingkan perempuan. Sayangnya, penelitian ini tidak secara khusus membahas tentang kebijakan affirmative action bagi perempuan yang terjun di dunia politik. Namun demikian, masukan tersebut sangat berharga bagi tim peneliti. Semoga di tahun yang akan datang masukan ini bisa diakomodir. (Luky Sandra Amalia)