Bedah Buku dan Diskusi Buku “Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia” PDF Cetak E-mail
Senin, 18 Juni 2012 10:19

Sejak 1998, yang menandai akhir dari tigapuluh tiga tahun rezim Orde Baru di bawah Presiden Suharto, kekerasan dan konflik etnis di Indonesia meningkat secara dramatis. Dalam uraiannya yang detil, Jacques Bertrand berpendapat bahwa konflik-konflik di Maluku, Kalimantan, Aceh, Papua, dan Timor Timur adalah akibat dari tafsir-ulang Orde Baru yang sempit dan mengekang atas “model kebangsaan” Indonesia. 

Mendiskusikan hal di atas, Penerbit Ombak bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI dan Demos pada hari Selasa, bertempat di Ruang Seminar Lantai 5 Widya Graha LIPI pada tanggal 12 Juni 2012 melakukan bedah buku “Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia” yang ditulis oleh Prof. Jacques Bertrand dengan menghadirkan tiga (3) pembicara yaitu Prof. Jacques Bertrand (Penulis Buku) serta dua pembahas yaitu  Sofian Munawar Asgart (Direktur Perkumpulan DEMOS), dan Dr. Muridan S. Widjojo (Kepala Bidang Politik Lokal P2P LIPI). Acara ini dipandu oleh moderator  Irine Hiraswari Gayatri, MA. 

Menurut Bertrand konflik bisa muncul bersamaan dalam kontek membuat konflik lebih tinggi/intens dan konflik di Aceh dan Papua pada tahun 1998. Perubahan kelembagaan terjadi karena hubungan antar kelompok etnis yang berubah dengan negara. Jacques menerangkan konsep nasionalisme harus diwadahi dalam negara secara kelembagaan. Konflik terjadi ketika konsep nasionalisme diimplementasikan secara sempit hingga ada beberapa etnis yang merasa tidak terlingkupi dalam konsep tersebut. 

Pada masa Orde Baru, konsep nasionalisme mengalami penyempitan maka ada beberapa etnis yang merasa tidak terlingkupi dalam konsep tersebut. Pada saat terjadinya transisi ada ruang untuk menegosiasikan diri antar kelompok etnis dan negara dalam konsep nasionalisme itu sendiri. Seperti pada saat pemilukada ada semacam ruang untuk menekan atau menjadi pembenar bahwa bagi kelompok mayoritas agama yang menempati wilayah itu harus ada keadilan dalam beragama. 

Pembahas pertama, yaitu Muridan melihat bahwa Jacques melalui bukunya mengkritik kita dalam memandang konflik. Selama ini dalam pandangan kita, konflik disebabkan oleh tangan kekuasaan dari pusat yang bermain didalamnya. Kritik kedua adalah soal konflik yang senantiasa dilihat sebaagi memiliki lokalitas. Disini Prof Bertrand berpendapat bahwa konsep nasionalisme akan berpengaruh pada watak kebangsaan secara kelembagaan di mana model-model kebangsaan mulai dinegosiasikan kembali. Ketika ada ruang dan runtuhnya dominasi membuat adanya negosiasi tersebut maka termasuk pendekatan historical institutionalist. Buku ini menolong kita untuk melihat model kebangsaan sebagaimana dicontohkan dalam perlakuan pemerintah  pada Aceh, Papua, Ahmadiyah, Gereja Yasmin. Menurut Muridan, “keragaman yang kita miliki bukan menjadi penyebab konflik, tetapi karena model kebangsaan yang eksklusif sehingga terjadi pembedaan akses dari kelompok-kelompok tertentu atau etnis-etnis tertentu yang semua atas nama NKRI”. 

Muridan mengungkapkan model kebangsaan yang telah dirumuskan oleh founding fathers masih bisa dinegosiasikan atau didiskusikan karena sifatnya formal. Model kebangsaan juga berpengaruh pada pembentukan kelembagaan negara. Ada konteks sejarah yang menjadi penyebab “sesuatu” ini menjadi separatis atau tidak dalam proses masuknya ke dalam RI. Sebagai contoh, setelah melalui proses konflik,  ternyata bsia diadopsi model kebangsaan dan pembentukan kelembagaan antara Aceh dengan Jakarta, di mana Aceh memiliki daya tawar atau paksa terhadap Indonesia sehingga transformasi atau model kebangsaan dan bentuk kelembagaan “ala” Aceh. Sementara sebelumnya, konflik berlangsung dalam ranah penyempitan model kebangsaan masa Orde Baru seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. 

Bagaimaan dengan proses yang berlangsung di Papua? Menurut pengalamannya dalam penelitian dan advokasi dialog Jakarta-Papua, nasionalisme yang terjadi di Papua tidak pernah selesai. Pada kasus Papua, perlu ada dialog antara Jakarta dan Papua. “Bagaimana kita sebagai fasilitator untuk adanya Dialog tersebut antara Papua dengan Jakarta. Masyarakat Papua banyak yang membedakan antara Papua dengan Indonesia, mereka lebih senang sebagai masyarakat Papua karena etnis yang berbeda dengan Indonesia”. Masalah yang terjadi di Papua berbeda dengan masalah yang terjadi di Aceh. Pada kasus Aceh, pemimpin disana memiliki karisma dan diikuti oleh masyarakat Aceh hampir seluruhnya, sehingga lebih mudah untuk mendamaikannya. Sedangkan pada kasus Papua, pemimpin di Papua lebih dari satu orang, sehingga untuk mendamaikan Papua terutama nasionalisme dan konflik etnis  lebih sulit dan membutuhkan waktu yang kontinyu dalam berdialog. 

Pembahas ketiga yaitu Sofian Munawar Asgart, Direktur baru dari Perkumpulan DEMOS  memberikan catatan untuk buku yang diluncurkan tersebut bertema Nasionalisme dan Konflik Etnis atawa Konflik “SARA”? Lulusan Fakultas Sastra UGM ini mengungkapkan  bahwa alat-alat represif negara sering digunakan untuk menumpas pemberontakan pembelot atau kelompok-kelompok yang perspektifnya mungkin berbeda dengan para pemimpin negara. Betapapun pada akhirnya mimpi-mimpi nasionalis tidak bisa lari dari kenyataan keragaman multietnis ataupun multikultural.  Menurutnya Sofyan, Prof. Jacques Bertrand sebagai penulis buku berhasil mengurai dimensi konflik dan refleksi kebangsaan para pihak secara simultan dalam dinamika historisitas yang terus berkembang. Jacques juga dilihatnya berhasil mendeskripsikan rangkaian peristiwa, terutama konflik-konflik krusial dan hubungan-hubungan yang logis satu sama lainnya. Contohnya munculnya nasionalisme Indonesia – ragam konflik krusial, locus dan tempus – pilihan-pilihan model kebangsaan yang mengemuka. 

Sofian mengungkapkan beebrapa contoh yang secara detil  diulas dalam buku yaitu deskripsi konflik “Cina-Pribumi” dan Deskripsi konflik Dayak-Madura.  Bertrand secara jeli  melihat analisis yang cermat dan kadang tak terduga, relasi satu konflik dengan konflik lainnya. Beberapa contohnya konflik etnisitas dan akomodasi provinsi baru dan dimensi konflik dengan politisasi etnisitas. Bertranmd juga telah mengulas deskripsi konflik Maluku dari masa kolonial hingga masa reformasi,  menguraikan persoalan etnonationalisme: Timor-Timur, Aceh, dan Papua di samping melihat persamaan dan perbedaannya, serta dianggap telah menempatkan posisi penulisan yang relatif objektif dan berjarak. Dibandingkan dengan hasil konfirmasi riset DEMOS yang menjadi identitas adalah “primordialitas” yang mencapai 64% dalam kasus Aceh dan Papua. Selain itu juga faktor lainnya adalah rasa nasionalisme dan konflik etnis yang disebabkan karena masih lemahnya citizenship politics. Data tentang bagaimana masyarakat di sekitar informan mengidentifikasi diri secara sosial politik, juga menimbulkan tanda tanya tentang kelangsungan “proyek Indonesia” yang demokratis dengan basis kewargaan (citizenship).  Temuan riset DEMOS memperlihatkan hanya sekitar 40% masyarakat mengidentifikasi diri sebagai warganegara Indonesia. Lebih dari 50% mengidentifikasi diri sebagai warga komunitas lokal, agama, atau etnis. Fakta ini tentu ini menimbulkan persoalan karena demokrasi mensyaratkan citizenship politics, dan bukannya religion/ethnicity-based politics. (Anggih Tangkas Wibowo)