Seminar Intern “Politik Corporate Social Responsibility (CSR) di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Forum Multistakeholder CSR di Kabupaten Kutai Timur” PDF Cetak E-mail
Senin, 11 April 2011 14:04

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) menjadi sebuah fenomena yang mengemuka beberapa tahun terakhir ini, termasuk di Indonesia. Perdebatan mengenai CSR semakin hangat di negeri ini terutama setelah kemunculan pasal 74 Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang tanggung jawab sosial lingkungan. Hal inilah yang diangkat Dini Suryani, SIP, kandidat peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dalam seminar intern berjudul “Politik Corporate Social Responsibility (CSR) di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Forum Multistakeholder CSR di Kabupaten Kutai Timur” pada 6 April 2011. Bertempat di Ruang Seminar P2P LIPI, acara ini dimoderatori oleh Muhammad Haripin, SIP, MSi.

Mengawali paparannya, Dini menjelaskan bahwa menurut Dokumen Final Draft ISO 26000 sebagai Guidance on Social Responsibility, CSR merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut harus mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Pemangku kepentingan perusahaan bisa diidentifikasi, antara lain: pemegang saham, karyawan, supplier, pelanggan, kompetitor, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil (termasuk komunitas lokal). Aktor luar seperti pemerintah termasuk pihak yang berkepentingan terhadap CSR. Dalam konteks Indonesia, hal inilah yang kemudian mendasari kemunculan pasal mengenai CSR dalam UU No. 40 Tahun 2007 tersebut.

Jika dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia pasca 1998, pemerintah yang dimaksud bukanlah pemerintah pusat semata, melainkan juga pemerintah daerah (kabupaten/kota) menjadi pemangku kepentingan terpenting dalam aktivitas CSR. UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 memang secara substansi menginstruksikan semua penyelenggara pembangunan di negeri ini untuk memanfaatkan sumber daya yang ada bagi masyarakat. CSR kemudian merupakan salah satu potensi yang dilirik pemerintah di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari kontribusi pembangunan yang berasal dari sektor privat. Perusahaan memang tidak dapat menghindar dari kewajiban menjadikan pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingannya, karena ia membutuhkan ijin operasi dari pemerintah daerah setempat. Selain pemerintah daerah, komunitas lokal juga merupakan pemangku kepentingan yang signifikan di mana perusahaan melaksanakan CSR sebagai salah satu cara meminimalisir konflik dengan masyarakat lokal.

Lebih jauh alumnus Universitas Gadjah Mada ini menjelaskan bahwa atas perubahan konfigurasi pemangku kepentingan ini, maka sesungguhnya dibutuhkan kemitraan tiga sektor di tingkat lokal, yaitu pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat (komunitas lokal), dalam pengelolaan CSR. Salah satu daerah yang memiliki kemitraan tiga sektor ini adalah Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten ini memiliki Forum Multistakeholder CSR (Forum MSH-CSR). Bagi perusahaan, forum ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas keresahan perusahaan yang telah melaksanakan CSR namun masih mendapat protes dari masyarakat karena program yang dilaksanakan belum menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara bagi masyarakat, forum ini diharapkan menjadi akses baru untuk mengontrol perjalanan CSR di wilayahnya. Sedangkan bagi pemerintah daerah, forum ini menjadi ruang koordinasi untuk menjadikan CSR yang dilaksanakan perusahaan sebagai suatu bagian yang terintegrasi dari proses pembangunan di Kutai Timur.

Kutai Timur merupakan daerah yang kaya sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan komoditi pertambangan, khususnya batubara. Tercatat ada lebih dari 60 perusahaan tambang yang hadir di kabupaten ini (mayoritas batubara). Kehadiran perusahaan yang ada di Kutai Timur membawa berbagai implikasi. Penelitian CPPS UGM dan UNDP tahun 2003 mencatat bahwa kehadiran perusahaan di Kalimantan Timur umumnya, selain meningkatkan pendapatan daerah, membuka kesempatan kerja, dan membuka daerah yang terisolir, juga menyebabkan terjadinya polusi air, udara, dan tanah; sengketa lahan dengan masyarakat setempat; serta menimbulkan kecemburuan sosial antara karyawan dan nonkaryawan. Persepsi negatif atas kehadiran perusahaan itulah yang berusaha dihapus dengan melaksanakan CSR.

CSR dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda oleh perusahaan-perusahaan di Kutai Timur. Yang paling menonjol adalah upaya CSR yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC). Tak dapat dipungkiri CSR PT KPC mendominasi isu mengenai CSR di Kutai Timur, bahkan memegang peranan yang sangat penting dalam isu kesejahteraan di Kutai Timur. Lebih dari itu, CSR menjadi isu yang amat politis di Kutai Timur dan menjelma menjadi satu hal yang dikontestasikan oleh banyak pihak. Terdapat relasi kuasa dan kepentingan yang berada di balik isu CSR di Kutai Timur.

Forum MSH-CSR, yang merupakan tindak lanjut dari sebuah program bernama “Prakarsa MSH dalam Penerapan CSR untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kutai Timur” (Prakarsa MSH-CSR), adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan multi pemangku kepentingan yang menghimpun para ahli, pemerhati, dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan praktik terbaik dan berkelanjutan dari program CSR. Secara legal formal, pembentukan forum ini didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Tahun 2006 dan belum bisa didasarkan pada Peraturan Daerah karena Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 belum selesai dibuat oleh pemerintah. Meskipun pembiayaan forum ini sudah diatur dalam Perbup berasal dari perusahaan, pemerintah, gabungan pemerintah dan perusahaan, serta pihak lain yang tidak mengikat, namun pada kenyataannya sumber keuangan Forum MSH-CSR sampai hari ini hanya berasal dari satu pihak, yaitu perusahaan, dan itu pun hanya PT KPC saja. Akibatnya, Badan Pelaksana Forum MSH-CSR tidak bisa melaksanakan monitoring dan evaluasi program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan selain PT KPC. Selain itu, Forum ini juga tidak mampu menolak penambahan fungsi yang dibebankan kepadanya di mana Sekretariat Forum MSH-CSR dibebani fungsi mengelola “Dana Kemitraan PT KPC untuk Pembangunan Berkelanjutan”, yang selanjutnya disebut dengan Dana Kemitraan PT KPC.

Kehadiran Forum MSH-CSR sejatinya menunjukkan bahwa para aktor seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, memiliki kepentingan terhadap CSR itu sendiri maupun melakukan kemitraan dalam forum. Dari hasil penelitiannya, Dini mengungkapkan bahwa ketiga aktor sebenarnya memiliki kepentingan yang positif dan rasional atas bergabungnya mereka dalam Forum MSH-CSR. Sayangnya, kontestasi kepentingan yang terjadi pada akhirnya melemahkan kelembagaan forum tersebut. Kelemahan kelembagaan itu pada akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan di forum tersebut dalam pengelolaan CSR di Kutai Timur. Elitisme forum memberi kesempatan bagi aktor-aktor tertentu untuk mengambil keuntungan atau rent-seeking (pemburu rente).

Menutup pemaparannya, Dini menggarisbawahi beberapa hal penting. Pertama, saat ini pemerintah (dan juga masyarakat) masih memahami CSR sebatas sumber dana semata. Pemahaman sempit CSR hanya sebatas dana, selain terkait nafsu pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bisa juga terkait dengan biaya politik yang semakin tinggi menjelang 2014.  Hal ini tercermin di Kutai Timur, di mana muncul kecurigaan bahwa implementasi CSR yang tidak maksimal di tahun 2010 disebabkan oleh indikasi pembiayaan politik calon tertentu dalam pilkada November 2010. Kedua, dari apa yang terjadi di Kutai Timur kita lihat bahwa pihak-pihak yang ada seakan lupa tujuan CSR untuk kesejahteraan rakyat. Alih-alih mengharapkan lembaga masyarakat sipil yang kritis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat justru menjadi salah satu pelaku rent-seeking. Ketiga, dari kasus yang terjadi di Kutai Timur, ada sebuah refleksi penting mengenai hubungan tiga aktor pembangunan (pemerintah-pasar-masyarakat) di mana konsep governance belum memperhitungkan proyeksi konfigurasi politik yang mungkin terjadi dari aktor-aktor yang ada. Governance hanya mengenal tujuan yang sama dan sinergitas aktor. Dalam Forum MSH-CSR tujuan dan sinergitas aktor itu belum dicapai, sehingga yang terjadi adalah “pencurian” dalam waktu bersamaan oleh para aktor yang ada. Keempat, CSR memang sudah selayaknya mendapat perhatian dari semua pihak demi sebuah cita-cita bersama, yaitu pembangunan berkelanjutan. Namun, sebelum direplikasi di tempat lain, perlu perubahan konten yang menyeluruh. Pemerintah daerah harus mereposisi dirinya dengan tidak lagi terlibat langsung dalam pengelolaan dana CSR, tetapi lebih menyiapkan instrumen kebijakan yang memadai untuk memotivasi perusahaan untuk menjalankan CSR dengan baik dan benar. (Lidya Christin Sinaga)