Selamat Datang di Situs Kami.

“Tugas manusia adalah menjadi manusia”. Demikian seorang Multatuli mengatakan. Dalam khazanah dunia ilmiah, kemanusiaan seseorang diukur dari seberapa jauh keberpihakannya tertuang dalam ulasan kritis mengenai fenomena-fenomena di luar dirinya, baik sosial, politik, ekonomi, maupun yang berkarakter lintas disiplin ilmu. Inilah yang akan anda temukan pada situs Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

 

Home Kegiatan Diskusi dan Launching Buku: Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal
Diskusi dan Launching Buku: Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal PDF Cetak
Ditulis oleh Prayogo   
Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab III, Pasal 8, bagian D, yang menyatakan: ”menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat". Terkait dengan pasal tersebut, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) melakukan kerjasama penelitian dengan judul Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Penelitian dilakukan selama enam bulan dengan daerah penelitian: Aceh, Maluku Utara, NTB dan Papua. Anggota dari penelitian ini adalah Nina Andriana, Sarah N. Siregar, Syamsuddin Haris, Sri Yanuarti, Aisah Putri Budiatri dan Luky Sandra Amalia.

Hasil kajian selama enam bulan itu telah dipublikasikan pada  28 Nopember 2012, bertempat di Auditorium Utama LIPI, Tim peneliti dari P2P LIPI dan mitranya,KAS membedah buku ini dengan menghadirkan nara sumber Dra. Sri Yanuarti, selaku koordinator penelitian, Dra. Eva Kusuma Sundari, MA (anggota DPR Fraksi PDIP), dan di moderatori oleh Luky Sandra Amalia, selaku anggota dari tim penelitian.

Acara dimulai dengan sambutan dari Direktur dari KAS, Dr. Jan Woischnik dan Kapus P2P LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris. Dalam sambutannya Prof. Haris mengatakan bahwa penelitian (kerjasama) ini bukan kali yang pertama dilakukan antara P2P-LIPI dan KAS, tetapi sudah yang kesekian kalinya.  

Sri Yanuarti selaku koordinator tim memaparkan pertanyaan utama dalam studi ini, "apakah kebijakan affirmative action 30% dalam parpol dan parlemen telah mampu meningkatkat jumlah perempuan dalam dunia politik, serta memperbaiki kinerja dan keberhasilan dalam politik?" Dalam temuan studi di beberapa daerah, ternyata kuota 30% tersebut belum dilaksanakan oleh partai politik.

 Masalah utama dari ketidakmampuan parpol memenuhi kuota adalah menyangkut persepsi kultural peran perempuan, kecenderungan tersebut antara lain dapat dilihat di NTB yang berkaitan dengan faktor resistensi keluarga (dukungan atau tidak ada dukungan), atau temuan di Aceh dan Papua di mana latar belakang konflik mempengaruhi persepsi perempuan mengenai identitas mereka sendiri. Selain itu, problem kultural tampak di beberapa kasus: konservatisme nilai-nilai agama yang dominan di Aceh (perempuan tidak boleh menjadi pemimpin), atau alasan kultural,  di mana perempuan Papua tidak punya hak masuk dalam ruang pengambilan kebijakan dan keputusan adat bagi masyarakat, termasuk  di Ternate dimana faktor kekerabatan menjadi faktor penentu bagi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik. Selain itu, keterbatasan materi juga menjadi kendala bagi perempuan.

Sementara hambatan dari parpol dari hasil temuan memperlihatkan ketidakseriusan dalam merekrut atau mengkader perempuan agar dapat menjadi caleg telah menghambat  terlaksananya kebijakan kuota 30%. Selain itu, bahasa hukum amanat UU Pemilu tentang kuota 30% dinilai juga masih sangat lemah. Pun saat masuk ke parlemen, perempuan kembali dihadapkan pada aturan untuk lebih mematuhi keputusan fraksi/partainya. Secara umum dapat dikatakan bahwa parpol di Indonesia masih belum cukup peduli dan serius akan isu keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga berdampak pada platformnya.

Eva Sundari dalam paparannya mengatakan bahwa kader perempuan sendiri yang terlihat kompetensinya menonjol, belum diprioritaskan untuk jabatan-jabatan strategis di partai, termasuk dalam pencalegan. Sebagai bukti, rendahnya dukungan parpol terhadap peningkatan partisipasi perempuan, yakni parpol tidak mengintegrasikan kebijakan afirmasi untuk perempuan. Misalnya, dengan perekrutan, pelatihan/pendidikan, maupun pemberian kesempatan di kepemimpinan bagi para kader perempuan.

Oleh karena itu, Eva menyarankan agar LIPI meneliti faktor-faktor internal parpol, misalnya, meneliti komitmen pemimpin parpol mengapa enggan mengintegrasikan kebijakan afirmasi untuk perempuan. Atau, visi dan keterampilan politik para kader perempuan yang duduk di Departemen Perempuan karena departemen ini yang harusnya mengemban misi untuk mengenderkan parpol.

Lebih lanjut kata Eva, faktor eksternal yang patut diteliti adalah peran subkultur agama dalam mendukung/menghambat peran politik perempuan. Hal ini akan membantu menjelaskan mengapa terjadi penurunan partisipasi perempuan Aceh di politik, sementara rakyat masih mengingat dahsyatnya peran Cut Nyak Dien dan Laksamana Malahayati pada zaman mereka masing-masing.

Acara launching buku dan diskusi ini dihadiri oleh berberapa anggota dewan antara lain, Hj. Lily Wahid, dari Fraksi PKB, Anggota Komnas Perempuan, peneliti di kedeputian IPSK LIPI, mahasiswa dan kalangan umum. (Prayogo)
 
HAK CIPTA: Seluruh artikel yang ada di website ini Boleh diperbanyak atau dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Herbarium Bogoriense LIPI, Lantai IV
Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Bogor, Jawa Barat 16122
Telp/Fax: (0251) 8321038  | Email: politik@mail.lipi.go.id
Copyright © 2009. All Rights Reserved.