Seminar Nasional Sehari P2P-LIPI “Membangun Rumah Indonesia, Memihaki Bangsa Sendiri” PDF Print E-mail
Monday, 16 August 2010 14:46
There are no translations available.

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) LIPI ke-43 dan HUT Republik Indonesia ke-65, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menyelenggarakan Seminar Nasional Sehari bertema “Membangun Rumah Indonesia, Memihaki Bangsa Sendiri” pada 3 Agustus 2010 bertempat di Auditorium Widya Graha LIPI. Seminar ini bertolak dari keprihatinan yang mendalam terhadap realitas Indonesia saat ini yang seringkali terperangkap dalam hiruk-pikuk politik-kekuasaan, namun cenderung kehilangan arah dalam meletakkan fondasi yang kokoh bagi bangunan masa depan bangsa yang lebih menjanjikan. Acara diawali dengan sambutan selamat datang dari Kepala P2P LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris dan dibuka secara resmi oleh Prof. Dr. Lukman Hakim, MSc selaku Kepala LIPI.

Sesi pertama seminar ini menghadirkan Prof. Dr. Mochtar Pabottingi sebagai pembicara kunci. Dalam makalahnya berjudul ”Solusi Tujuh Puso di Tengah Bangsa” dinyatakan bahwa sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia belum pernah kondisi kemerdekaan, Republik, dan negara-nasion kita serawan dan semalang seperti dalam dua belas tahun terakhir ini. Menurutnya, pada hal-hal sentral dalam kehidupan kita sebagai bangsa, ruh tak ada lagi. Ruh yang puluhan tahun memotivasi bangsa kita sepanjang pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan hingga tahun 1980-an itu sudah raib entah kemana. Ketiadaan ruh itulah yang membuat Era Upaya Reformasi dilanda oleh tujuh puso, yakni “politik” tanpa politik, “hukum” tanpa keadilan; “negara” tanpa nasion, “demokrasi” tanpa demokrasi, ekonomi tanpa keberpihakan, kekuasaan tanpa kepemimpinan, dan Indonesia tanpa keindonesiaan. Lebih jauh, mantan Kepala Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan LIPI periode 1995-2001 ini menegaskan bahwa terjerumusnya kita ke dalam krisis multi-dimensi ini, karena kesalahan sistemik. Yang paling rusak dalam kesalahan sistemik itu adalah jiwa dan/atau moralitas para pelaksana negara sehingga solusi sistemik tak mungkin dilakukan selama kondisi jiwa atau moralitas para pelaksana negara kita masih rusak. Oleh karena itu, Ia mengusulkan agar kita menunda sementara segenap solusi sistemik yang sifatnya menyeluruh dan cenderung amburadul serta sama sekali tak efektif untuk fokus pada solusi koreksi atas mentalitas. Solusi sistemik seutuhnya mutlak harus dilakukan sesudah kerusakan paling dasar itu teratasi.

Sesi kedua diisi oleh dua orang pembicara yaitu Dr. Muridan Satrio Widjojo dan Dr. R. Siti Zuhro, dengan moderator Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti. Dr. R. Siti Zuhro dalam makalahnya berjudul “Otonomi Daerah dan Keindonesiaan” menyatakan bahwa praktik Otonomi Daerah di Indonesia belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan dan gagal dalam mewujudkan tujuannya. Indikator kegagalan tersebut adalah masih rendahnya pelayanan publik.. Oleh karena itu, bisa dipahami jika publik menjadi skeptis dan apatis terhadap praktik otonomi daerah, apalagi melihat munculnya ribuan peraturan daerah (perda) dan maraknya pemekaran daerah. Keterbukaan politik saat ini dimaknai para elite lokal secara sempit sebagai kebebasan untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber kekayaan Indonesia. Akibatnya, pemekaran daerah berjalan liar dan sulit untuk dikontrol. Untuk menjawab problematika otonomi daerah, menurut Doktor dari Curtin University, Perth, Australia ini, ada beberapa hal krusial yang perlu dilakukan. Pertama, membuat grand design otonomi daerah untuk menata daerah secara komprehensif dan kontinum untuk jangka panjang. Kedua, membuat grand design penataan daerah agar pemekaran dan penggabungan daerah lebih rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, menata ulang reformasi birokrasi daerah yang dikaitkan langsung dengan good governance dan inovasi daerah. Keempat, menata ulang dan menyempurnakan peraturan mengenai pilkada. Kelima, pemerintah dapat menggunakan asas preventif dan represif dalam mengatasi banyaknya perda yang bermasalah. Keenam, menata ulang dan menyempurnakan peraturan mengenai desa.

Pembicara kedua, Dr. Muridan S. Widjojo dalam makalahnya berjudul “Indonesia: Menjaga Keberagaman Tanpa Kekerasan” mengungkapkan bahwa keindonesiaan dibangun atas dasar kompromi kemajemukan, baik etnis maupun agama, bukan di atas satu identitas tunggal yang berhulu dan bermuara dari satu jenis mayoritas saja, sehingga toleransi dan penghormatan atas minoritas kecil dan lemah menjadi kebutuhan bersama untuk menjaga dan memperkuat Indonesia. Dalam setiap benturan atau persaingan atas nama identitas tertentu untuk mendominasi atau untuk melawan dominasi yang ada, negara harus menggunakan prinsip antikekerasan, toleransi, imparsialitas dan kesetaraan. Namun, dalam banyak kasus yang telah terjadi, negara yang seharusnya berdiri dalam jarak yang sama dan menjadi penengah (arbiter) di antara kelompok yang berkonflik, justru tidak hadir, atau hadir tetapi melakukan pembiaran dan baru turun tangan setelah situasi runyam. Dalam kasus Poso dan Ambon, misalnya, serangkaian kekerasan berlarut-larut hingga tiga tahun dan setelah sebagian besar kehidupan luluh lantak, negara baru hadir. Di sisi lain, menurut penulis Buku Papua Road Map ini, keberhasilan upaya damai di Poso dan Ambon ternyata tidak mencerminkan pola dan kebijakan secara sistemis dan melembaga di dalam tubuh negara dalam menghadapi konflik karena keberhasilan tersebut hanya karena faktor kepemimpinan yang bergantung pada individu tertentu. Ketika pemimpin tersebut meninggalkan pemerintahan, kemampuan sebagai penengah dan juru damai dalam konflik komunal hampir dapat dikatakan hilang. Perdamaian yang sama yang seharusnya bisa dilakukan untuk Papua, tidak terjadi karena persoalan Papua kembali ditangani oleh elite-elite pemerintahan yang lama di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Akhirnya, pendekatan yang lama tetap dipertahankan, yaitu Papua tetap dilihat sebagai persoalan gangguan keamanan, bukan persoalan politik yang seharusnya ditangani dengan cara-cara secerdas yang dilakukan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) di Aceh.

Sesi ketiga sekaligus sesi terakhir seminar ini menghadirkan Prof. Dr. Syamsuddin Haris dan Dr. Adriana Elisabeth, dengan moderator Dr. Ganewati Wuryandari. Prof. Dr. Syamsuddin Haris dalam makalahnya berjudul “Indonesia dan Perangkap Demokrasi Elektoral” mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah melewati tiga momentum pemilihan umum (pemilu) yang relatif bebas dan demokratis pascarejim otoriter Orde Baru, namun obsesi akan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, melayani rakyat, dan benar-benar berpihak pada cita-cita Republik Indonesia, cenderung terus menguap sebagai mimpi indah rakyat. Betapa tidak, karut marut persoalan politik hampir tidak pernah berhenti membayangi perjalanan bangsa kita hingga hari ini. Politik atas dasar kepentingan sempit dan jangka pendek tetap mendominasi interaksi, kerjasama, dan persaingan antar elite politik yang dihasilkan pemilu. Menurutnya, tanggung jawab terbesar atas aneka persoalan bangsa kita yang mengarah pada salah urus negara, pemerintahan, politik, hukum, dan ekonomi tak berkesudahan, berada di pundak para elite penyelenggara negara di pusat dan daerah. Namun, ia menegaskan, tidak akan pernah ada perubahan signifikan jika kita mengharapkan inisiatif itu datang dari para elite penyelenggara negara karena para elite penyelenggara negara bukan hanya bukan hanya tidak memiliki kepekaan terhadap krisis multidimensi yang dialami bangsa kita, melainkan juga cenderung berpikiran bahwa “tidak ada masalah” dalam kehidupan bangsa kita. Untuk itu, perubahan menuju rumah Indonesia yang lebih nyaman bagi segenap rakyatnya, yakni ketika kita semua telah merasa “dipangku oleh Ibu Pertiwi” seperti dibayangkan Soekarno, hanya dapat diwujudkan jika rakyat selaku pemilik kedaulatan politik dan pemberi mandat dalam pemilu, terus menerus meneriakkan ketidakadilan, kebusukan, ketidakpedulian dan sikap “mati rasa” para elite penyelenggara negara atas nasib dan masa depan bangsa kita. Kata kunci bagi perubahan ini adalah membangun saling kerjasama dan konsolidasi di antara berbagai elemen kekuatan civil society, yaitu media, civil society organization, organisasi masyarakat, akademisi, dan mahasiswa.

Pembicara terakhir, yaitu Dr. Adriana Elisabeth, dalam makalahnya berjudul “Keindonesiaan dan Globalisasi Ekonomi” menyatakan bahwa globalisasi ekonomi yang berkembang sejak 1940-an telah menggerus nilai-nilai keindonesiaan, termasuk kepentingan nasional. Ketidakmampuan dalam menghadapi pengaruh ekonomi global antara lain mengakibatkan buruh tidak mendapatkan imbalan yang memadai, tidak adanya perlindungan bagi para petani, dampak krisis pangan dan energi yang menimpa kelompok rakyat miskin. Menurutnya, sistem, regulasi ekonomi dan implementasinya belum bermanfaat secara optimal bagi seluruh bangsa Indonesia dan belum ada landasan ekonomi yang kuat sebagai pedoman untuk membangun. Untuk membangun rumah keindonesiaan yang memihaki bangsa sendiri diperlukan strategi yang jelas dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan serta peningkatan partisipasi lembaga-lembaga riset/kajian sebagai basis dalam perumusan kebijakan nasional maupun kebijakan luar negeri Indonesia. Kepemimpinan yang visioner/ berwawasan ke depan menjadi syarat mutlak karena tanpa itu tidak ada arah pembangunan yang jelas. Kepemimpinan yang handal harus mampu membuat strategic foresight dengan memberdayakan market intelligence secara optimal di berbagai lapisan, bukan untuk mengumpulkan data dan informasi, namun lebih sebagai dasar untuk menganalisa sebuah strategi jangka panjang (grand design) antara 20-25 tahun, termasuk di dalamnya untuk menetapkan strategi bagi peningkatan kemampuan diplomasi ekonomi Indonesia. Selain itu, menurutnya, Indonesia yang sudah memiliki kedaulatan politik perlu belajar dari pengalaman negara lain yang berhasil membangun kekuatan ekonominya, seperti Singapura dan Taiwan, karena kemajuan dan kekuatan suatu negara bukan lagi ditentukan oleh kekuatan politik dan militer saja, namun juga oleh kekuatan ekonominya. (Lidya Christin Sinaga)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAK CIPTA: Seluruh artikel yang ada di website ini Boleh diperbanyak atau dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Herbarium Bogoriense LIPI, Lantai IV
Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Bogor, Jawa Barat 16122
Telp/Fax: (0251) 8321038  | Email: politik@mail.lipi.go.id
Copyright © 2009. All Rights Reserved.