Sengketa Kepulauan Spratly: Tantangan bagi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 PDF Print E-mail
Written by Sandy Nur Ikfal Raharjo   
Tuesday, 12 July 2011 15:30
There are no translations available.

Memanasnya kembali ketegangan di Laut China Selatan sejak akhir Februari 2011 -terkait perebutan wilayah atas Kepulauan Spratly antara China dan empat negara anggota ASEAN; yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei- menjadi tantangan yang serius bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 untuk membuktikan kepemimpinannya. Tulisan ini akan mencoba mengidentifikasi langkah-langkah yang sudah ditempuh Indonesia dan apa yang bisa dilakukan ke depan agar penyelesaian sengketa Kepulauan Spratly bisa berjalan efektif, demi mewujudkan kawasan Asia tenggara yang damai.

Naiknya ketegangan atas isu kepulauan Spratly dimulai ketika China menggelar latihan militer di sejumlah pulau yang disengketakan. Vietnam kemudian memprotes latihan militer tersebut dan menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Ketegangan semakin tereskalasi manakala kapal eksplorasi minyak PetroVietnam dirusak oleh kapal militer China pada Mei dan Juni 2011. Sebagai tindakan balasan, Vietnam kemudian menggelar serangkaian “latihan militer rutin tahunan” di Laut China Selatan pada 12-13 Juni 2011 (The China Times, 13 juni 2011).

Selain dengan Vietnam, China juga terlibat ketegangan dengan Filipina yang menganggap sebagian Laut China Selatan sebagai Laut Filipina Barat. Filipina mengajukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas insiden penangkapan awak kapal pengebor minyak milik Filipina oleh militer China di sekitar perairan tersebut. Ketegangan semakin berlanjut karena China mengirimkan kapal Haixun 31 yang bertolak dari Provinsi Guangdong Selatan menuju Singapura, di mana rute yang dilalui berdekatan dengan wilayah-wilayah yang diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei (VOA, 17 Juni 2011). Dalam perkembangan ketegangan tersebut, terjadi saling dukung antara Vietnam, Filipina, dan Malaysia untuk melawan China. Saling dukung antarnegara ASEAN ini seolah-olah memberi sinyalemen bahwa  seharusnya ketegangan ini tidak akan terlalu berekses negatif terhadap hubungan intraregional dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015. Namun, mengingat pentingnya hubungan ASEAN dengan China, misalnya dalam kerangka ASEAN China Free Trade Area, maka hal ini tentu tidak bisa diabaikan. Apalagi, dikhawatirkan bahwa ketegangan ini bisa menjadi isu penghambat dalam East Asia Summit 2011 di Bali November 2011 dan secara umum memberi efek negatif dalam upaya pembentukan East Asian Community.

Sebagai negara yang secara geografis dekat tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, Indonesia diharapkan bisa berperan efektif dalam mendudukkan para negara pengklaim untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini penting untuk dilakukan karena stabilitas kawasan Asia Tenggara berikut Laut China Selatan merupakan modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bagi negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga bagi mitra ASEAN seperti Jepang, Korea, dan China, mengingat Laut China Selatan merupakan jalur laut utama bagi lalu lintas perdagangan Asia Timur. Langkah-langkah progresif yang dilakukan Indonesia terkait kasus ini sangat mungkin dijadikan bagian dari parameter untuk mengukur keberhasilan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011, tentu saja bersama isu-isu krusial lain seperti sengketa perbatasan Thailand-Kamboja serta penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar.

Kepulauan Spratly: Sumber Daya yang Tertutupi Batu Karang
Kepulauan Spratly adalah kumpulan pulau-pulau karang yang luas daratannya kurang dari 4 km², tetapi melingkupi lautan seluas 410.000 km². Pulau-pulau yang terdapat di area tersebut tidak berpenghuni dan relatif tidak ada aktivitas ekonomi di daratannya.

Setidaknya ada tiga hal yang membuat Kepulauan Spratly ini strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya, dan berekses pada luas jangkauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang akan dimiliki. Kedua, wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer, sehingga akan sangat menentukan bagi posisi geostrategis negara tersebut. Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan ini diduga mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Walaupun belum ada penelitian yang berhasil mengkalkulasi berapa jumlahnya, tetapi sedimentasi dari lembah laut yang ada di wilayah tersebut menunjukkan tanda-tanda kandungan minyak dan gas (Chinese Outpost, 20 Juni 2011).
 
Dari enam negara yang terlibat sengketa atas Kepulauan Spratly, tiga negara mengklaim seluruh wilayah, yaitu China, Vietnam, dan Taiwan; sementara tiga negara lainnya hanya mengklaim sebagian, yaitu Malaysia, Filipina, dan Brunei. Perebutan itu setidaknya terwujud dalam konflik militer terbuka sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1974 antara Vietnam dan China di mana China berhasil merebut Kepulauan Paracel, dan pada tahun 1988 antara Vietnam dan China yang memperebutkan karang Johnson (The China Times, 14 Juni 2011).

Tersendatnya Penyelesaian Sengketa: Perbedaan Pendekatan
Dalam menyelesaikan sengketa perebutan Kepulauan Spratly, Pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN bersama pemerintah China sebenarnya telah menandatangani Declaration On the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada 4 November 2002. Isi dari aturan tersebut adalah negara-negara penandatangan diharuskan untuk mengendalikan diri dari aktivitas-aktivitas yang akan memperumit atau mengeskalasi sengketa, termasuk tindakan menempatkan orang untuk menghuni pulau-pulau yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu, usaha menyelesaikan konflik juga dilakukan melalui diskusi mengenai kemungkinan eksplorasi bersama terhadap kandungan minyak dan gas yang ada di wilayah kepulauan Spratly. Hal ini coba dilakukan China dan Filipina dengan diajukannya proposal pada konferensi The Asian Association of Parliaments for Peace (AAPP) di Filipina pada Agustus-September 2003. Negara-negara pengklaim kemudian menandatangani deklarasi perdamaian untuk mempromosikan pembangunan sumber daya di pulau-pulau yang disengketakan. Usaha ini berlanjut pada Maret 2005 dengan penandatanganan persetujuan bersama antara perusahaan minyak nasional China, Filipina, dan Vietnam untuk mengadakan eksperimen seismik laut di kepulauan Spratly untuk tujuan ekonomi. Tiga pihak tersebut mengajukan beberapa usul seperti penciptaan taman laut, pendirian South China Sea Institute for Marine Resource Management, serta survei bersama atas potensi mineral dan hidrokarbon di wilayah tersebut. (Global Security, 20 Juni 2011).

Namun demikian, usaha-usaha di atas ternyata gagal mencegah aktivitas-aktivitas provokatif yang dilakukan oleh negara-negara pengklaim. Latihan militer dan pengrusakan kapal milik negara lain ternyata tetap dilakukan oleh China dan Vietnam, yang secara nyata melanggar DOC yang dibuat pada tahun 2002 lalu. Hal ini terjadi lantaran perbedaan kepentingan dan perbedaan pendekatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Sebagai organisasi yang melingkupi wilayah Asia Tenggara di mana empat anggotanya terlibat dalam sengketa, ASEAN mengajukan pendekatan multilateral dalam mencari solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. Hal ini didasarkan pada posisi strategis China sebagai mitra dialog penuh ASEAN sejak 1996, dan mitra perdagangan bebas ASEAN dalam ACFTA.

Sementara itu, Malaysia menghendaki agar sengketa ini diselesaikan melalui konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Pendekatan yang serupa juga diajukan oleh Filipina. Akan tetapi, Filipina juga meminta bantuan Amerika Serikat sebagai sekutunya untuk membantu menjamin bahwa semua negara harus menghormati hukum internasional yang berlaku (TCT, 14 Juni 2011).

Menanggapi permintaan Filipina ini, Amerika Serikat telah melontarkan kecaman keras terhadap China dan menuntut Beijing untuk tidak memaksakan tindakan sepihak dalam isu Spratly (Harian Analisa, 12 Juni 2011). Apalagi, Amerika Serikat juga mulai memberikan perhatian terhadap peningkatan kekuatan militer China yang cukup signifikan. Usaha Amerika Serikat dalam mengawasi kekuatan China setidaknya terindikasi dengan ikut sertanya Amerika Serikat dalam East Asian Summit, bukti bahwa kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur penting bagi Amerika Serikat dan Amerika Serikat tidak ingin pengaruhnya terkalahkan oleh China di kawasan ini.

Di sisi lain, China justru menghendaki penyelesaian sengketa melalui jalur bilateral. China memilih untuk menghadapi negara-negara pengklaim satu-persatu. Hal ini ditengarai sebagai taktik China untuk menghindari bersatunya suara negara-negara anggota ASEAN untuk melawan China jika perundingan dilakukan secara multilateral.

Perbedaan pendekatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait ini kemudian menyulitkan proses penyelesaian sengketa. Jika masing-masing negara tetap bersikukuh terhadap pendekatan yang diajukannya, sengketa atas kepulauan Spratly ini akan terus rentan, di mana konflik dalam pengertian aksi militer bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, diperlukan mediator yang dipercaya oleh negara-negara yang bersengketa untuk menjadi penengah dan memfasilitasi pertemuan untuk mencapai titik temu yang disepakati dan dijalankan bersama secara lebih mengikat, sehingga pelanggaran terhadap kesepakatan tahun 2002 tidak terjadi lagi.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011: Upaya-Upaya Mediasi Sengketa 
Setidaknya ada beberapa argumentasi mengapa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Spratly. Pertama, Indonesia adalah negara yang secara geografis dan politis berdekatan dengan kepulauan Spratly maupun negara-negara yang bersengketa. Kedua, Indonesia adalah natural leader di ASEAN, tempat bernaungnya empat negara yang terlibat konflik sebagai anggota dan satu negara lainnnya sebagai mitra dialog penuh. Selain itu, naiknya ketegangan sengketa kepulauan Spratly pada tahun ini bertepatan dengan periode keketuaan Indonesia di ASEAN. Argumentasi-argumentasi di atas membuat Indonesia dituntut secara moral untuk melakukan upaya-upaya konkrit dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam sejarah penyelesaian sengketa kepulauan Spratly, usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 1980-an. Pasca insiden perebutan Karang Johnson antara China dengan Vietnam pada tahun 1988, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi untuk bisa mendudukkan para pihak terkait dalam suatu meja perundingan. Kala itu, Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dan Universitas British Columbia. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990 dengan menghadirkan semua negara pengklaim kepulauan Spratly, termasuk China. Untuk menghindari kekhawatiran pihak China terhadap persekutuan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat informal, bukan atas nama ASEAN. Selain itu, Taiwan juga bersedia hadir karena dianggap sebagai negara tersendiri, bukan bagian dari China. Pertemuan ini bersifat multilateral, diadakan satu tahun sekali dan pada perkembangannya dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam upaya memberi sumbangsih saran dan pandangan teknis mengenai proses negosiasi.

Setelah sepuluh tahun, kesepakatan sponsor dengan pihak Kanada berakhir. Posisi sponsor kemudian digantikan oleh China dan Taiwan. Perubahan sponsor membawa implikasi besar, yaitu pertundingan yang bersifat multilateral diubah menjadi bilateral (Hasjim Djalal, 2011). Akibatnya, negara-negara yang tidak bersengketa langsung, termasuk Indonesia, tidak bisa terlalu jauh terlibat dalam setiap proses perundingan.

Setelah 20 tahun pertemuan rutin diadakan, usaha Indonesia ini ternyata diinterupsi dengan tindakan balas-membalas yang provokatif antara China, Vietnam, dan Filipina. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi berdekatan dengan ASEAN Summit 2011 ini, Indonesia mengadakan ASEAN Senior Official Meeting di Surabaya pada tanggal 7-11 Juni 2011. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi negara-negara ASEAN dan negara mitra dialog. Pembahasan utama pertemuan tersebut adalah mengenai implementasi Declaration On the Conduct of Parties (DOC), di mana Vietnam, China, dan negara-negara lain yang bersengketa harus berpegang pada DOC yang disepakati pada tahun 2002 lalu agar menggunakan jalan damai (RRI, 18 Juni 2011).

Upaya aktif Indonesia juga ditunjukkan dalam the 21st Meeting of States Parties to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Indonesia bersama-sama dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, Laos, dan Singapura mencapai sebuah konsensus bahwa penyelesaian sengketa atas Laut China Selatan harus melalui resolusi damai dan berdasarkan pada UNCLOS (Investor’s Business Daily, 19 Juni 2011).

Walaupun Indonesia sudah berupaya mendudukkan pihak-pihak yang berkonflik dalam  Senior Official Meeting dan membuat konsensus dalam pertemuan UNCLOS, insiden-insiden terutama antara China dengan Vietnam tetap saja terjadi. Dari fakta ini, kita bisa menganalisis faktor yang membuat upaya Indonesia tidak efektif. Dalam pandangan penulis, posisi Indonesia yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak yang bersengketa, terutama China, menjadi faktor yang paling determinan. Dari segi ekonomi, China merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, sementara Indonesia berada di urutan kelima belas. Dari segi militer, anggaran maupun alutsista Indonesia juga kalah jauh jika dibandingkan dengan China. Power dan bargaining position Indonesia yang lebih lemah terhadap China mungkin menyebabkan tidak terlalu diindahkannya mediasi Indonesia. Hal ini kemudian berimplikasi pada ketidakberdayaan Indonesia untuk melawan pendapat China yang bersikukuh menggunakan jalur bilateral dibanding menggunakan jalur multilateral.

Dengan demikian, untuk bisa membuat perundingan yang efektif dan hasil-hasil kesepakatannya dipatuhi, perlu ada pihak yang lebih kuat dibanding semua negara yang terlibat sengketa. Dalam hal ini, Indonesia bisa meminta bantuan Amerika Serikat dan Rusia untuk bisa “memaksa” China dan negara-negara yang bertikai lainnya agar mau menggunakan jalur damai dan mematuhi kesepakatan yang sudah dicapai, terutama DOC. Hal yang perlu ditegaskan adalah upaya ini tidak sama dengan apa yang sudah dilakukan Filipina. Jika Filipina meminta bantuan Amerika Serikat dalam rangka posisinya sebagai sekutu sehingga seolah-olah Amerika Serikat akan lebih membela Filipina, maka Indonesia berupaya untuk membuat posisi Amerika Serikat netral terhadap pihak-pihak yang bertikai. Upaya tersebut sangat mungkin dilakukan Indonesia karena Amerika Serikat dan Rusia kini masuk dalam lingkaran East Asia Summit dan akan hadir pada pertemuan di Nusa Dua-Bali November nanti. Indonesia sebagai tuan rumah bisa mengambil langkah progresif dengan memasukkan isu penyelesaian sengketa kepulauan Spratly dalam agenda konferensi. Namun, Indonesia juga harus hati-hati agar konferensi tersebut tidak menjadi ajang pertentangan kepentingan negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Jika usaha ini berhasil, maka hal tersebut akan dicatat sebagai keberhasilan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011. (Sandy Nur Ikfal Raharjo)
 
HAK CIPTA: Seluruh artikel yang ada di website ini Boleh diperbanyak atau dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Herbarium Bogoriense LIPI, Lantai IV
Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Bogor, Jawa Barat 16122
Telp/Fax: (0251) 8321038  | Email: politik@mail.lipi.go.id
Copyright © 2009. All Rights Reserved.