Tentara vs. Teroris PDF Print E-mail
Written by Muhamad Haripin   
Friday, 30 September 2011 00:00
There are no translations available.

Ajakan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk terlibat dalam pemberantasan terorisme akhir-akhir ini kembali mencuat ke permukaan. Ajakan tersebut datang dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) memperkuat ajakan tersebut dengan menyatakan bahwa TNI memang perlu dilibatkan dalam kebijakan kontra-terorisme di Indonesia (KOMPAS, 2/8).

Pada dasarnya, tidak ada hal yang mengejutkan dari ajakan tersebut. Tidak ada larangan bagi BNPT dan Polri untuk merangkul berbagai komponen bangsa, tak terkecuali TNI, dalam memerangi tindakan terorisme. Selain itu, TNI pun –sebagai salah satu pemangku kepentingan pertahanan- dilengkapi dengan kewenangan untuk menyambut ajakan tersebut.

Pasal 7 UU 34/2004 tentang TNI menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI , serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut salah satunya dimanifestasikan dalam operasi militer selain perang yang mencakup tindakan mengatasi aksi terorisme.

Namun demikian, ajakan tersebut menyimpan problem tersendiri ketika diletakkan dalam kerangka koordinasi keamanan nasional Indonesia yang masih amburadul.

Keamanan nasional
Terminologi ‘keamanan nasional’ itu sendiri sebenarnya kosakata asing dalam kamus pertahanan Indonesia. Banyak pihak, dari pemerintah, parlemen, hingga masyarakat sipil, yang membicarakan ‘keamanan nasional,’ namun sebenarnya mereka tidak sedang membicarakan hal yang sama.

Saat ini memang sudah ada Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional, namun substansi RUU tersebut masih diperdebatkan. Pemerintah bersikukuh dengan produk rancangannya sendiri dengan definisi keamanan nasional yang luas, serta tidak memuat poin koordinasi antar lembaga negara dalam urusan keamanan nasional. Pemerintah pun tampaknya ingin RUU tersebut segera disetujui parlemen. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil memiliki pemikiran sendiri mengenai substansi apa saja yang semestinya dimuat dalam RUU Keamanan Nasional. Beberapa tokoh dalam kelompok tersebut bahkan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki RUU tersebut.

Menyangkut tentara dan pemberantasan terorisme, pokok masalah yang terkandung dalam RUU Keamanan Nasional versi pemerintah adalah kewenangan aparat keamanan yang terlalu luas dan berpotensi memunculkan tindakan-tindakan tidak akuntabel. Tentara dan lembaga intelijen, misalnya, dapat diinterpretasikan memiliki kewenangan untuk menyadap, memeriksa, menangkap, dan melakukan tindakan paksa lainnya terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga mengancam keamanan nasional, dengan tanpa sepengetahuan serta persetujuan pengadilan.

Dalam konteks keamanan nasional tersebut, ajakan BNPT, Polri, dan Lemhanas semestinya bisa lebih diperjelas. Dalam kondisi seperti apa tentara bisa dilibatkan, dan bentuk keterlibatan seperti apa yang bisa dijalankan oleh tentara. Jika pertimbangan untuk mengajak tentara adalah komando teritorial (koter), maka harus ada penjelasan apa peran yang bisa dijalankan oleh pasukan yang bersiaga di koter. Apakah mereka diperbolehkan untuk memiliki inisiatif melakukan pemetaan atau –bahkan- menggerebek gerakan radikalisme di daerah, atau malah lebih bersifat menunggu arahan dari kepolisian setempat.

Dengan kata lain, apa yang sebenarnya dimaksud dan ingin dituju oleh BNPT dan Polri dengan mengajak TNI dalam ‘kebijakan preventif’ menghadapi gerakan terorisme.

Lebih jauh lagi, keterlibatan tentara dalam pemberantasan terorisme pun semestinya dirunut kembali dari visi Presiden dan kabinet pemerintahannya dalam mengatasi masalah terorisme secara komprehensif. Secara umum, Presiden pun harus memperhitungkan proporsi kebijakan kontra-terorisme dengan pendekatan militer serta non-militer.

Untuk pendekatan militer, dalam pasal 19 ayat 1 UU TNI disebutkan bahwa tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada di Panglima TNI. Namun, penggunaan kekuatan tersebut mesti dipertanggungjawabkan Panglima terhadap Presiden. Oleh karena itu, Presiden berada pada posisi yang penting untuk menetapkan arah keterlibatan tentara dalam urusan kontra-terorisme.

Berkaca dari Amerika Serikat, tentara telah ditetapkan sedari awal sebagai ujung tombak kekuatan bersenjata dalam operasi pemberantasan terorisme di luar negeri. Sedangkan untuk di dalam negeri, peran serupa dijalankan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security) –yang berdiri dengan landasan PATRIOT Act- dan Biro Federal Investigasi (FBI). Di AS, tampak ada pembagian tugas yang jelas di antara berbagai lembaga negara, meski bukan berarti tidak ada masalah koordinasi ataupun rivalitas birokrasi. Pada era George W. Bush, Jr., mobilisasi tentara ditujukan kepada Irak dan kejatuhan Saddam Husein, sedangkan di era Barrack Obama, perhatian dialihkan kepada kamp-kamp persembunyian Al-Qaeda ataupun kelompok mujahidin di daerah perbatasan Afghanistan-Pakistan.

Indonesia bisa mengambil pelajaran dari pengalaman AS tersebut. Jadi, pertama-tama hadir terlebih dahulu kerangka makro keamanan nasional yang jelas dan dipahami oleh segenap pemangku kepentingan, kemudian kerangka tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang sesuai dengan visi  Presiden.

Bagaimanapun, publik tentu berharap keterlibatan tentara dalam operasi kontra-terorisme akan membuahkan hasil yang baik. Polisi bersama tentara dapat memberantas habis jaringan teroris yang meresahkan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa tentara sengaja diajak guna mengimbangi Densus 88 yang dinilai –bahkan oleh kalangan internal Polri sendiri- menjadi “organisasi otonom” di luar kepolisian. (Muhamad Haripin)