Laporan Kegiatan Seminar DIPA Pemilu 2013 PDF Cetak E-mail
Senin, 02 Desember 2013 14:34

Senin 25 November 2013 Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menyelenggarakan Seminar Sosialisasi DIPA Tahun 2013. Acara ini diberi judul Penelitian dan Pengembangan IPTEK & Kajian Pemilu Dunia, dan merupakan diseminasi riset dari lima tim yang melakukan penelitian terkait Pemilu. Acara diselenggarakan di Ruang Seminar Lantai 1 Gedung Widya Graha LIPI Jalan Jenderal Gatot Subroto 10 Jakarta. 

Mengawali acara, Prof. Dr. Syamsuddin Haris sebagai Kepala P2P LIPI memberikan sambutan kepada para peserta seminar. Selepas sambutan, Tim pertama yang juga dikordinatori oleh Syamsuddin Haris mengawali sesi pertama. Tim ini melakukan riset dengan judul Pemilu dan Relasi Eksekitif-Legislatif dalam Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Orde Baru. Dari hasil penelitiannya, tim ini merekomendasikan penataan kembali skema pemilu menuju model penyelenggaraan pemilu secara simultan dan serentak antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, khususnya menyangkut Pemilu Nasional. Penataan tersebut pada perkembangannya harus diarahkan pada dua skema pemilu yaitu di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Keserentakan pemilu perlu dilakukan agar pencalonan presiden tidak terpenjara oleh hasil pemilihan legislatif. 

Bertindak sebagai pembahas, J Kristiadi (peneliti CSIS) memberikan masukan bahwa tim sebaiknya membuat roadmap yang simultan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh menuju tujuan. Dari para peserta seminar, tim memperoleh beberapa masukan diantaranya adalah adanya aturan-aturan dalam konstitusi kita yang tidak kompatibel dengan demokratisasi dalam sistem presidensiil kita saat ini. 

Masuk ke sesi selanjutnya, tim kedua yang dikoordinatori oleh Dra. Sri Yanuarti memaparkan hasil risetnya tentang Fisibilitas Sistem Pemilihan Umum campuran dalam Kerangka Demokrasi Presidensial. Sebagai pembicara, Moch Nurhashim mencoba menawarkan potensi diberlakukannya sistem pemilu campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik di Indonesia. Sistem campuran ini diharapkan bisa mengatasi kekurangan yang ada pada sistem proporsional maupun sistem distrik. Nurhashim juga menyatakan bahwa fisibilitas penerapan sistem campuran ini tentunya masih perlu diuji dengan beberapa simulasi agar benar-benar dapat dilihat potensi aplikasinya dalam masyarakat. 

Pembahas, Dr Mada Sukmajati (Dosen Fisipol UGM) memberikan beberapa masukan kepada tim. Mada memperingatkan bahwa sistem campuran memang bisa dimaknai sebagai upaya penggabungan aspek-aspek positif dari dua hal yang berbeda, namun jika tidak cermat kadangkala efek samping yang ditimbulkannya justru kontraproduktif. Di sisi lain tim juga harus mempertimbangkan faktor keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan berbasis kedaerahan. Variabel keberadaan DPD bisa mendorong perdebatan lama mengenai penerepan sistem trikameral dan bikameral di dalam parlemen. Terakhir Mada mencoba mempertanyakan fekus utama tim. Apakah riset fokus ke penyederhanaan partai untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, atau untuk meningkatkan derajat keterwakilan rakyat di dalam parlemen? 

Sesi selanjutnya adalah tim yang dokordinatori oleh Kurniawati Hastuti Dewi. Tim ini mencoba mengevaluasi format Pemilukada di tingkat provinsi. Dengan mengambil sampel di 6 wilayah, tim melihat adanya keterkaitan cukup erat antara tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemampuan keuangan pemerintah provinsi, dengan tingkat partisipasi masyarakat maupun kualitas partisipasi masyarakat dalam Pemilukada. Untuk itu, tim mencoba menawarkan alternatif dilaksanakannya Pemilukada Asimetris dengan mempertimbangkan tingkat IPM dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. 

Prof, Muchlis Hamdi sebagai pembahas memberikan masukan terkait bahasan mengenai akuntabilitas pemerintah provinsi yang tidak hanya berupa akuntabilitas vertikal (antara pemprov dengan rakyat dan pemprov dengan pemerintah pusat), namun juga menyangkut akuntabilitas horizontal (antara pemprov dengan DPRD Provinsi). Pembahas juga mempertanyakan indikator yang digunakan untuk menilai sebuah daerah bisa melakukan pemilukada hanyalah dengan tingkat IPM dan kemapuan keuangan daerah? Terkait ini Prof. Muchlis menyarankan kepada tim agar juga dilakukan kajian mengenai kondisi sosiokultural masyarakat dalam menentukan kesiapan daerah untuk melakukan Pemilukada. Dari peserta seminar, tim mendapat masukan mengenai pentingnya mempertimbangkan posisi ganda  provinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. 

Selepas sesi makan siang, seminar dilanjutkan dengan paparan dari tim yang dikordinatori oleh Agus R. Rahman. Tim ini meneliti tentang perbandingan pemilu parleman dan pemilu presiden di beberapa negara yaitu Filipina, Korea Selatan, Venezuela dan Amerika Serikat. Tim ini berusaha untuk menyoroti beberapa aspek dasar dalam sistem pemilu di masing masing negara yaitu: bagaimana transformasi suara menjadi kursi parleman atau pejabat publik dilakukan. 

Bertindak sebagai pembahas tim adalah Drs. Nur Imam Subono, MA (dosen FISIP UI). Dosen yang kerap disapa Boni ini memberi beberapa masukan diantaranya: dalam sebuah perbandingan sistem, kita dapat melihat adanya kelebihan kekurangan masing-masing, namun perlu juga diperhatikan apakah kompatibel dengan sistem masyarakat kita sendiri apabila hasil perbandingan itu kemudian akan diterapkan. 

Tim terakhir yang tampil adalah dari tim survey Partisipasi Politik dan Perilaku Politik Pra- Pemilu 2014. Tim ini dikordinatori oleh Wawan Ichwanuddin dan telah melakukan survey di 33 provinsi di Indonesia. Temuan tim memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia cukup tinggi walaupun kepercayaan kepada beberapa institusi seperti parlemen dan partai politik rendah. Temuan ini konsisten dengan hasil survey serupa yang dilakukan oleh tim di tahun sebelumnya.

 

Sri Budi Eko Wardhani (Puskapol UI) sebagai pembahas memberi masukan mengenai pentingnya untuk melihat motivasi dukungan masyarakat terhadap demokrasi tersebut. Hasil survey yang berupa angka-angka perlu didalami dengan riset-riset kualitatis agar bisa didalami motif-motif perilaku pemilih/masyarakat. Saran mengenai perlunya riset kualitatif untuk melengkapi hasil survey ini juga muncul dari peserta seminar. (Pandu Yuhsina Adaba)