|
Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang yang diindikasikan sebagai negara yang menjalankan prinsip-prinsip dasar dari negara yang berazaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut survey yang dilakukan oleh Freedom House, pada tahun 2007-2008, Indonesia merupakan salah satu dari 25 negara yang dikategorikan memiliki tingkat kebebasan yang baik dalam berdemokrasi. Dengan salah satu tolak ukurnya dilihat dari keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum terbesar dengan tertib setiap satu kali dalam lima tahun. |
|
Pada tanggal 12 Agustus 2010, bertempat di Ruang Diamond Hotel Nikko, Jakarta diadakan peluncuran buku Papua Road Map Edisi Inggris. Hadir sebagai pembicara: H. Hayono Isman, S.IP (Anggota Komisi I, DPR RI), Barnabas Suebu, SH (Gubernur Provinsi Papua), Sidney Jones (International Crisis Group/ICG), dan Letjen. (Purn.) Bambang Darmono (Sesjen Wantanas). Dan bertindak sebagai moderator, Amiruddin al Rahab, S.S, M.Si (Anggota Kajian Tim Papua). Selain nama-nama yang telah disebutkan, hadir juga Dr. Muridan S. Widjojo (Koordinator Kajian Tim Papua LIPI), yang hadir memberikan persentasi sebelum diskusi dimulai. Berikut naskah pidato persentasi Dr. Muridan S. Widjojo yang disampaikan pada acara peluncuran buku Papua Road Map, edisi bahasa Inggris. |
|
The signing up of the Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) in June 29, 2010 between the People’s Republic of China (mainland China) and the Republic of China (Taiwan) has rejuvenated bilateral trade between both sides. ECFA is a preferential trading agreement between both parties that aims to reduce tariffs and commercial barrier between the two sides. ECFA was signed by negotiators from mainland China’s Association for Relations across the Taiwan Straits (ARATS) and Taiwan’s Strait Exchange Foundation (SEF), to promote free trade between mainland China and Taiwan. |
|
Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI), pada tanggal 7 Juli 2010 mengadakan diskusi terbatas dengan tema “Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Skandal Century”. Acara yang bertempat di Ruang Seminar P2P LIPI, Lt. 11 menghadirkan dua pembicara, yakni Dr. Hendri Saparini (Direktur ECONIT), Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si (Peneliti P2P LIPI). Dan yang bertindak sebagai moderator adalah Dr. Alfitra Salamm, APU (Ketua Harian PP AIPI). Lebih lanjut |
|
Peace and conflict is similar to two sides of a coin. Everyone can see both sides when they are flipping it, but when it dropped on the floor only one side is seen. Peace and conflict are two realities which we endured everyday. It can take may forms, and takes place at different level. When channels to address grievance are closed while problems go unresolved then there is a bigger possibility for the conflict to break up. A personal dispute can easily transform into a mass brawl, while collective grievances can easily boiled into a common ground to express hatred to a particular party. |
|
Humanitarian Dialogue Centre (HDC) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P LIPI) mengadakan round table discussion dengan tema “Perempuan pada Meja Perdamaian Indonesia: Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Penyelesaian Konflik” tanggal 5-6 Juli 2010 bertempat di The Pade Hotel, Aceh Besar. Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya di Hotel Sultan-Jakarta, bulan Maret 2010 yang mengangkat tajuk yang sama. Diskusi ini dihadiri kalangan organisasi perempuan dan organisasi yang bergerak di bidang perdamaian dan hak asasi manusia (HAM) serta akademisi dan peneliti, baik dari Aceh, maupun luar Aceh, seperti Jakarta, Poso, Papua, Makassar, dan Ambon. Fokus dari diskusi ini adalah persoalan peran dan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di Indonesia serta ditujukan untuk menyusun cara, rekomendasi, dan bertukar informasi di kalangan pemerintah maupun mereka yang berada di ranah nonpemerintah, terutama mereka yang pernah terlibat langsung di beberapa wilayah konflik di Indonesia tersebut. |
|
|