|
Tim Kajian Papua LIPI, Jaringan Damai Papua (JDP) dan Yayasan TIFA telah menyelenggarakan evaluasi Papua tahun 2013 "Papua Annual Review: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua" pada Kamis 12 Desember 2013. Tim Papua berterima kasih kepada teman-teman yang telah berpartispasi aktif dalam seminar tersebut. Berikut ini saya kirimkan ringkasan hasil evaluasi yang dibuat oleh Tim Kajian Papua LIPI. Download http://www.politik.lipi.go.id/in/download/cat_view/55-final-review-papua-lipi-tahun-2013.html |
|
Berita menyakitkan itu datang juga, “Belasungkawa atas wafatnya Dr. Muridan S. Widjojo (Sekitar jam 2 tadi siang”, begitu saya baca dari posting Bung Mochtar Pabottinggi di
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
. Saat itu sekitar jam 5 sore, saya baru selesai mengajar di kelas pasca antropologi UGM, Yogyakarta. Kemarin saya masih berkiriman SMS dengan Irine yang mendampingi Riella dan anak-anaknya di RS Mitra Depok. SMS terakhir Irine mengatakan keadaan Mas Muridan sudah stabil, saya agak lega. Lebih Lengkapnya: http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-papua/933-mengenang-dan-mengantar-kepergian-muridan-widjojo.html |
|
KPA/Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam waktu dekat akan melaksanakan penelitian terkait konflik tambang di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan rencana tersebut, Selasa, 25 Februari lalu telah dilaksanakan seminar riset design dengan topik “Ekonomi Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kabupaten Bima”. Bertempat di Ruang Seminar PDII LIPI Jakarta, puluhan peneliti tampak antusias menyimak paparan design riset konflik agraria dari Tim Pusat Penelitian Politik LIPI.
|
|
Selama LIMA tahun (atau lebih ?) telah diketahui ada benda yang bernilai tinggi di bawah permukaan tanah kawasan Provinsi Jawa Barat. Ekonomi politik deposit panas bumi Gunung Ciremai telah memicu perdebatan. Pada tahun 2007 Chevron menyatakan ekspansi termasuk ke Jawa Barat, Indonesia (lokasi pengeboran gas kelas dunia lainnya untuk Chevron – sebelumnya Caltex – terletak di Provinsi Riau). |
|
Talking about International Criminal Court (ICC), second chance might not be enough for Indonesian government to ratify this treaty. 2013 passed without any breakthrough, whereas Indonesia National Action Plan for Human Rights (RANHAM) 2009-2014 has specifically prescribe that this treaty should have been ratified last year. This is the second delay after Indonesia called off the ratification in 2008 as its first. be continued |
|
Reformasi Sektor Keamanan Pasca Order Baru, Rabu 22 Januari 2014, Pkl. 10.00-13.00 WIB. Di Ruang 11.01, Gedung Widya Graha LIPI, Lt. 11. Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta.
Pembicara: Letjen (Purn) Agus Widjojo, Riefqi Muna, dan Muhamad Haripin.
Moderator: Irine H. Gayatri Download |
|
Beberapa orang ilmuwan terkemuka Indonesia seperti CPF Luhulima (83 tahun), Thee Kian Wie (79) dan Taufik Abdullah (78) meski sudah pensiun, saban hari masih berkantor di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Jalan Gatot Subroto Jakarta. Namun sejak Februari 2014 gedung Widya Graha LIPI yang sudah berusia 30 tahun itu akan dikosongkan untuk direnovasi. Sekitar 400 orang peneliti bidang politik, ekonomi, budaya, kependudukan da kewilayahan beserta staf administrasi akan diungsikan ke Bogor. Lebih Lanjut |
|
PERISTIWA 15 Januari 1974, yang lebih dikenal sebagai peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari), merupakan tonggak sejarah yang penting pada pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain juga merupakan momentum perubahan signifikan politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia. Pada saat itu tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, dan 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dibakar, 144 bangunan rusak, serta 160 kilogram emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Namun, yang menarik adalah perbedaan persepsi dan kebijakan kedua negara dalam menyikapi kerusuhan besar itu. Lebih Lanjut |
|
Polemik mengenai jadi atau tidak dihapuskannya pencatuman kolom agama dalam identitas KTP seseorang kini tengah ramai diperbincangkan dalam ruang publik. Permasalahan mengemuka manakala Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ada satu poin krusial dalam revisi UU ini yakni menyatakan, masyarakat tak lagi wajib mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila orang tersebut beragama di luar 6 agama yang diakui resmi pemerintah RI saat ini, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sebelumnya Mahkamah Agung pada sidang panitera Septmber 2013 lalu telah mengeluarkan putusan perkara kasasi nomor 1570 K/Pid/2009 bahwa MA mengakui kepercayaan lokal dan aliran penghayat Ketuhanan yang selama ini sudah eksis di kalangan masyarakat. sebagai agama di luar 6 agama resmi sesuai UU Administrasi Kependudukan. Lebih Lanjut |
|
Kiri atau komunisme telah lama dipersepsikan sebagai ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang hal itu dapat dilacak jauh hingga era kolonial Hindia Belanda. Kiri, dengan representasi individual (Sneevliet dan Tan Malaka) atau institusional (Sarekat Rakyat), begitu menggebu-gebu melancarkan kritik terhadap praktek eksploitasi dan penjajahan yang dilakukan Belanda. Para pemimpin gerakannya kemudian ditangkap, organisasinya dilarang, dan pemberontakannya ditumpas. Lebih Lanjut |
|
|
