|
Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara telah menjadi isu internasional. Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-69 telah menghasilkan sebuah resolusi mengenai situasi HAM di Korea Utara. Commission of Inquiry (COI) melaporkan telah terjadi tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan yang dijalankan oleh pemimpin Korea Utara. The National Human Rights Commission of Korea (Komnas HAM Korea) telah menyelenggarakan simposium internasional terkait perkembangan HAM di Korea Utara sejak tahun 2004. Simposium Internasional tahun 2015 diselenggarakan di Indonesia, bekerjasama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Indonesian Representative to ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR Indonesia), dan National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) akan mengadakan Simposium Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat ini, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk hadir pada acara Simposium Internasional tersebut, yang akan dilaksanakan pada: Hari & Tanggal: Selasa, 10 Februari 2015 Waktu: jam 11.30-18.05 Tempat: Golden Ballroom Section A- The Sultan Hotel Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Surat Undangan terlampir Hormat kami, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI TTd. Dr. Adriana Elisabeth NIP. 196306081989032003 Contact Person: Dini Rahmiati: HP 0817763719, e-mail:
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
|
|
Beberapa tahun terakhir ini, pembangunan industri pertahanan menjadi topik yang banyak dibicarakan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demokratisasi telah memberikan ruang leluasa bagi pemerintah untuk berupaya menata kembali industri pertahanan yang sempat mati suri. Diskusi semakin hangat saat pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan Undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Lebih Lanjut |
|
Rilis Hasil Survei "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014" oleh Pusat Penelitian Politik - LIPI Acara diselenggarakan pada: Kamis, 26 Juni 2014, Pukul : 12.00-16.00, bertempat di Auditorium Widya Graha LIPI, Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta 12710 Pembukaan: Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si (Kepala P2P-LIPI) Pembicara: Wawan Ichwanuddin, M.Si. Pembahas: Prof. Dr.Hamdi Muluk (Guru Besar UI) |
|
Perhelatan pemilu presiden akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014 mendatang. Beberapa lembaga survey telah menghasilkan pelbagai macam rilis hasil survey pemilu presiden 2014 mendatang. Tercatat ada 10 lembaga survey yang telah merilis temuan survey-nya kepada publik seperti halnya Indo Barometer, Cyrus Networking, Pol Tracking, dan lain sebagainya. Secara umum, survey yang dilakukan para lembaga tersebut telah dilaksanakan pada periode Mei-Juni 2014 guna mengukur preferensi awal publik terkait pilihan presiden yang akan dipilih. Hasil rilis survey sendiri mendudukkan pasangan Jokowi-JK sendiri sebagai yang tertinggi dengan interval suara mencapai 35-50 persen publik sedangkan Prabowo-Hatta sendiri menduduki peringkat kedua dengan interval suara mencapai 30-45 persen publik. Adanya perolehan suara yang berselisih dekat tersebut mengindikasikan bahwa kontestasi pemilu presiden mendatang akan semakin ketat antara kedua calon tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi dari temuan awal lembaga-lembaga survey tersebut adalah masih menguatnya “pemilih mengambang” (swing voters) dalam rumpun masyarakat. |
|
Piagam ASEAN merupakan sebuah pencapaian penting bagi ASEAN karena untuk pertama kalinya ASEAN menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Meskipun pada dasarnya, ASEAN telah tergerak untuk lebih memperhatikan isu HAM sejak tahun 1990-an yang antara lain disebabkan oleh perubahan peta politik internasional pasca Perang Dingin dan Konferensi Wina 1993 yang menghasilkan Deklarasi Wina dan Program Aksi Wina. Seluruh negara ASEAN (saat itu masih 6 negara) berpartisipasi dalam Konferensi Wina tersebut. |
|
(Jakarta – Humas LIPI). Sebagai Bapak pendiri (founding father) Republik Indonesia (RI), Ide-ide Soekarno mengemuka dalam sejarah kebangsaan Indonesia seiring dengan transformasi sosoknya sebagai seorang aktivis pergerakan nasional menuju Presiden RI. Lebih Lanjut |
|
Jika ditelisik, kajian mengenai peristiwa 1965-1966 cukup berlimpah, baik dalam dan luar negeri. Beberapa di antaranya adalah Sudjatmiko (1992); Robinson (1995); Wirienga (1999); Budiawan (2004, 2012); Roosa, Ayu, dan Ratih (2004); Heryanto (2006); Farid (2007); Suryawan (2007); Roosa (2008); Sulistyo (2011); Kamme dan McGregor (2012). Namun, tidak banyak banyak yang melakukan studi mengenai peristiwa Tanjung Priok dan Talang Sari (Tapol, 1987; Burn, 1993; Bresnan, 1993; Awwas, 2000; Maloko, 2001; Mattoani, 2002; Wasis, 2001 dan 2003; Syukur, 2003; Fatwa, 2005; KontraS, 2004, 2006 dan 2009; Aisyah, 2007; Bakti, 2001; Hasworo, 2006; Sulistiyanto, 2006; Fadilasari, 2007; Akmaliah 2009). Hal ini juga terjadi dalam upaya advokasi, dua peristiwa itu relatif sedikit dari kelompok masyarakat Indonesia, khususnya Islam yang melakukan advokasi tersebut. |
|
Pusat Penelitian Politik LIPI bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengundang Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menghadiri Seminar Menyongsong Harlah Pancasila bertajuk “Melihat Kekinian Lima Konsep Kebangsaan dan Keindonesiaan Bung Karno” yang akan diselenggarakan pada Senin, 9 Juni 2014, jam 09.00-13.30, bertempat di Ruang Auditorium Lt. 2, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jalan Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta. Download Undangan |
|
Akhir tahun lalu, Marjin Kiri menerbitkan buku berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965 karya Wijaya Herlambang. Terbitnya buku ini mengundang polemik yang cukup serius di kalangan seniman maupun cendekiawan. Mulai dari diskusi formal, sampai polemik dunia maya antara Goenawan Mohamad dan Martin Suryajaya. Apa yang menjadi kekuatan utama buku ini sampai memantik perdebatan serius? |
|
“Di luar kesadaran sebagai manusia” mungkin sepenggal kalimat yang mampu menggambarkan kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara. Nuansa tersebut menyeruak ketika dilangsungkan Seminar bertajuk “Jalan Panjang Penegakan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia Di Korea Utara” pada Selasa silam (29/4) di ruang Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI bekerja sama dengan Citizen’s Alliance of North Korean Human’s Right (NKHCR), KontraS dan Komunitas South East Asia ini diawali dengan sambutan Mantan Wakil Menteri Urusan Unifikasi Korea Selatan, Mr. Suk-Woo KIM. Lebih Lanjut |
|
|
