|
Pasca Krisis Finansial Global 2008, dunia kini semakin memperhitungkan kawasan Asia Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global. Kerjasama Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang dulu bergerak relatif stagnan kini menunjukkan kemajuan dengan ditandatanganinya Trans-Pacific Partnership Agreement oleh beberapa negara anggota, yang digadang-gadang sebagai langkah awal perdagangan bebas di kawasan ini. Selain itu, negara-negara di Asia Timur yang merupakan bagian dari kawasan ini juga mempererat kerjasama melalui East Asia Summit. Untuk mendukung peningkatan peran kawasan Asia Pasifik dalam dunia internasional, Indonesia menyiapkan Sulawesi Utara sebagai salah satu pintu gerbang ke kawasan. Sehingga sudah seharusnyalah wilayah ini diperhatikan secara lebih serius, terutama pulau-pulau yang langsung berbatasan dengan dunia luar. Namun, hal ini bertolak belakang dengan kondisi pulau paling utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina, Miangas. Prasyarat standar sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Pasifik belum terpenuhi secara layak. Jangankan untuk memberikan pelayanan terhadap tamu dari luar, untuk mencukupi kebutuhan primernya pun Pulau Miangas masih kesulitan. |
|
Karl Popper dan Masa Depan Masyarakat Terbuka1
Pendahuluan
Karl Popper adalah nama yang cukup familiar tidak hanya di kalangan filsuf tetapi juga di kalangan masyarakat yang lebih luas. Dua bukunya, The Open Society and its Enemies dan The Poverty of Historicsm,2 telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. Dalam dua karyanya itu Popper mengingatkan bahayanya sikap tertutup terhadap ilmu (science) karena itu akan menjadi dasar bagi ideologi totaliter yang membahayakan kebebasan umat manusia. Popper, sebaliknya, mengajukan pentingnya sikap terbuka terhadapnya, yaitu sikap yang siap dengan kemungkinan bahwa ia bisa benar dan/atau bisa salah. Gagasan yang kemudian disebut prinsip ‘falsifikasi’ tersebut sentral dalam pemikiran Popper. Dengan tegas Popper menyatakan bahwa ‘problem demarkasi’ antara apa yang disebutnya ‘ilmu’ dan ‘ilmu-semu’ berpangkal pada pertanyaan apakah ia bisa ‘dibuktikan salah’ atau tidak.3 |
|
Tim Kajian Papua Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI merupakan salah satu pemrakarsa yang secara konsisten mengadvokasi Dialog Jakarta-Papua sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan di Bumi Cendrawasih atau Tanah Papua. Salah satu forum yang digagasnya adalah “Evaluasi Politik Papua 2011” yang dikerjakan bersama antara P2P LIPI dengan Komisi I DPR RI pada 13 Desember 2011 lalu di Gedung Nusantara II DPR RI. Kegiatan seminar itu menghadirkan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Peneliti LIPI Adriana Elisabeth, Pdt. Sostenes Sumihe, Anggota MRP-Barat Anike Sabami, dan Kepala Pemerintahan Adat Dewan Adat Papua (DAP) Sayid Fadhal Alhamid sebagai pemberi materi yang juga memperkuat usulan dialog Papua-Jakarta. Lebih Lanjut |
|
Dalam sejarah perkembangan Ilmu Antropologi, Koentjaraningrat dikenal sebagai perintis ilmu budaya di Indonesia. Ia juga merupakan sosok ilmuwan Indonesia pertama yang melakukan penelitian budaya di Papua. Koentjaraningrat tidak hanya mempelajari budaya Masyarakat Asli Papua, namun juga merekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan budaya kepada provinsi yang baru bergabung dengan Indonesia di akhir tahun 60-an. Koentjaraningrat menilai bahwa pendekatan budaya merupakan cara yang paling tepat untuk meng-Indonesia-kan Papua sebagai salah satu provinsi muda. Hal ini sangat penting mengingat Papua memiliki budaya minoritas dan sejarah kebangsaan yang berbeda dengan daerah di Indonesia lainnya. Lebih Lanjut |
|
On 1 December, LIPI hosted jointly a workshop with the Taiwan ASEAN Studies Center of Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) on the Indonesia-Taiwan relations in Seruni Room, Santika Premiere Hotel, Jakarta. This workshop successfully concluded the joint team work of LIPI and CIER on the joint study of 'the dynamic and current status of Indonesia-Taiwan relations'. The coordinators of both teams suggested that Taiwan and Indonesia authorities shall consider the policy option of an Economic Cooperation Arrangement (ECA), where most participants coming from government officials, scholars and representatives from industrial groups echoed with them. Lebih Lanjut |
|
Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bekerjasama dengan Taipei Economic and Trade Office (TETO) mengadakan Joint Workshop dengan tema “The Dynamics and Current Status of Indonesia-Taiwan Relations” pada 1 Desember 2011. Workshop ini merupakan ajang diseminasi hasil joint study antara Tim Kajian Taiwan P2P LIPI dan Chung-Hua Institution for Economic Research-Taiwan ASEAN Research Centre (CIER-TASC). Bertempat di Hotel Santika, acara ini dibuka oleh Mr. Andrew Hsia sebagai perwakilan dari TETO Representative di Jakarta dan Prof. Dr. Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI. Keduanya menyatakan apresiasi yang tinggi pada joint-study dan workshop ini serta mengharapkan hal tersebut selain akan membuka jalan pada lebih banyak joint-study di waktu mendatang juga dapat bermanfaat bagi hubungan Taiwan-Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Lebih Lanjut |
|
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melakukan beberapa putaran pertemuan dengan kelompok yang berbeda untuk membahas Rencana Aksi Nasional /National Action Plan untuk melaksanakan UNSCR 1325 pada 2009-2010. Resolusi PBB 1325 berfokus pada dampak perang terhadap perempuan dan kontribusi perempuan untuk mencegah konflik dan membangun perdamaian. Rancangan ini masih dalam proses, dan beberapa diskusi telah diadakan di mana perwakilan dari LSM, juga kementerian menghadiri untuk memberikan umpan balik. Lebih Lanjut |
|
|
